Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analysis Of The Urgency Of Euthanasia Regulation In Indonesia Fadhila, Kharisma Wulan; Noerdajasakti, Setiawan; Kurniaty, Rika
International Journal Of Humanities Education and Social Sciences (IJHESS) Vol 4 No 3 (2024): IJHESS DECEMBER 2024
Publisher : CV. AFDIFAL MAJU BERKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55227/ijhess.v4i3.1425

Abstract

This study aims to discuss the urgency of regulating euthanasia in Indonesia. This study uses a type of normative legal research using research methods on laws and regulations, conceptual approaches and comparative legal approaches. The results of this study show that various arrangements for euthanasia in Indonesia are very embraced, to realize laws and regulations, not only in the field of criminal law, but also regulated in health law about euthanasia in accordance with the circumstances and situations that will occur in the future
Reformasi Hukum Pidana dan Pertanggungjawaban Korporasi dalam UU KUHP 2023 Fadhila, Kharisma Wulan
Action Research Literate Vol. 8 No. 3 (2024): Action Research Literate
Publisher : Ridwan Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46799/arl.v8i3.277

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk membahas tentang pembaharuan hukum pidana dalam penerapan sanksi pidana dan pertanggungjawaban pidana bagi orang dan korporasi dalalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (legal research), dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan menggunakan metode pendekatan konsep (conseptual approach) dengan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana terhadap orang dalam KUHP Baru dapat diketahui bahwa menganut konsep asas kesalahan. Agar korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas dasar kesalahan, maka harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dengan melakukan identifikasi suatu kesalahan yang dilakukan oleh korporasi melalui cara mengaitkan perbuatan kesalahan dengan para individu yang mewakili korporasi. Sanksi pidana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dibagi menjadi 3, yaitu sanksi pidana pokok, sanksi pidana tambahan dan sanksi pidana khusus (pidana mati).