Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.633
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Tadulako Law Review BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Journal of Judicial Review Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Hang Tuah Law Journal LamLaj
DEWI KEMALASARI
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
THE LEGAL PROBLEMS OF LAND LAW TOWARD INVESTMENT ERA IN INDONESIA Supriadi, Supriadi; Weri, Asmadi; Sari, Dewi Kemala
Tadulako Law Review Vol 3, No 2 (2018)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The development of the Indonesian nation needs assistance from abroad, through the mechanism of investment, and in the context of investment in Indonesia providing facilities in the field of import duties, and land use permits. The ease of granting permits to use the land is often an obstacle, because there is a clash between the community and large companies, the government and other agencies. To avoid such conflicts, the road taken is to build awareness of all stakeholders, especially government officials and security forces. the people who own / control their land are only intended to connect their lives. Meanwhile, government officials and security forces and law enforcement officials realized that "humanity is very valuable above all. Thus the method used is three approaches (i) type of research, which are related to the type of normative research; (ii) problem approach, using, namely: (a) conceptual approach; (b) the law approach. This approach will be used as a means to conduct legal analysis of the implementation of the construction of LNG or liquefied natural gas infrastructure in Uso Batui Village, Banggai District. The existence of an LNG development project managed by PT Donggi Senoro LNG, in practice led to conflicts between communities related to the non-implementation of Presidential Regulation No. 36 of 2005 as the basis for implementing compensation payments. By using the research method, the issue of land acquisition for the public interest is taken by means of: (i) the apparatus, both government officials, law enforcement officials, and agencies of the National Land Agency must do the right and fair in making decisions regarding land; (ii) placing the value of justice above the interests of legislation.
Edukasi Hukum Terhadap Perlindungan Identitas Diri dalam Transaksi Online Bagi Siswa di SMAN 1 Palu Dewi Kemala Sari; Irzha Friskanov. S
Jurnal Abdi Masyarakat Indonesia Vol 2 No 5 (2022): JAMSI - September 2022
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jamsi.450

Abstract

Teknologi dan informasi adalah pendukung utama bagi terselenggaranya globalisasi, adanya dukungan untuk pelbagai kepentingan. Mayoritas masyarakat kini dipengaruhi oleh globalisasi yang mana merupakan sifat yang tidak dapat dihindari dan dicegah. Perkembangan teknologi dan informasi yang sedemikian pesatnya telah menimbulkan perubahan kebutuhan serta gaya hidup masyarakat terkhususnya kalangan remaja salah satunya siswa-siswi SMAN 1 Palu. Siswa SMA yang sudah menggunakan transaksi online baiknya memahami tentang perlindungan identitas diri saat mengakses internet. Globalisasi dan perdagangan via internet telah menghasilkan pelbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Kemudian didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi yang telah diperluas ruang gerak dalam transaksi. Kenyataannya, seiring dengan berkembangnya layanan aplikasi berbasis online tersebut banyak pula terjadi masalah. Maka permasalahannya yaitu sejauh mana pemahaman siswa-siswi sekolah menengah atas terkait perlindungan identitas diri. Kemudian apakah cukup sosialisasi pelajar mengenai perlindungan identitas diri. Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan diskusi dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis dengan sasaran yakni siswa SMAN 1 Palu. Kegiatan ini dapat disimpulkan bahwa pemahaman terkait perlindungan hukum terhadap identitas diri bagi para siswa SMAN 1 Palu ini masih minim. Siswa masih belum teliti terhadap informasi penggunaan identitas diri dalam penggunaan ponsel. Kurangnya bimbingan dan pengetahuan bahkan ada indikasi pembiaran dalam penggunaan ponsel.
PERMASALAHAN HUKUM BARU DALAM PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM (STUDI KASUS KOTA PALU) Dewi Kemala Sari
Hang Tuah Law Journal VOLUME 7 ISSUE 1, APRIL 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v7i1.147

Abstract

The issue of land acquisition for the public interest has always caused polemics. Every land acquisition activity for development always triggers dissatisfaction and helplessness in the people affected by the development project. A new legal problem in implementing land acquisition for the construction of the Lalove Bridge in Palu City is the suspicion of corruption cases in land acquisition activities involving authorized officials and landowners. Based on this description, the problem formulation that becomes the focus of this research is the problem of alleged corruption cases in implementing land acquisition in Palu City. This research uses empirical juridical research methods, namely analysis obtained from experience, observations based on field data and information obtained from direct interviews with various sources and agencies related to this research. The alleged corruption of land acquisition for the construction of Palu's Lalove Bridge implies that new problems in the implementation of land acquisition for development in the public interest are very prone to taking advantage, and there can also be a misappropriation of positions of elements of the relevant agencies.
Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja Irzha Friskanov S; Dewi Kemala Sari
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6393

