Muhammad Nur Arifin
Unknown Affiliation

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Ragil Surya Prakasa; Wahyu Nathasia; Royhan Daffa Isramsir; Muhammad Nur Arifin; Alyssa Sabrina
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18618

Abstract

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundangundangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Kata kunci: PertanggungjawabanKorporasi
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Ragil Surya Prakasa; Wahyu Nathasia; Royhan Daffa Isramsir; Muhammad Nur Arifin; Alyssa Sabrina
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18618

Abstract

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundangundangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Kata kunci: PertanggungjawabanKorporasi
Perancangan Sistem Informasi Manajemen Inventaris Alat Kerja Proyek Pada PT XYZ Hari Purwanto; Muhammad Nur Arifin
JSI (Jurnal Sistem Informasi) Universitas Suryadarma Vol. 12 No. 2 (2025): JSI (Jurnal sistem Informasi) Universitas Suryadarma
Publisher : Fakultas Ilmu Komputer dan Desain - Unsurya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35968/jsi.v12i2.1441

Abstract

Sistem yang sedang berjalan saat ini di PT XYZ masih memiliki kekurangan dan kelemahan pada pencatatan dan management stok alat kerja di proyek. Proyek melakukan pemesanan barang dengan membuat permintaan menggunakan sistem yang masih manual, dengan membuat bon permintaaan barang dan di mulai dengan menganalisa proses permintaan, pengiriman, pemesanan dan pensortiran alat kerja, staff tools dapat membuatkan sistem informasi inventaris alat kerja. Dengan dibuatkannya sistem informasi manajemen inventaris alat kerja ini, maka pencatatan inventaris alat kerja sudah terkomputerisasi dengan baik, mempermudah divisi proyek untuk melakukan permintaan barang dan dapat langsung mengetahui stok alat kerja yang dibutuhkan. Hasil kuesioner pengujian usability sistem kepada user menunjukkan bahwa aplikasi dinilai baik dan mampu mengelola data absensi dengan baik, dengan angka 86,1%.