Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

EFFORTS TO PREVENT CROSS-INFECTION IN THE DENTAL CLINIC DURING THE COVID 19 PANDEMIC AT THE PATEK HEALTH CENTER, ACEH JAYA REGENCY Junita, Putri; Raisah, Putri; Zahara, Hafni
PHARMACOLOGY, MEDICAL REPORTS, ORTHOPEDIC, AND ILLNESS DETAILS Vol. 2 No. 2 (2023): APRIL
Publisher : Transpublika Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55047/comorbid.v2i2.1108

Abstract

In the context of healthcare, the principle of prevention plays an important role in minimizing the risk of infection. Infections can be caused by various factors, including accidents such as being pricked by sharp instruments, contamination from unsterilized hands, or respiratory transmission. Therefore, infection control becomes a key strategy for dentists to avoid the risk of cross-infection that could potentially harm patients and medical staff. The role of dental nurses in avoiding or preventing cross-infection cannot be ignored, especially in pandemic situations such as Covid-19. Sterilization of dental medical devices is a crucial step that must be carried out appropriately and correctly to ensure the safety of patients and medical staff. This study aims to explore the understanding of ways to prevent cross-infection during the Covid-19 pandemic, especially in the context of the dental clinic at the Patek Health Center, Aceh Jaya Regency. The research method used was an analytic survey with a cross-sectional study approach, where data were collected simultaneously at one point in time. The study population consisted of two dental nurses and patients visiting the dental clinic. The sample taken was the total population available. Data collection was carried out using a questionnaire to measure the level of knowledge and a checklist sheet to record the actions taken.
Penggunaan Santan Kelapa dan Whipping Cream dalam Pembuatan Es Krim Terong Belanda Junita, Putri; Rahmayuni, Rahmayuni; Riftyan, Emma
Jurnal Sagu Vol 22, No 2 (2023)
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31258/sagu.22.2.p.42-50

Abstract

Es krim merupakan makanan beku berbahan dasar susu sapi yang sangat digemari masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan formulasi terbaik menggunakan santan dan whipping cream untuk kualitas es krim terung belanda yang mengacu pada SNI No. 01-3713-1995. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan lima perlakuan dan empat ulangan sehingga menghasilkan 20 satuan percobaan. Perlakuan dalam penelitian ini adalah perbandingan santan dan whipping cream dalam pembuatan es krim yang dibuat dari terung belanda dan biji saga. Formulasi yang digunakan adalah SW1 (90:10), SW2 (80:20), SW3 (70:30), SW4 (60:40), SW5 (50:50). Parameter yang diamati adalah kadar lemak, kadar protein, overrun, total padatan, waktu  leleh, dan penilaian sensori (deskriptif dan hedonik). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan santan dan whipping cream pada es krim terung belanda berpengaruh nyata terhadap kadar lemak, kadar protein, total padatan, waktu  leleh, dan penilaian sensori. Perlakuan SW3 (70:30) merupakan perlakuan yang terbaik dengan kadar lemak 4,09%, kadar protein 18,03%, total padatan 35,26%, overrun 19,55%, dan titik leleh 13,53 menit.
CONTROLLING ENVIRONMENTAL DAMAGE DUE TO DEVELOPMENT IN THE PERSPECTIVE OF CONSTITUTIONALISM IN THE INDONESIAN LEGAL SYSTEM Junita, Putri; Hilal, Cut Anastasia Nurul; Wibowo, Fiana Suryaningtyas; Azzahra, Hajar Auliya
KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara Adminitrasi Dan Pidana) Vol 3 No 2 (2024): KLAUSULA (Jurnal Hukum Tata Negara, Hukum Adminitrasi, Pidana Dan Perdata)
Publisher : Universitas Islam kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/klausula.v3i2.6216

Abstract

Controlling environmental damage due to development is an important issue in the context of the constitutionalism of the Indonesian legal system. With the rapid development, the principles of environmental sustainability are often ignored, resulting in ecosystem degradation and a decrease in the quality of life. From a constitutional point of view, the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia places environmental protection as part of human rights and state responsibility. This article examines various legal and policy instruments used in the Indonesian legal system to control environmental damage, including the role of the Constitutional Court in enforcing environmental protection. Furthermore, this analysis highlights the challenges in implementing environmental policies and provides recommendations for strengthening legal enforcement mechanisms to achieve sustainable development. The research method we will use is a normative legal method which we take from literature data and then summarize. In this discussion we has contained information about what kind of development in Indonesia is based on constitutional provisions.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI FISCAL STRESS PROVINSI DI SUMBAGSEL Junita, Putri; Martini, Rita; Aprianti, Siska
Promosi: Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi Vol 13, No 1 (2025): Promosi
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24127/jp.v13i1.11057