Abstract

Era digital saat ini mengajarkan siswa cara belajar yang cepat dan efektif dengan memanfaatkan berbagai media. Namun kebutuhan akan peran orang dewasa cukup besar. Bagi yang memahaminya, jumlah informasi dan pengetahuan tentang karakter dan plot sangat sedikit. Hal ini krusial karena menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana pembinaan baik akademik maupun pengembangan karakter pada peserta didik. Kemampuan diri untuk membantu memahami karakter dan etika untuk potensi diri dalam organisasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Salah satu organisasi yang ada di sekolah adalah Organisasi Dalam Sekolah atau OSIS. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka nilai-nilai sikap akan mengembangkan karakter yang kuat dalam dirinya, berfokus pada perempuan untuk dapat memahami dirinya sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana membentuk karakter dan etika pelajar dalam berorganisasi. Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri dengan sasaran yakni Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang karakter dan etika pelajar dalam organisasi timbul dari berbagai aspek yang diterima atupun dialami oleh setiap individu atau kelompok. Hal yang sangat mempengaruhi yakni pembentukan ideologi dan tingkah laku yang juga dapat mempengaruhi orang lain
Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Karakter dan Etika Pelajar Dalam Berorganisasi di Madrasah Aliyah DDI Lonja Irzha Friskanov S; Dewi Kemala Sari
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 4 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v4i4.6393

Abstract

Era digital saat ini mengajarkan siswa cara belajar yang cepat dan efektif dengan memanfaatkan berbagai media. Namun kebutuhan akan peran orang dewasa cukup besar. Bagi yang memahaminya, jumlah informasi dan pengetahuan tentang karakter dan plot sangat sedikit. Hal ini krusial karena menunjukkan bahwa pendidikan merupakan sarana pembinaan baik akademik maupun pengembangan karakter pada peserta didik. Kemampuan diri untuk membantu memahami karakter dan etika untuk potensi diri dalam organisasi baik di dalam maupun di luar sekolah. Salah satu organisasi yang ada di sekolah adalah Organisasi Dalam Sekolah atau OSIS. Jika seseorang memiliki etika yang baik, maka nilai-nilai sikap akan mengembangkan karakter yang kuat dalam dirinya, berfokus pada perempuan untuk dapat memahami dirinya sendiri. Permasalahannya adalah bagaimana membentuk karakter dan etika pelajar dalam berorganisasi. Metode kegiatan ini adalah metode ceramah dan metode tanya jawab dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh beberapa orang sebagai pemateri dengan sasaran yakni Madrasah Aliyah DDI Lonja Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah. Kesimpulannya adalah pemahaman tentang karakter dan etika pelajar dalam organisasi timbul dari berbagai aspek yang diterima atupun dialami oleh setiap individu atau kelompok. Hal yang sangat mempengaruhi yakni pembentukan ideologi dan tingkah laku yang juga dapat mempengaruhi orang lain
Peran Serta Masyarakat Dusun Vatutela Kelurahan Tondo Kota Palu Terhadap Pelestarian Kawasan Hutan Lindung (Suatu Kajian Dari Aspek Hukum Kehutanan) sari, Dewi kemala; Uddin, Abdul Karim; Hafid, Abdul Rahman
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol 5 No 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.1910

Abstract

Communities in and around the forest have the right to obtain a life that the forest produces, in addition to this right the community can also utilize the forest and forest products in accordance with applicable laws and regulations, such as knowing forest allotment plans, forestry information, providing information, suggestions, considerations in forestry development, and supervise the implementation of forestry development either directly or indirectly. This research is empirical research, namely research obtained from experience, and information obtained from direct interviews with various sources and related agencies. The role of the community is carried out to increase awareness in protecting and managing the environment, increasing independence, community empowerment, and partnerships, developing community capabilities and pioneering, developing community responsiveness to carry out social supervision; and develop and maintain local culture and wisdom in the context of preserving environmental functions.
The Presence of Sultan's Grant in Land Determination in Indonesia: a Case Study in Morowali Weri, Asmadi; Kemala Sari, Dewi; Hiola, Adiguna Kharismawan
Hang Tuah Law Journal VOLUME 8 ISSUE 2, OCTOBER 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30649/htlj.v8i2.228

Abstract

The study investigates the implementation of the Sultan Bungku grant in Morowali Regency, Indonesia, given its historical significance and potential for land conflicts in the region. This research Purpose of Writing for aims to understand how the Sultan Bungku grant, a traditional land tenure system, has been adapted to contemporary land governance practices in Morowali, especially in light of industrial development. This research method is A normative legal research approach was employed, combined with interviews with relevant stakeholders in Morowali Regency. The study found that while the Sultan Bungku grant has historical significance, its implementation has been influenced by the introduction of modern land tenure systems, such as those established by the National Land Agency (BPN). This has led to a complex interplay between traditional and modern land governance practices. Despite the potential for land conflicts, the presence of the BPN and local government has contributed to a relatively stable investment environment in Morowali. This research provides valuable insights into the evolution of land tenure systems in Indonesia, particularly in regions with historical ties to traditional land governance. It highlights the challenges and opportunities associated with balancing traditional practices with modern land administration.
Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Kharismawan, Adiguna; Patila, Manga; Kekka, Abraham; Sari, Dewi Kemala
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11406

