Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TINJAUAN HUKUM TERHADAP SAMBULUGANA DALAM HUKUM ADAT PERKAWINAN KAILI LEDO (STUDI KASUS DI KELURAHAN PETOBO KECAMATAN PALU SELATAN KOTA PALU) PRAFITRI, SUCI; KEKKA, ABRAHAM; DEWI, MARINI CITRA
Legal Opinion Vol 6, No 4 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum terhadap Sambulugana Dalam Hukum Adat Perkawinan Kaili Ledo (Studi Kasus di Kelurahan Petobo  Kecamatan Palu Selatan Kota Palu)” merupakan penelitian yang dilakukan di Kelurahan Petobo Kecamatan Palu Selatan Kota Palu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa apakah Perkawinan itu Sah menurut Hukum Adat Kaili Ledo jika tidak dilakukan menurut Tradisi Sambulugana serta akibat hukumnya apabila terjadi pelanggaran hukum adat perkawinan kaili ledo menurut tradisi sambulugana. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yang menggunakan teknik dokumentasi dan wawancara sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa: tradisi sambulugana telah dilakukan oleh masyarakat suku Kaili secara turun temurun dan masih terus dipraktekkan hingga sekarang. Pada awalnya tujuan sambulugana adalah untuk meringankan biaya upacara pernikahan dari pihak perempuan, namun seiring berjalannya waktu sambulgana juga mengalami perkembangan dan membawa dampak yang kurang baik. Semua ketentuan tradisi sambulugana ada yang sesuai dengan hukum Islam dan ada yang tidak sesuai. Berdasarkan hasil penelitian ini, maka sudah selayaknya bagi masyarakat di Kelurahan Petobo untuk melakukan tradisi sambulugana tersebut dengan memilah ketentuan yang sesuai atau berseberangan dengan hukum Islam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
ASPEK YURIDIS TENTANG PENGGUNAAN KONOSEMEN SURAT BERHARGA DALAM TRANSAKSI PENGANGKUTAN BARANG Hamza, Hamza; Sahlan, Sahlan; Kekka, Abraham
Legal Opinion Vol 6, No 5 (2018)
Publisher : Faculty of Law Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai bukti adanya perjanjian pengangkutan laut terdapat suatu dokumen angkutan yang dikenal dengan konosemen. Dalarn pengertian dagang adalah surat-surat berharga yang dalam lalu lintas niaga dapat diperdagangkan. Konosemen perlu dibuat mengingat bahwa barang-barang yang dikirimkan dengan kapal atau alat angkut lainnya mempunyai nilai yang tidak kecil. Dalam pelaksanaan pengangkutan Iaut ini khususnya terhadap penerbitan konosemen ini muncul beberapa masalah diantaranya mengenai, ketidak sesuaaian jumlah barang yang di terima dengan isi yang tertera dalam konosemen, Kaitannya terhadap pertanggung jawaban pengangkut, dan hal-hal yang sering timbul dalam konosemen.Dalam Penerbitannya Konosemen diterbitkan dalam dua lembar , Konosemen jenis pertama dapat diperdagangkan, sedangkan konosemen jenis kedua tidak untuk diperdagangkan hanya untuk kepentingan administrasi.Terhadap pertanggung jawabannya pengangkut diwajibkan menjaga keselarnatan barang yang diangkut sejak saat penerimaan sampai penyerahan, dan diwajibkan mengganti kerugian yang disebabkan karena tidak diserahkannya barang seluruhnya atau sebagian atau karena kerusakan barang (pasal 468 KUHD).
PENERAPAN PRINSIP FIDUCIARY DUTY TERHADAP TANGGUNG JAWAB SEKUTU KOMPLEMENTARIS DALAM MENJALANKAN DAN MELAKUKAN PENGURUSAN SERTA PENGELOLAAN COMANDITAIRE VENNOOTSCHAP ( CV) DI KECAMATAN BANAWA, KABUPATEN DONGGALA Darwati, Darwati; Lakuna, Rosnani; Kekka, Abraham
Tadulako Master Law Journal Vol 5, No 2 (2021): JUNE
Publisher : Universitas Tadulako

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komplementaris Dalam Menjalankan Dan Melakukan Pengurusan Serta Pengelolaan Comanditaire Vennootschap ( CV) Di Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala.Permasalahan yang diteliti adalah bagaimanakah Penerapan Prinsip Fiduciary Duty Terhadap Tanggung Jawab Sekutu Komplementaris dalam Menjalankan dan Melakukan Pengurusan serta Pengelolaan Comanditaire Vennootschap ( CV). Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Penelitian yang dilakukan ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan empiris normatif,. Hasil penelitian menemukan bahwa Hubungan antara Direksi dengan perseroan  yang dalam hal  ini adlah CV. Inovi adalah hubungan antara agen dengan prinsipal yang saling tergantung dalam kepentingan bersama yang dikenal sebagai fiduciary . Jadi, konsepsi dan penerapan Fiduciary Duty Direksi menurut peraturan perundang- undangan maupun business practice, diperlukan sejak perusahaan telah dimiliki oleh tidak lagi pada satu pemilik/keluarga tetapi beberapa pemilik bahkan menjadi perusahaan publik. Hal ini dimaksudkan melindungi kepentingan seluruh pemegang saham terutama pemegang saham minoritas dari kemungkinan abuse of power yang dilakukan Direksi. Sehingga, penerapan fiduciary duty Direksi sebagai pemenuhan ”legal compliance” maupun kebutuhan bisnis adalah suatu kebutuhan.Tanggung jawab direksi berdasarkan prinsip Fiduciary Duties pada CV. Inovi ialah mampu melaksanakan tugasnya dengan penuh itikad baik, bertanggung jawab, serta menghindari adanya benturan kepentingan. Direksi juga bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam membuat segala keputusan dan kebijakan (duty of care), serta mampu mengutamakan kepentingan perseroan diatas kepentingan pribadinya (duty of loyalty).
Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong Kharismawan, Adiguna; Patila, Manga; Kekka, Abraham; Sari, Dewi Kemala
BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Universitas Majalengka

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31949/jb.v6i2.11406

Abstract

Pengabdaian ini berjudul ”Sertifikat Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Kabupaten Parigi Moutong”. Pengabdian yang dilatarbelakangi Sertifikat Hak Milik (SHM) merupakan instrumen penting dalam melindungi hak atas tanah dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Namun, di wilayah Parigi Moutong, terdapat berbagai permasalahan terkait SHM yang berimplikasi pada aspek pendidikan andragogik dan pedagogik. Tujuannya adalah untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pertanahan dan terkait hak dan kewajiban pemegang sertifikat hak milik (SHM). Tahapan dalam pelaksanaannya adalah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Stakeholder) untuk memperoleh data terkait pemegang sertifikat hak milik (SHM) di kabupaten Parigi Moutong dan selanjutnya menentukan jadwal penyuluhan sebanyak 2 kali sehari, penyuluhan yang dimaksud adalah tentang hukum pertanahan dan hari lainya tentang materi sertifikat hak milik (SHM). Di dalamnya akan ada dialog atau diskusi untuk memaksimalkan pemahaman mereka (masyarakat sasaran) dan bagaimana problem solving terkait permasalahan yang ada. DIharapkan luaran yang ditargetkan adalah artikel di jurnal pengabdian nasional