Zahra, Maghfira Aulia
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN DIBAWAH TANGAN DAN DAMPAK HUKUMNYA Muriani R, Karina Novian; Zahra, Maghfira Aulia; Sar’an, Mohammad
Mabahits : Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol 5 No 02 (2024): November
Publisher : UAS PRESS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62097/mabahits.v5i02.1729

Abstract

Suatu pernikahan yang didalamnya sudah tidak memiliki arti yang sakral dan hilangnya tujuan pernikahan, biasanya akan berujung pada perceraian. Namun, masih banyak Masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa mengurus perceraian di Pengadilan Agama memakan proses yang Panjang dan menyulitkan para pihak yang hendak bercerai, sehingga banyak diantaranya lebih memilih melaksanakan perceraian diluar pengadilan atau bisa disebut dengan perceraian dibawah tangan. Tujuan dari adanya artikel ini untuk lebih mengetahui bagaimana perceraian dibawah tangan dan dampak hukumnya bagi hak asuh anak pasca terjadinya perceraian dibawah tangan, sehingga dalam artikel ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan. Pasca perceraian dibawah tangan, biasanya orangtua yang telah dikarunai anak akan memperebutkan hak asuh anak akan dipegang oleh siapa, dan biasanya jika hak asuh anak telah jatuh ke tangan salah satu ibu atau bapaknya, maka ibu atau bapaknya yang tidak mendapatkan hak asuh anak susah untuk menemui anaknya dan anak kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Sehingga artikel ini penting untuk dikaji lebih dalam supaya dapat menjadi bahan ajar dan pembelajaran bagi setiap orang yang memiliki keinginan dan sudah melaksanakan perceraian dibawah tangan.
Negara, Agama, dan Legislasi Daerah: Dinamika Perda di Kota Tasikmalaya Zahra, Maghfira Aulia; Maulana, Arif; Novian, Karina
Al-Qisthu Vol 22 No 2 (2024): Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Kerinci

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32694/qst.v22i2.4759

Abstract

The debate over religion-based regional regulations (perda) has become a significant discourse in studies of state–religion relations at the local level, particularly within the context of democracy and societal pluralism. This article aims to analyze the dynamics of the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2009 and its revision through Regional Regulation No. 7 of 2014 in Tasikmalaya City, a region known for its religious character and Muslim-majority population. This study employs a descriptive qualitative method using document study and policy discourse analysis approaches. The findings reveal that Regional Regulation No. 12 of 2009 sparked controversy due to its perceived discriminatory nature against minority groups and its lack of procedural legislative rigor, which led to ineffective implementation. The revision in Regional Regulation No. 7 of 2014 demonstrates a shift toward more inclusive language and editorial format, yet it retains ideological elements that favor the dominant religious majority. These findings highlight the ambivalence that arises when moral aspirations of the community are formalized into local policy, potentially conflicting with constitutional principles. This study contributes to a deeper understanding of identity politics in subnational legislation.