Abstract

Penelitian ini berfokus mencari tahu dampak akibat adanya Ketergantungan Keuangan, Pertumbuhan PDRB, dan Belanja Operasi terhadap Fiscal Stress. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Sampel penelitian ini yaitu provinsi di SUMBAGSEL yang terdiri dari 5 provinsi dari tahun 2013-2022. Data penelitian bersumber dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) provinsi di SUMBAGSEL tahun 2013-2022. Teknik analisis yang dipakai yaitu analisis SEM PLS dengan bantuan software SmartPLS 4.0. Berdasarkan hasil pengujian r-square variabel Ketergantungan Keuangan, Pertumbuhan PDRB, dan Belanja Operasi secara bersamaan berpengaruh terhadap Fiscal Stress. Hasil pengujian path coefisients variabel Ketergantungan Keuangan dan Pertumbuhan PDRB secara langsung berpengaruh signifikan terhadap fiscal stress. Sedangkan Belanja Operasi secara langsung tidak berpengaruh terhadap fiscal stress. 
Ayat-Ayat Al-Qur’an Yang Pertama Serta Yang Terakhir Kali Diturunkan Kepada Nabi Muhammad ﷺ Junita, Putri; Maulidya, Anisa
Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Tafsir Vol. 1 No. 1 (2024): October
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jsiat.v1i1.119

Abstract

Pemaparan terhadap Alquran tidak pernah berhenti semenjak Alquran diturunkan, karena Alquran merupakan mukjizat abadi sampai akhir kelak. Pada masa Rasulullah Alquran tidak dibukukan, melainkan Alquran dihafal serta ditulis. Target dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mana saja ayat yang pertama kali Allah wahyukan kepada Rasulullah serta ayat yang terakhir kali Allah wahyukan kepada Rasulullah ﷺ. Maka secara skema penulisan yang ada pada artikel ini tergolong pada sebuah kajian dengan pendekatan kualitatif deskriptif, yang merupakan penelitian keperpustakaan. Hasil akhir dari penelitian ini didapatilah bahwa Al-Alaq menjadi awal surah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah dan ayat yang terakhir Allah anugerahkan wahyu-Nya kepada Rasulullah ialah Al-Baqarah ayat 278 sampai 282.
Implikasi Yuridis Undang-Undang Administrasi Pemerintahan terhadap Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara Junita, Putri; Hilal, Cut Anastasya Nurul; Kholila, Marsya Ainun
RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business Vol. 4 No. 4 (2026): November - January
Publisher : Prodi Bisnis Digital Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/riggs.v4i4.3922

Abstract

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum administrasi di Indonesia, terutama melalui perluasan tugas dan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sebelum hadirnya UU AP, ruang lingkup PTUN terbatas pada pemeriksaan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang memenuhi kriteria spesifik, individual, konkret, dan final sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Namun, melalui Pasal 87 UU AP, definisi KTUN diperluas dengan memasukkan tindakan faktual (factual acts) serta keputusan yang berdampak langsung pada kondisi hukum masyarakat. Perluasan ini memberikan akses lebih luas bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum dan memperluas jenis sengketa yang dapat diajukan ke PTUN. Selain itu, ketentuan dalam Pasal 21–23 UU AP menghadirkan instrumen baru untuk menilai ada tidaknya unsur penyalahgunaan wewenang. Mekanisme ini memungkinkan pejabat administrasi mengajukan permohonan penilaian guna memperoleh perlindungan hukum atas tindakan yang dianggap berpotensi menimbulkan sengketa. Transformasi ini menggeser PTUN dari lembaga yang hanya bertugas mengoreksi tindakan administratif menjadi lembaga yang juga berfungsi preventif dalam mengawasi praktik penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan tersebut sekaligus mendorong implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara lebih konsisten. Meskipun demikian, penerapan UU AP masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, ketidakselarasan prosedur, serta potensi tumpang tindih kewenangan antar lembaga. Secara konseptual, hadirnya UU AP menegaskan peran PTUN sebagai pilar penting dalam menjaga prinsip negara hukum, akuntabilitas birokrasi, dan perlindungan hak-hak warga negara.