Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tinjauan Hukum dan HAM Terkait Tembak Mati Pelaku Begal (Menyoroti Pernyataan Wali Kota Medan “Tembak Mati Begal”) Siahaan, Alvando; Syafitri, Aura Mutasyifa; Tarigan, Calvin Mahaga; Salsabila, Cinta; Manotas, Heri; Anhar, Ina; Zalukhu, Nobel Arta; Ramadhan, Taufiq
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4032

Abstract

Pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang menyerukan kebijakan "tembak mati begal" memunculkan perdebatan besar mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini mengkaji implikasi hukum dan HAM dari pernyataan tersebut, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif dan analisis konten berita serta reaksi publik, artikel ini mengeksplorasi dampak pernyataan tersebut terhadap prinsip-prinsip HAM, prosedur hukum, serta respon masyarakat dan pihak terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ekstrem dapat mempengaruhi implementasi hukum dan perlindungan HAM dalam konteks sosial-politik Indonesia.
Tinjauan Hukum dan HAM Terkait Tembak Mati Pelaku Begal (Menyoroti Pernyataan Wali Kota Medan “Tembak Mati Begal”) Siahaan, Alvando; Syafitri, Aura Mutasyifa; Tarigan, Calvin Mahaga; Salsabila, Cinta; Manotas, Heri; Anhar, Ina; Zalukhu, Nobel Arta; Ramadhan, Taufiq
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol 2, No 1 (2025): Januari 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v2i1.4032

Abstract

Pernyataan Wali Kota Medan, Bobby Nasution, yang menyerukan kebijakan "tembak mati begal" memunculkan perdebatan besar mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini mengkaji implikasi hukum dan HAM dari pernyataan tersebut, dengan fokus pada dampaknya terhadap kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Melalui pendekatan deskriptif dan analisis konten berita serta reaksi publik, artikel ini mengeksplorasi dampak pernyataan tersebut terhadap prinsip-prinsip HAM, prosedur hukum, serta respon masyarakat dan pihak terkait. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana kebijakan ekstrem dapat mempengaruhi implementasi hukum dan perlindungan HAM dalam konteks sosial-politik Indonesia.