Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.116
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Limbago: Journal of Constitutional Law
Hepni, Aswari
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Pelaksanaan Pengelolaan Alokasi Dana Di Desa Pengasi Lama Kabupaten Kerinci Menurut Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2022 Nike Ardila; Arfa'i; Hepni , Aswari
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34014

Abstract

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Bagian dari dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) setelah dikurangi Dana Alokasi Khususs yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Pengasi Lama Kecamatan Bukit Kerman Kabupaten Kerinci. Jenis penelitian yuridis empiris dan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan alokasi dana desa melalui tiga tahap yaitu, pengalokasian alokasi dana desa, penyaluran alokasi dana desa, dan penggunaan alokasi dana desa. Pelaksanaan pengelolan alokasi dana desa di desa pengasi lama kecamatan bukit kerman kabupaten kerinci pada tahun 2022 telah sesuai dengan peraturan desa dan kesepakatan dalam permusyawarahan desa.
Effectiveness of Law Enforcement on Narcotics Crimes through Synchronization of Authority Between the National Narcotics Agency (BNN) and the Indonesian National Police Hepni, Aswari
Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2025)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ajmpi.v10i1.7780

Abstract

Drug trafficking in Indonesia is a serious issue that requires special attention from the government and law enforcement officials. Efforts to eradicate drugs are carried out by the National Police of the Republic of Indonesia and the National Narcotics Agency, which collaborates with relevant agencies within the country and with international institutions. This article discusses the synchronization of authority between  National Narcotics Agency and Indonesian National Police in investigating narcotics crimes. This research uses normative legal methods with a conceptual and statutory approach. Synchronizing the investigation of narcotics crimes between the BNN and the National Police from the perspective of legal certainty in Indonesia is a strategy that aims to increase the effectiveness of law enforcement for narcotics crimes, while reducing the potential for conflict between the National Police and the BNN
Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penyelesaian Pemilu Legislatif Provinsi Jambi Tahun 2024 Ramadhan, Muhammad; Syamsir, Syamsir; Hepni, Aswari
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 5 No. 1 (2025): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v5i1.38498

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam melakukan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris. Hasil penelitian adalah Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu legislatif tahun 2024 di Provinsi Jambi sangat krusial untuk memastikan pemilu yang demokratis dan berintegritas. Fungsi Bawaslu Provinsi Jambi yaitu Fungsi Pencegahan, melalui pengawasan secara langsung ataupun tidak langsung, Melalui mekanisme penyelesaian sengketa apabila ada dugaan sengketa proses Pemilu; dan Melalui mekanisme penindakan pelanggaran baik pelanggaran Administratif Pemilu, Pidana Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Pemilu maupun Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa pemilu legislatif berjalan dengan jujur, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Salah satu tugas utama Bawaslu adalah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan pemilu, termasuk pengawasan terhadap pelanggaran administrasi, pidana, serta penanganan pelanggaran tersebut. Dalam melaksanakan tugasnya, Bawaslu menghadapi berbagai faktor pendukung yang memudahkan tugasnya, serta faktor penghambat yang sering kali menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pengawasan dan penanganan pelanggaran pemilu. Faktor-faktor pendukung dan penghambat Bawaslu dalam Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Provinsi Jambi : untuk faktor pendukung yaitu Kerjasama dengan Lembaga dan Instansi Lain, Sumber Daya Manusia yang Kompeten, Sistem Pengawasan yang Terstruktur dan Terintegrasi, Partisipasi Masyarakat dan Media, Peraturan dan Pedoman yang Jelas sedangkan untuk faktor penghambat yaitu Terbatasnya Sumber Daya (Anggaran dan Personel), Kurangnya Wewenang Penindakan, Resistensi dari Partai Politik atau Calon Peserta Pemilu, Kurangnya Dukungan dari Masyarakat, Penyalahgunaan Media dan Informasi, Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur.
Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Tanah Elektronik Haris, Bilqist; I, Arfa; Hepni, Aswari
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 1 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i1.4942

