Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Unizar Recht Journal
Rachmad, Muhammad
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
DAMPAK BERLAKUNYA KEBIJAKAN UU NO 1 TAHUN 2022 TENTANG HKPD TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAN UPAYA PENINGKATANNYA DI KABUPATEN BUNGO Yuvanda, Sesraria; Rachmad, Muhammad; Jakfar, Muhammad
Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 13 No. 04 (2024): Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan
Publisher : Program Studi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jmk.v13i04.38446

Abstract

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo dan Upaya peningkatannya. Model analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan tersebut adalah model analisis Parred Test (uji t berpasangan) dan analisis deskriptif dengan pendekatan Indept. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang tidak significant diberlakukannya UU No. 1 Tahun 2022 terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah kabupaten Bungo. Oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah minimal terhadap 5 jenis pajak daerah dan 7 jenis retribusi daerah yang efektivitas penerimaannya di bawah 60 persen. Kata kunci: Pajak, Pendapatan Asli Daerah, UU HKPD Abstract This study aims to analyze the impact of the enactment of Law No. 1 of 2022 on the financial relationship between the central and regional governments on tax revenues and levies of Bungo district and efforts to increase them. The analysis model used to answer these objectives is the Parred Test analysis model (paired t test) and descriptive analysis with an Indept approach. The results showed that there was a non-significant difference in the enactment of Law No. 1 of 2022 on the increase in tax revenue and local levies of Bungo district. Therefore, it is necessary to increase the revenue of local taxes and levies at least for 5 types of local taxes and 7 types of local levies whose revenue effectiveness is below 60 percent. Keywords : Tax, Regional Original Income, UU HKPD
DETERMINASI DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN PENGARUHNYA TERHADAP KINERJA EKONOMI DAERAH: STUDI EMPIRIS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI: Yuvanda, Sesraria; Rachmad, Muhammad; Herlin, Faradilla
Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan Vol. 14 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan
Publisher : Program Studi Manajemen Pemerintahan dan Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jmk.v14i2.43656

Abstract

Peningkatan kemandirian keuangan daerah akan berkaitan dengan besaran derajat desentralisasi fiskal (DDF). Oleh karena itu DDF perlu ditingkatkan melalui analisis faktor yang mempengaruhi DDF itu sendiri serta dampat DDF tersebut dalam kinerja ekonomi daerah. Penelitian ini lebih memfokuskan kepada analisis besaran DDF beserta faktor yang mempengaruhinya serta pengaruh DDF terhadap kinerja eknomi daerah pada kabupaten/kota di provinsi Jambi. Model analisis yang digunakan model regresi berganda dan sederhana data penel. Hasil menunjukan, DDF kabupaten /kota kategori masih sangat kurang sedangkan faktor yang signifikan mempengaruhi DDF adalah tingkat ketergantungan fiskal dan jumlah penduduk. DDF tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah
Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin Yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 (Studi Di Polda NTB) Rachmad, Muhammad; Wahyudi , Ary; Rauzi , Fathur
Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 3 (2023): Unizar Recht Journal (URJ)
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36679/urj.v2i3.131

Abstract

Penelitian ini berjudul Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan Oleh Anggota Polri Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian (Studi di Polda NTB). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan implementasi yuridis pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian di Polda NTB. Metode Penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis metode penelitian yuridis-empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Sementara analisa data menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian Pengaturan yuridis pelanggaran disiplin anggota polri dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 diatur dengan menjelaskan kewajiban dan larangan bagi anggota polri, dimana kewajiban dan larangan tersebut memuat dua aspek, yaitu kewajiban dan larangan dalam memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, dan kewajiban larangan dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota polri. Peraturan Pemerintah tersebut selanjutnya mengatur mengenai sanksi yang terdiri dari sanksi tindakan disiplin dan hukuman disiplin. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 juga mengatur dengan jelas penyelesaian pelanggaran disiplin, mulai dari pengaturan mengenai pejabat yang berwenang, hingga mengenai tahapan-tahapan dalam menyelesaiakan pelanggaran disiplin. Sedangkan implementasi yuridis pelanggaran disiplin yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 dilakukan dengan mengatur disiplin anggota polri melalui tindakan berupa; teguran tertulis, Penundaan mengikuti pendidikan, Penundaan kenaikan gaji, Penundaan kenaikan pangkat, Mutasi yang bersifat demosi, Pembebasan dari jabatan, dan Penempatan dalam tempat khusus. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Polri. Penjatuhan hukuman diputuskan dalam sidang disiplin. Penentuan penyelesaian pelanggaran Peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Ankum.
Co-Authors Faradilla Herlin Jakfar, Muhammad Rauzi , Fathur Wahyudi , Ary Yuvanda, Sesraria