Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Paulus Law Journal JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Journal of Mandalika Literature
Joke Punuhsingon
Unknown Affiliation
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Punggutan Liar yang Dilakukan oleh Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Syahbandar Cindi M.M Rantung; Jili Tesa Madira; Joice Umboh; Joke Punuhsingon; Kristiane Paendong
Journal of Mandalika Literature Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jml.v6i2.4586

Abstract

Illegal levies or commonly abbreviated as pungli can be interpreted as levies carried out by individuals or officers who are unlawful and violate the rules. Illegal levies are a form of abuse of authority that has the purpose of facilitating affairs or fulfilling the interests of the levy payer. So it can be concluded that pungli involves two or more parties, be it service users or officers who usually make direct contact to carry out secret or overt transactions, where in general pungli that occurs at the field level is carried out briefly and usually in the form of money. The practice of illegal levies does not only occur in the community but also often occurs in government agencies. Therefore, the following research problems can be formulated: 1. How is law enforcement against illegal levy perpetrators carried out by state civil servants (ASN) syahbandar (Bitung Police Case Study)? 2. How is the application of legal sanctions against illegal levy perpetrators carried out by state civil servants (ASN) syahbandar (Bitung Police Case Study)? The author wrote this thesis using research conducted is normative legal research with an Empirical Juridical approach which uses primary data in the form of interviews with investigators at the Bitung Resort Police and is supported by secondary data, namely primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary laws.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS DI POLRES MINAHASA UTARA MENURUT UNDANG-UNDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN Joke Punuhsingon; Karno M.S. Rumondor; Nopesius Bawembang; Julius Kindangen; Rohyani Rigen Is Sumilat; Jocefina Adelleyda Tendean
Paulus Law Journal Vol. 4 No. 2 (2023): Maret 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji serta menjawab Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara Menurut Undang-Undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan serta bagaimana pemecahannya. Penelitian yang dilakukan ini termasuk penelitian yuridis normatif dan sifatnya deskriptif analisis, menggunakan data primer serta sekunder. Penulis memakai bahan hukum primer yakni UU No. 2 Thn 2002 mengenai Kepolisian Negara Republik Indonesia dan UU No 22 Thn 2009 mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas Di Polres Minahasa Utara saat ini masih lemah, terutama terkait dengan kuantitas pelanggaran yang makin banya, juga berhubungan dengan kemampuan pemahaman kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Urgensitas transportasi ini tampak pada frekuensi kebutuhan dalam penggunaan jasa angkutan bagi mobilisasi orang juga barang sampai ke pelosok tanah air, bahkanpun dari dan ke negara lain. Berbarengan dengan itu, transportasi pula punya peran dalam menunjang, mendorong, serta penggerak pertumbuhan dan perkembangan dari daerah yang punya potensi, tapi belum bertumbuh, untuk upaya meningkatan juga dalam pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
KAJIAN HUKUM KEBERADAAN ORGAN PENGAWAS DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN FUNGSI DAN TUJUAN YAYASAN Joke Punuhsingon; Herts Taunaumang; Jocefina Adelleyda Tendean; Nopesius Bawembang; Rinny Ante
Paulus Law Journal Vol. 5 No. 1 (2023): September 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Yayasan merupakan salah satu bentuk subyek hukum yang dibentuk bukan untuk tujuan mencari profit sebagaimana badan hukum lainnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran dan tanggungjawab organ pengawas dalam mencegah penyalahgunaan fungsi dan tujuan Yayasan. Metode penelitian yang dipakai yakni penelitian hukum normatif atau lazim disebut dengan studi pustaka atau library research. Hasil penelitiannya dapat dikemukakan bahwa regulasi yang mengatur terkait dengan yayasan tersebut telah ditata dalam hukum Indonesia malahan sebelum dibentuknya atau diterbitkannya Undang-Undang Yayasan 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001, yakni sumbernya berasal dari Yurisprudensi maupun dapat ditelusuri pada pasal-pasal di KUHPerdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada pendirian yayasan harus lewat notaris yang akta pendiriannya itu diberikan kepada Kemenkumham lewat Sistem Administrasi Badan Hukum atau Sisminbakum. Undang-undang Yayasan sudah mengatur dengan tegas wewenang serta tanggung jawab bagi tiap organ yayasan sehingga bisa memperkecil ruang gerak terhadap mereka yang mau melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangannya.
Aspek Hukum Pemberian Insentif Perpajakan bagi Investor di Kawasan Ekonomi Khusus: Studi di Provinsi Sulawesi Utara Joke Punuhsingon; Rinny Ante; Jocefina Adelleyda Tendean
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss1pp99-108

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects of tax incentive policies for investors in the Special Economic Zone (SEZ) of North Sulawesi, Indonesia. Using a normative juridical approach combined with qualitative analysis, the research examines the harmonization of tax regulations between the central and local governments, the effectiveness of legal supervision in implementing tax incentives, and the legal implications of non-compliance with tax incentive regulations. The findings indicate that the implementation of tax incentives in the North Sulawesi SEZ has shown significant growth. Still, challenges remain in terms of regulatory harmonization, institutional capacity, and coordination among stakeholders. The analysis based on Fiscal Law Theory, Legal Certainty Theory, and Distributive Justice Theory highlights the importance of harmonizing regulations, simplifying administrative procedures, and strengthening institutional capacity to ensure the effectiveness and equity of the tax incentive policy. The study recommends strategic measures to enhance the performance of tax incentives in the North Sulawesi SEZ, including strengthening the regulatory aspect, developing institutional capacity, and optimizing coordination and supervision. These recommendations aim to contribute to the more effective and sustainable implementation of tax incentives to promote regional economic growth.
Co-Authors Cindi M.M Rantung Herts Taunaumang Jili Tesa Madira Jocefina Adelleyda Tendean Joice Umboh Julius Kindangen Karno M.S. Rumondor Kristiane Paendong Nopesius Bawembang Rinny Ante Rohyani Rigen Is Sumilat