Garuda - Garba Rujukan Digital

Konflik Bersenjata di Papua Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia Suhartanto, Theodora; Cheryanti, Grace; Chandrawinata, Marcelino; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4592

Papua, sebagai provinsi dengan tantangan kompleks terkait keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tindakan aparat keamanan dalam menghadapi KKB sering melibatkan operasi militer yang intensif, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Melalui tinjauan terhadap dasar hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan kebijakan terpadu, pelatihan aparat keamanan, dialog inklusif, pengawasan independen, dan pengedepanan prinsip kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan situasi di Papua dapat membaik, menciptakan keamanan dan keharmonisan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam proses penegakan hukum.

Urgensi Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Harta Suami Istri Suhartanto, Theodora; Chandrawinata, Marcelino; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4581

Pernikahan merupakan sebuah momen sakral yang dilaksanakan untuk menyatukan dua orang menjadi satu kesatuan pasangan suami istri. Dalam prosesnya, pernikahan seringkali berujung pada konflik perceraian dan permasalahan pembagian harta gono gini. Pembuatan perjanjian pra nikah sebagai syarat sebelum melaksanakan pernikahan dapat menjadi salah satu tindakan preventif terhadap konflik pembagian harta selama perkawinan. Adapun pembagian harta dalam perjanjian pra nikah diatur menjadi harta bawaan dan harta bersama. Dalam perjanjian pra nikah terdapat hak dan kewajiban yang diatur dan patut dipatuhi oleh pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah juga dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak suami maupun istri kedepannya. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif yang menggunakan beberapa sumber hukum berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah serta literatur hukum terkait perkawinan.

Konflik Bersenjata di Papua Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia Suhartanto, Theodora; Cheryanti, Grace; Chandrawinata, Marcelino; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4592

Papua, sebagai provinsi dengan tantangan kompleks terkait keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tindakan aparat keamanan dalam menghadapi KKB sering melibatkan operasi militer yang intensif, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Melalui tinjauan terhadap dasar hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan kebijakan terpadu, pelatihan aparat keamanan, dialog inklusif, pengawasan independen, dan pengedepanan prinsip kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan situasi di Papua dapat membaik, menciptakan keamanan dan keharmonisan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam proses penegakan hukum.

Urgensi Perjanjian Pra Nikah sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Harta Suami Istri Suhartanto, Theodora; Chandrawinata, Marcelino; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4581

Pernikahan merupakan sebuah momen sakral yang dilaksanakan untuk menyatukan dua orang menjadi satu kesatuan pasangan suami istri. Dalam prosesnya, pernikahan seringkali berujung pada konflik perceraian dan permasalahan pembagian harta gono gini. Pembuatan perjanjian pra nikah sebagai syarat sebelum melaksanakan pernikahan dapat menjadi salah satu tindakan preventif terhadap konflik pembagian harta selama perkawinan. Adapun pembagian harta dalam perjanjian pra nikah diatur menjadi harta bawaan dan harta bersama. Dalam perjanjian pra nikah terdapat hak dan kewajiban yang diatur dan patut dipatuhi oleh pasangan suami istri. Perjanjian pra nikah juga dapat menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap harta benda yang dimiliki oleh pihak suami maupun istri kedepannya. Artikel ini dibuat dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif kualitatif yang menggunakan beberapa sumber hukum berupa bahan hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta bahan hukum sekunder seperti karya ilmiah serta literatur hukum terkait perkawinan.

Title

Found 4 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 4 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 4 Documents
Search