Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Accounting Law Communication and Technology
Cheryanti, Grace
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Konflik Bersenjata di Papua Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia Suhartanto, Theodora; Cheryanti, Grace; Chandrawinata, Marcelino; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4592

Abstract

Papua, sebagai provinsi dengan tantangan kompleks terkait keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tindakan aparat keamanan dalam menghadapi KKB sering melibatkan operasi militer yang intensif, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Melalui tinjauan terhadap dasar hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan kebijakan terpadu, pelatihan aparat keamanan, dialog inklusif, pengawasan independen, dan pengedepanan prinsip kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan situasi di Papua dapat membaik, menciptakan keamanan dan keharmonisan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam proses penegakan hukum.
Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi Cheryanti, Grace; Alfarhani, Luqyana Shafira; Siregar, Rachel Adeline; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4588

Abstract

Perjanjian hutang piutang di bawah tangan sering digunakan dalam praktik sehari-hari oleh individu maupun badan usaha karena kesederhanaannya dan tidak memerlukan proses formal. Meskipun sah secara hukum, perjanjian ini dapat menimbulkan masalah ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari perjanjian utang piutang yang dibuat secara informal dalam konteks terjadinya wanprestasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, bukti yang kuat dan alat pembuktian yang tepat sangat diperlukan untuk menguatkan klaim dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai pentingnya formalitas dalam perjanjian hutang piutang.
Konflik Bersenjata di Papua Berdasarkan Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia Suhartanto, Theodora; Cheryanti, Grace; Chandrawinata, Marcelino; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4592

Abstract

Papua, sebagai provinsi dengan tantangan kompleks terkait keberadaan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), menghadapi dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Tindakan aparat keamanan dalam menghadapi KKB sering melibatkan operasi militer yang intensif, yang berpotensi menyebabkan pelanggaran HAM, seperti penggunaan kekuatan berlebihan dan penangkapan sewenang-wenang. Melalui tinjauan terhadap dasar hukum yang ada, termasuk Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, artikel ini mengusulkan langkah-langkah strategis untuk menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan warga sipil. Langkah-langkah tersebut mencakup pembentukan kebijakan terpadu, pelatihan aparat keamanan, dialog inklusif, pengawasan independen, dan pengedepanan prinsip kemanusiaan. Dengan pendekatan ini, diharapkan situasi di Papua dapat membaik, menciptakan keamanan dan keharmonisan bagi masyarakat, serta memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi dalam proses penegakan hukum.
Kekuatan Yuridis Terhadap Perjanjian Hutang Piutang dibawah Tangan Saat Terjadi Wanprestasi Cheryanti, Grace; Alfarhani, Luqyana Shafira; Siregar, Rachel Adeline; Putra, Moody Rizqy Syailendra
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4588

Abstract

Perjanjian hutang piutang di bawah tangan sering digunakan dalam praktik sehari-hari oleh individu maupun badan usaha karena kesederhanaannya dan tidak memerlukan proses formal. Meskipun sah secara hukum, perjanjian ini dapat menimbulkan masalah ketika terjadi wanprestasi, yaitu ketika salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek yuridis dari perjanjian utang piutang yang dibuat secara informal dalam konteks terjadinya wanprestasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian di bawah tangan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun perjanjian ini memiliki kekuatan hukum, bukti yang kuat dan alat pembuktian yang tepat sangat diperlukan untuk menguatkan klaim dalam kasus wanprestasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi praktisi hukum dan masyarakat umum mengenai pentingnya formalitas dalam perjanjian hutang piutang.
Co-Authors Alfarhani, Luqyana Shafira Chandrawinata, Marcelino Moody Rizqy Syailendra Putra Siregar, Rachel Adeline Suhartanto, Theodora