Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLIKASI PEMEKARAN DAERAH TERHADAP PEMERATAAN DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN Afifah, Zahrotul Afifah; Maulana, Darma Ista; Utami, Rita Fitri; Kamajaya, Andika Putra; Riyandra, Kania Putri
LONTAR MERAH Vol. 8 No. 1 (2025): Hukum Pemerintah Daerah
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/lm.v8i1.4561

Abstract

Pemekaran wilayah di Provinsi Banten, seperti pembentukan Kota Serang dan KotaTangerang Selatan, adalah bagian dari kebijakan desentralisasi yang bertujuan mempercepatpembangunan dan pemerataan pelayanan publik. Meskipun diharapkan mampu meningkatkankesejahteraan dan efisiensi, studi menunjukkan pemekaran tidak selalu langsung berhasil dan bahkandapat menimbulkan ketimpangan serta perselisihan baru, terutama terkait keuangan daerah danlayanan antarwilayah. Keberhasilan pemekaran sangat bergantung pada kesiapan tata kelolapemerintahan, termasuk ketersediaan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Meski daerahotonom baru ini menunjukkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan kualitaslayanan, penting untuk mengevaluasi dampak nyata pemekaran secara komprehensif agar tujuandesentralisasi tercapai dan tidak hanya menjadi agenda politik atau kepentingan Elit lokal.Kata kunci pemekaran wilayah, desentralisasi, pelayanan publik, pemerataan.
Analisis Penerapan Asas Yuridis pada Fenomena Pungutan Liar dengan Modus Retribusi Daerah Syamsiah, Ima Nur; Utami, Rita Fitri; Basuki, Ronaan Maulana; Al Arif, Ahmad Zidan
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 3 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i3.19039

Abstract

Fenomena pungutan liar dengan modus retribusi daerahsemakin marak dan menimbulkan keresahan di masyarakatkarena bertentangan dengan asas yuridis dalam pemungutanpajak dan retribusi yang harus didasarkan pada peraturanperundang-undangan yang jelas dan sah. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridisnormatif dan sosiologis untuk menganalisis implementasi asasyuridis dalam kasus pungutan liar yang mengatasnamakanretribusi daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktikpungutan liar sering mengabaikan asas legalitas, kepastianhukum, keadilan, dan efisiensi yang menjadi dasar sistemperpajakan Indonesia. Pungutan liar dilakukan tanpa dasarhukum yang sah, tanpa prosedur yang jelas, dan seringkaliuntuk keuntungan pribadi oknum pelaku, sehingga merusakintegritas sistem perpajakan dan menimbulkan ketidakadilanbagi masyarakat. Tantangan utama dalam pemberantasanpungutan liar adalah minimnya pemahaman hukum masyarakatdan pelaku pungli, kurangnya pengawasan dan penindakanyang konsisten, keterbatasan sumber daya dan koordinasi antarinstansi, serta faktor sosial ekonomi yang mendorong praktekpungli. Adanya praktek pungli ini menyebabkan sejumlahdampak negatif terhadap stabilitas perekonomian, perpajakan, bahkan stabilitas politik juga dapat terusik akibat adanyapraktek pungli, dapat dikatakan demikian karena pendapatan negara, kepercayaan publik terhadap legitimasi pemungutanpajak, kepastian hukum serta peningkatan praktek korupsi yang meluas. Penegakan asas yuridis yang tegas dan konsistensangat diperlukan untuk memastikan bahwa setiap pungutandilakukan berdasarkan aturan hukum yang berlaku dan untukkepentingan daerah, bukan untuk keuntungan pribadi. Upaya pemberantasan pungutan liar harus melibatkan kerja samalintas sektor dan pendekatan sosial ekonomi agar tercipta sistempemungutan yang transparan, adil, dan akuntabel demi meningkatkan kepercayaan publik dan kesejahteraanmasyarakat.