Abstract

Pengabdaian ini berjudul ”Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong”. Pengabdian yang dilatarbelakangi Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan instrumen penting dalam melindungi hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di wilayah Parigi Moutong, terdapat berbagai permasalahan terkait SHM yang berimplikasi pada aspek pendidikan andragogik dan pedagogik. Tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pertanahan dan terkait hak dan kewajiban pemegang sertifikat hak milik (SHM). Tahapan dalam pelaksanaannya adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Stakeholder) untuk memperoleh data terkait pemegang sertifikat hak milik (SHM) di kabupaten Parigi Moutong dan selanjutnya menentukan jadwal penyuluhan sebanyak 2 kali sehari, penyuluhan yang dimaksud adalah tentang hukum pertanahan dan hari lainya tentang materi sertifikat hak milik (SHM). Di dalamnya akan ada dialog atau diskusi untuk memaksimalkan pemahaman mereka (masyarakat sasaran) dan bagaimana problem solving terkait permasalahan yang ada. DIharapkan luaran yang ditargetkan adalah artikel di jurnal pengabdian nasional
The Role and Authority of the Directorate General of Intellectual Property in Handling Complaints of Copyright Infringement in Indonesia Ardiansyah, Erlan; Rachman, Rahmia; Datupalinge, Suarlan; Kemala Sari, Dewi
Lambung Mangkurat Law Journal Vol. 8 No. 1 (2023): March
Publisher : Program magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32801/abc.v8i1.8

Abstract

The rise of copyright infringement that occurred in Indonesia is very alarming, even the act of infringement seems to have been regarded as a common thing. DJKI is a government agency that organizes the formulation and implementation of policies in the field of intellectual property in accordance with the provisions of legislation, of course expected to provide copyright protection in Indonesia. The research method used is Normative Empirical, using a statutory approach that is analyzed qualitatively. DJKI has a role as a regulator, as an administrator, law enforcement, and dissemination of intellectual property, as well as the authority to receive and handle complaints of intellectual property violations in accordance with applicable procedures up to the stage of the prosecution process. It is recorded that the number of complaints submitted to the DJKI from 2019 to 2022 is 155 complaints and all of these complaints have been resolved by the DJKI, one of the complaints is copyright infringement that occurred in Central Sulawesi is a case of copyright infringement of Hasan Bahasyuan’s song, this complaint has also been resolved by the DJKI through a mediation process so that the case does not proceed to court. So it can be seen that DJKI has an important role in copyright protection in Indonesia.
Criminal Sanctions as a Last Resort in Environmental Law Enforcement: A Study of Mining Pollution in Palu and Donggala Lestari, Titie Yustisia; Sari, Dewi Kemala; Hasnawati, Hasnawati
Journal of Judicial Review Vol. 27 No. 1 (2025): June 2025
Publisher : Universitas Internasional Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37253/jjr.v27i1.9785

Abstract

Environmental pollution from mining activities in Indonesia, particularly in Palu City and Donggala Regency, presents complex legal challenges as the country strives to enforce environmental protection laws effectively. The core legal issue addressed in this research is the insufficient implementation of criminal sanctions despite the evident environmental degradation caused by licensed mining operations, which often only receive administrative sanctions without achieving deterrence or restoration. This study aims to examine the enforcement of criminal sanctions as a legal mechanism to strengthen environmental law in Indonesia. Utilizing an empirical legal research method through field observations and direct interviews, the research captures the realities of environmental law enforcement in Palu City and Donggala Regency. The findings reveal that although Indonesia's environmental laws provide clear provisions for imposing criminal sanctions on polluters, the practical application remains limited due to administrative hurdles, lack of coordination between central and local governments, and the prioritization of economic interests over environmental protection. However, imposing criminal sanctions is imperative to ensure corporate accountability, prevent further ecological damage, and encourage compliance with environmental quality standards. This study highlights the urgency of positioning criminal sanctions not merely as ultimum remedium but as an integral part of a proactive enforcement strategy, thereby fostering sustainable development while safeguarding environmental integrity. The insights from this research are intended to guide policymakers, law enforcers, and environmental advocates in improving the effectiveness of environmental criminal law enforcement in Indonesia, ensuring a balanced approach between economic growth and environmental sustainability.
Co-Authors Adiguna Kharismawan Asmadi Weri Datupalinge, Suarlan Erlan Ardiansyah Hafid, Abdul Rahman Hasnawati Hasnawati IRZHA FRISKANOV. S, IRZHA KEKKA, ABRAHAM Lestari, Titie Yustisia Manga Patila Rahmia Rachman Salsabila, Unik Hanifah Uddin, Abdul Karim