Abstract

This study aims to analyze the forms of legal protection and legal certainty afforded to holders of electronic land certificates. It employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and historical approaches. The findings indicate that legal protection for holders of electronic land certificates is firmly grounded within the Indonesian legal system, provided that no disputes or legal claims arise concerning the land in question. Electronic land certificates are recognized as valid proof of ownership under the Law on Electronic Information and Transactions, particularly Article 6, which affirms the equivalence of electronic documents with written documents. Further reinforcement is provided by Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Number 3 of 2023, which governs the validity of electronic land certificates. From a security perspective, the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency has undertaken preventive measures against cybercrime risks through cooperation with the National Cyber and Crypto Agency, including the implementation of electronic signatures, hash code technology, and QR codes to ensure authenticity, integrity, and ease of access. In terms of legal certainty, electronic land certificates possess evidentiary strength equivalent to conventional written documents, including their printed versions, and are admissible in judicial proceedings, provided that the electronic data remain intact, unaltered, and consistent with the records contained in the land registry.
Analisis Keseimbangan Hak Kebebasan Berpendapat dan Perlindungan Nama Baik Berdasarkan Putusan MK No 105/PUU-XXII/2024 Fitriani, Nurul; Yarni, Meri; Hepni, Aswari
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 6 No. 2 (2026): Journal of Constitusional Law
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v6i2.55011

Abstract

Perkembangan media sosial telah memperluas ruang kebebasan berpendapat, namun di sisi lain juga meningkatkan potensi terjadinya pelanggaran terhadap kehormatan dan nama baik. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara dua hak yang sama-sama dijamin secara konstitusional. Permasalahan tersebut semakin mengemuka dalam praktik, khususnya terkait batas antara kritik, opini, dan perbuatan yang dikualifikasikan sebagai pencemaran nama baik, sebagaimana tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 105/PUU-XXII/2024 yang menguji kejelasan norma terkait frasa “menuduhkan suatu hal”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan nama baik di media sosial serta mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menilai norma tersebut. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi menilai norma yang diuji tetap konstitusional dengan penekanan pada penafsiran secara sistematis dan pembatasan yang bersifat proporsional. Namun demikian, masih terdapat potensi multitafsir yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, sehingga diperlukan penafsiran yang hati-hati untuk menjaga keseimbangan antara kedua hak tersebut.
Sinkronisasi Perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Dahana, Smara; I, Arfa; Hepni, Aswari
Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora Vol. 12 No. 2 (2026): Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora
Publisher : Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37567/alwatzikhoebillah.v12i2.5176

Abstract

This thesis discusses and describes and analyzes Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, especially at the planning stage of the formation of regional regulations. In accordance with Article 34 paragraph (1) letter b of Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation, the planning of the formation of regional regulations contained in PROPEMPERDA is based on the regional development plan, but in order to implement this mandate, there is no norm in Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Legislation that regulates how PROPEMPERDA is prepared based on the regional development plan, one of which is the Medium-Term Development Plan (RPJMD), so that PROPEMPERDA and RPJMD are not synchronized, which can hinder regional development. This research is a normative juridical research using a legislative approach and a conceptual approach with the aim of finding the right regulatory norms in synchronizing PROPEMPERDA with RPJMD. The research results yielded ideas for synchronizing the Regional Development Plan (PROPEMPERDA) with the RPJMD, namely: 1. The existence of norms that contain and regulate the preparation of medium-term PROPEMPERDA, involving regional apparatus that organizes regional government affairs for regional planning (hereinafter referred to as BAPPEDA). 2. The existence of norms regulating the improvement of human resource competencies that carry out the preparation of PROPEMPERDA. Keywords: synchronization, formation of regional regulations, regional development planning, PROPEMPERDA, RPJMD.
Co-Authors Arfa'i Dahana, Smara Fitriani, Nurul Haris, Bilqist I, Arfa Meri Yarni Muhammad Ramadhan Nike Ardila Syamsir Syamsir