Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Legal Opinion

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAMBULUGANA DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN KAILI LEDO (STUDI KASUS DI KELURAHAN PETOBO KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU) PRAFITRI, SUCI; KEKKA, ABRAHAM; DEWI, MARINI CITRA
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Sambulugana Dalam Hukum Adat Perkawinan Kaili Ledo (Studi Kasus di Kelurahan Petobo  Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)” merupakan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Perkawinan itu Sah menurut Hukum Adat Kaili Ledo jika tidak dilakukan menurut Tradisi Sambulugana serta akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran hukum adat perkawinan kaili ledo menurut tradisi sambulugana. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa: tradisi sambulugana telah dilakukan oleh masyarakat suku Kaili secara turun temurun dan masih terus dipraktekkan hingga sekarang. Pada awalnya tujuan sambulugana adalah untuk meringankan biaya upacara pernikahan dari pihak perempuan, namun seiring berjalannya waktu sambulgana juga mengalami perkembangan dan membawa dampak yang kurang baik. Semua ketentuan tradisi sambulugana ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sudah selayaknya bagi masyarakat di Kelurahan Petobo untuk melakukan tradisi sambulugana tersebut dengan memilah ketentuan yang sesuai atau berseberangan dengan hukum Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ASPEK YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KONOSEMEN SURAT BERHARGA DALAM TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG Hamza, Hamza; Sahlan, Sahlan; Kekka, Abraham
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan laut terdapat suatu dokumen angkutan yang dikenal dengan konosemen. Dalarn pengertian dagang adalah surat-surat berharga yang dalam lalu lintas niaga dapat diperdagangkan. Konosemen perlu dibuat mengingat bahwa barang-barang yang dikirimkan dengan kapal atau alat angkut lainnya mempunyai nilai yang tidak kecil. Dalam pelaksanaan pengangkutan Iaut ini khususnya terhadap penerbitan konosemen ini muncul beberapa masalah diantaranya mengenai, ketidak sesuaaian jumlah barang yang di terima dengan isi yang tertera dalam konosemen, Kaitannya terhadap pertanggung jawaban pengangkut, dan hal-hal yang sering timbul dalam konosemen.Dalam Penerbitannya Konosemen diterbitkan dalam dua lembar , Konosemen jenis pertama dapat diperdagangkan, sedangkan konosemen jenis kedua tidak untuk diperdagangkan hanya untuk kepentingan administrasi.Terhadap pertanggung jawabannya pengangkut diwajibkan menjaga keselarnatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai penyerahan, dan diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang (pasal 468 KUHD).