Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.084
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Accounting Law Communication and Technology SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Journal of Business Inflation Management and Accounting
Erdiyanto, Rizqy Pratama
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search
Journal : SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law

 1 
Penerimaan Akta Pengakuan Utang Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/Pn Sby Kabalmay, Brinet Lydia; Erdiyanto, Rizqy Pratama; Muslih, Sarazatin Ananda
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5912

Abstract

Dalam praktik perdata, akta pengakuan utang sering dijadikan alat bukti utama dalam perkara wanprestasi. Namun, penerimaannya tidak serta-merta dianggap mutlak oleh pengadilan, melainkan tetap harus memenuhi syarat formil dan materil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan akta pengakuan utang sebagai alat bukti terhadap pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi menurut KUHPerdata, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengakuan utang yang dibuat secara autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kepastian objek, serta tidak bertentangan dengan hukum. Akta tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menilai adanya wanprestasi dan menetapkan pertanggungjawaban debitur.
Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mengatasi Ketidakadilan Akibat Penyalahgunaan Status Non-Job Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Rasji, Rasji; Kabalmay, Brinet Lydia; Erdiyanto, Rizqy Pratama; Eida, Tri Salwa Nur
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5968

Abstract

Penempatan jabatan dan status non-job dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakadilan, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan penempatan jabatan yang tidak berlandaskan pada asas keadilan dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penempatan jabatan dan status non-job ASN, serta peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengatasi ketidakadilan yang timbul akibat penyalahgunaan status non-job. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis normatif yang mempelajari peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaturan yang jelas dalam peraturan hukum terkait penempatan jabatan dan status non-job, namun implementasinya masih sering tidak adil dan merugikan ASN. PTUN berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi ASN yang terkena dampak kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Kesimpulannya, peran PTUN sangat vital dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penyalahgunaan status non-job dan memastikan bahwa kebijakan administrasi ASN berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Mengatasi Ketidakadilan Akibat Penyalahgunaan Status Non-Job Terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) Rasji, Rasji; Kabalmay, Brinet Lydia; Erdiyanto, Rizqy Pratama; Eida, Tri Salwa Nur
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5968

Abstract

Penempatan jabatan dan status non-job dalam Aparatur Sipil Negara (ASN) sering menjadi isu hukum yang menimbulkan ketidakadilan, khususnya terkait penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan penempatan jabatan yang tidak berlandaskan pada asas keadilan dan transparansi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penempatan jabatan dan status non-job ASN, serta peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam mengatasi ketidakadilan yang timbul akibat penyalahgunaan status non-job. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan analisis normatif yang mempelajari peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat pengaturan yang jelas dalam peraturan hukum terkait penempatan jabatan dan status non-job, namun implementasinya masih sering tidak adil dan merugikan ASN. PTUN berperan penting dalam memberikan perlindungan hukum bagi ASN yang terkena dampak kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip hukum dan keadilan. Kesimpulannya, peran PTUN sangat vital dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat penyalahgunaan status non-job dan memastikan bahwa kebijakan administrasi ASN berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penerimaan Akta Pengakuan Utang Sebagai Alat Bukti Dalam Kasus Wanprestasi: Studi Kasus Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/Pn Sby Kabalmay, Brinet Lydia; Erdiyanto, Rizqy Pratama; Muslih, Sarazatin Ananda
SAKOLA: Journal of Sains Cooperative Learning and Law Vol 2, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/sakola.v2i1.5912

Abstract

Dalam praktik perdata, akta pengakuan utang sering dijadikan alat bukti utama dalam perkara wanprestasi. Namun, penerimaannya tidak serta-merta dianggap mutlak oleh pengadilan, melainkan tetap harus memenuhi syarat formil dan materil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerimaan akta pengakuan utang sebagai alat bukti terhadap pertanggungjawaban debitur atas wanprestasi menurut KUHPerdata, serta untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 402/Pdt.G/2023/PN Sby. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta pengakuan utang yang dibuat secara autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sepanjang memenuhi unsur kesepakatan, kepastian objek, serta tidak bertentangan dengan hukum. Akta tersebut dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menilai adanya wanprestasi dan menetapkan pertanggungjawaban debitur.
Co-Authors Anastasya, Vannya Aprillia, Indah Siti Eida, Tri Salwa Nur Fadloli, Muhammad Kabalmay, Brinet Lydia Malkan, David Biliya Moody Rizqy Syailendra Putra Muslih, Sarazatin Ananda Najla, Tengku Amira Parapat, Fauzan Rizki Rasji, Rasji Rohma, Inayah Ar Simanjuntak, Sandy Wiratno H