Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Ragil Surya Prakasa; Wahyu Nathasia; Royhan Daffa Isramsir; Muhammad Nur Arifin; Alyssa Sabrina
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18618

Abstract

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundangundangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Kata kunci: PertanggungjawabanKorporasi
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA Ragil Surya Prakasa; Wahyu Nathasia; Royhan Daffa Isramsir; Muhammad Nur Arifin; Alyssa Sabrina
YUSTISI Vol 10 No 3 (2023)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.18618

Abstract

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundangundangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan. Kata kunci: PertanggungjawabanKorporasi
REVITALISASI WISATA AENG HAMID RUSDI MELALUI PENGELOLAAN AIR SUNGAI BERBASIS FILTRASI UNTUK MCK DAN PENDAMPINGAN DIGITALISASI PROMOSI WISATA: PKM Deddy Rudhistiar; Deviany Kartika; Emmalia Adriantantri; Reiny Ditta Myrtanti; Ahmad Rizky Ramadani; Shabrina Dwiputri; Muhammad Nur Arifin
BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 5 No. 2 (2025): BHAKTI NAGORI (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Desember 2025
Publisher : LPPM UNIKS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36378/bhakti_nagori.v5i2.4877

Abstract

Wisata Aeng Hamid Rusdi di Wonokoyo, Kota Malang, merupakan salah satu destinasi yang memiliki nilai sejarah sekaligus potensi wisata alam. Akan tetapi, pengelolaannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama setelah pandemi COVID-19 yang membuat jumlah pengunjung menurun drastis dan aktivitas wisata sempat terhenti. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi keterbatasan ketersediaan air bersih untuk fasilitas MCK, kurangnya infrastruktur pendukung, serta rendahnya promosi berbasis digital sehingga destinasi ini belum dikenal secara luas. Untuk menjawab tantangan tersebut, dirancang sebuah program revitalisasi yang berfokus pada peningkatan kualitas sanitasi, digitalisasi promosi wisata, dan penguatan tata kelola pengunjung. Metode pelaksanaan diawali dengan analisis kebutuhan masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan perancangan sistem filtrasi air, penyusunan media promosi digital, dan pengembangan sistem administrasi berbasis web. Implementasi program mencakup pembangunan instalasi filtrasi air yang ramah lingkungan, pelatihan masyarakat dalam pembuatan konten dan pemasaran digital, serta penerapan sistem informasi untuk pencatatan data pengunjung. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan kenyamanan wisatawan, perluasan jangkauan promosi secara digital, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat dalam mengelola wisata secara mandiri. Dengan pendekatan berbasis komunitas, revitalisasi Wisata Aeng Hamid Rusdi diharapkan mampu mendukung keberlanjutan pariwisata yang inklusif, ramah lingkungan, serta memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian lokal.