Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo Nathanael, Jeremy; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Sinaga, Efryando Stefen Andreas
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.
Analisis Yuridis Posisi Kode Etik KPK Dalam Pelayanan Pajak Terhadap Kasus Rafael Alun Trisambodo Nathanael, Jeremy; Matondang, Matthew Mikha Sebastian; Sinaga, Efryando Stefen Andreas
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4368

Abstract

Jurnal ini membahas mengenai posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak di Indonesia. Jurnal ini dimaksudkan agar baik penulis maupun pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya sikap yang dilakukan Komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam menghadapi kasus korupsi khususnya dalam pelayanan pajak. Jurnal ini ditulis dengan metode studi kepustakaan atau library research, yaitu dengan mempelajari dan menganalisis referensi atau sumber-sumber tertulis dengan cara penyajian yang deskriptif, dengan maksud agar penulis dapat menggambarkan secara jelas posisi kode etik KPK dalam pelayanan pajak. Komisi Pemberantas Korupsi adalah suatu badan independen yang bertugas dalam memberantas tindak korupsi di Indonesia. namun, pada dasarnya setiap Lembaga memiliki tata caranya masing-masing dalam menegakan kebenaran, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melaksanakan tugasnya untuk mengatasi tindak pidana korupsi dalam pelayanan pajak. Pada prinsipnya tata cara Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengatasi tindak pidana korupsi juga dapat menjadi salah satu pencegahan terhadap tindak pidana korupsi yang akan terjadi di masa yang akan dating.
Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas FTA Dalam Menyederhanakan Prosedur Hukum Transaksi Bisnis Internasional Nathanael, Jeremy; Lie, Gunardi
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 4, No 2 (2025): December 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v4i2.7060

Abstract

Dalam era globalisasi ekonomi, Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) menjadi instrumen penting yang tidak hanya menghapus hambatan tarif, tetapi juga menyederhanakan prosedur hukum dalam transaksi bisnis internasional. FTA mengatur aspek-aspek penting seperti dokumen perdagangan, aturan asal barang (Rules of Origin/ROO), prosedur bea cukai, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas FTA sebagai instrumen hukum internasional dalam menyederhanakan prosedur hukum transaksi lintas batas, serta mengidentifikasi kendala yuridis yang dihadapi dalam implementasinya, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis kualitatif terhadap instrumen hukum internasional (AFTA dan RCEP) dan regulasi nasional terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun FTA secara normatif telah memberikan kerangka hukum yang mendorong efisiensi perdagangan, efektivitasnya di Indonesia masih terbatas akibat lemahnya harmonisasi hukum nasional, kompleksitas ROO, serta infrastruktur kelembagaan dan administrasi yang belum optimal. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas yuridis FTA sangat bergantung pada kesiapan regulatif dan kelembagaan di tingkat nasional. Diperlukan reformasi hukum dan penguatan kapasitas institusional untuk menjadikan FTA sebagai alat hukum yang benar-benar fungsional dalam memfasilitasi transaksi bisnis internasional.