Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research PRIMER: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Basuki, Ronaan Maulana
Unknown Affiliation
Religion Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Ketatanegaraan Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945 Hadji, Kuswan; Anjani, Adinda Berliana Rizkita; Rizky, Anisa Mutiara; Pangestu, Diah Ajeng; Basuki, Ronaan Maulana; Caniago, Vanesa Alexandra
PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 2 No. 3 (2024): PRIMER : Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Juni 2024
Publisher : LPPM Institut Teknologi Dan Kesehatan Aspirasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak amandemen UUD 1945 terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia, dengan fokus pada perubahan struktur kelembagaan, distribusi kekuasaan, dan implementasi prinsip-prinsip demokrasi serta supremasi hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan sejarah hukum, dan mengandalkan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa amandemen UUD 1945 telah berhasil mengurangi konsentrasi kekuasaan pada eksekutif dan memperkuat peran lembaga legislatif dan yudikatif. Selain itu, pengenalan pemilihan umum langsung untuk Presiden dan kepala daerah telah meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan partisipasi rakyat dalam proses politik. Meskipun demikian, tantangan dalam implementasi perubahan konstitusional masih ada, terutama dalam hal keseimbangan kekuasaan antar lembaga negara dan efektivitas mekanisme checks and balances.
Analisis Penerapan Asas Yuridis pada Fenomena Pungutan Liar dengan Modus Retribusi Daerah Syamsiah, Ima Nur; Utami, Rita Fitri; Basuki, Ronaan Maulana; Al Arif, Ahmad Zidan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19039

Abstract

Fenomena pungutan liar dengan modus retribusi daerahsemakin marak dan menimbulkan keresahan di masyarakatkarena bertentangan dengan asas yuridis dalam pemungutanpajak dan retribusi yang harus didasarkan pada peraturanperundang-undangan yang jelas dan sah. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridisnormatif dan sosiologis untuk menganalisis implementasi asasyuridis dalam kasus pungutan liar yang mengatasnamakanretribusi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktikpungutan liar sering mengabaikan asas legalitas, kepastianhukum, keadilan, dan efisiensi yang menjadi dasar sistemperpajakan Indonesia. Pungutan liar dilakukan tanpa dasarhukum yang sah, tanpa prosedur yang jelas, dan seringkaliuntuk keuntungan pribadi oknum pelaku, sehingga merusakintegritas sistem perpajakan dan menimbulkan ketidakadilanbagi masyarakat. Tantangan utama dalam pemberantasanpungutan liar adalah minimnya pemahaman hukum masyarakatdan pelaku pungli, kurangnya pengawasan dan penindakanyang konsisten, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial ekonomi yang mendorong praktekpungli. Adanya praktek pungli ini menyebabkan sejumlahdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian, perpajakan, bahkan stabilitas politik juga dapat terusik akibat adanyapraktek pungli, dapat dikatakan demikian karena pendapatan negara, kepercayaan publik terhadap legitimasi pemungutanpajak, kepastian hukum serta peningkatan praktek korupsi yang meluas. Penegakan asas yuridis yang tegas dan konsistensangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pungutandilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan untukkepentingan daerah, bukan untuk keuntungan pribadi. Upaya pemberantasan pungutan liar harus melibatkan kerja samalintas sektor dan pendekatan sosial ekonomi agar tercipta sistempemungutan yang transparan, adil, dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan publik dan kesejahteraanmasyarakat.
Co-Authors Al Arif, Ahmad Zidan Anjani, Adinda Berliana Rizkita Caniago, Vanesa Alexandra Hadji, Kuswan Pangestu, Diah Ajeng Rizky, Anisa Mutiara Syamsiah, Ima Nur Utami, Rita Fitri