Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Multidisplin Jurnal Hukum Inconcreto Jurnal As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Angkasa
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum terhadap Tersangka yang Tidak Mampu pada Tingkat Penyidikan: Studi Kasus di Polresta Banyumas Martinus Prima Hasiholan Turnip; Angkasa; Budiyono
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.5866

Abstract

Martinus Prima Hasiholan Turnip, Master of Law Study Program, Postgraduate Program, Jenderal Soedirman University, "The Effectiveness of Providing Legal Aid to Suspects Who Are Unable to Afford It at the Investigation Level at the Banyumas Police" Supervisory Commission, Prof. Dr. Angkasa, S.H., M.Hum. Member, Dr. Budiyono, S.H., M.Hum. This study aims to determine the effectiveness and factors that are inhibiting the effectiveness of providing legal aid to suspects who are unable to afford it at the investigation level at the Banyumas Police Sociological juridical approach, descriptive, Research Location at the Banyumas Police. Primary data collection with interviews, secondary data from literature studies. The data is presented in the form of descriptions, analyzed qualitatively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded as follows: the basis for providing legal aid is regulated in Article 28 paragraph (1) of the 1945 Constitution, Article 56 of the Criminal Procedure Code, and Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid that at the beginning of the examination process, the investigator is obliged to notify the suspect of the right to legal aid, but in practice,  There are still suspects who are unable to afford to be unaware of the existence of free legal aid so that the implementation is not effective. In the process of implementation, the inhibiting factors that occurred included in terms of legal structure, substance and culture.
Legal Protection for Children as Victims of Incest Committed by Biological Fathers From a Victimology Perspective (Study at the Criminal Investigation Unit of the Banyumas Regency Woman and Children) Wahyuningrum, Rengganis Rahma Esa; Hendriana, Rani; Angkasa
Jurnal Hukum In Concreto Vol. 4 No. 1 (2025): Jurnal Hukum In Concreto Volume 4 Nomor 1 2025
Publisher : LPPM Universitas Harapan Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35960/inconcreto.v4i1.1746

Abstract

Incest is a sexual relationship that occurs between family members, and in this case the child becomes a victim of incest. Therefore, legal protection is needed to fulfill the rights of children who are victims of incest. This research aims to determine the legal protection provided by the Criminal Investigation Unit of the Banyumas Regency Women and Children Protection Unit. This research is empirical juridical research with a qualitative approach method and the research specifications are analytical descriptive. The data used in this writing are primary data and secondary data. The data is then processed using reduction methods, data display and data categorization and then presented in the form of narrative text, charts and graphs. The results of this research show the provision of legal protection in the form of applying for restitution, providing shelter or safe houses, medical and psychological rehabilitation for children who are victims of incest. Furthermore, the inhibiting factors of the legal structure are the lack of human resources, such as the unavailability of psychiatrists and/or forensic psychologists to handle and resolve victims' trauma due to the events that occurred, as well as the lack of budget for post-mortems. Finally, regarding facilities and infrastructure, the Criminal Investigation Unit of the Banyumas Regency Women and Children Protection Unit does not provide shelter or safe houses for victims. Furthermore, from the legal substance, namely the absence of specific regulations governing incest, while from the legal culture factor there is a negative stigma from society which views victims as disdainful, and considers incest a disgrace so that victims feel afraid and embarrassed to report it to the authorities, including The existence of patriarchal culture and superior attitudes from men makes women powerless and unable to resist.
Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Cilacap Diyanti, Suko; Angkasa; Budiyono
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 6 (2026): Jurnal Ilmu Multidisplin (Februari - Maret 2026)
Publisher : Green Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jim.v4i6.1730

Abstract

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan hingga saat ini masih menjadi permasalahan hukum yang kompleks di Indonesia, termasuk di Kabupaten Cilacap. Kejahatan ini dipicu oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, serta lemahnya pemahaman hukum masyarakat, yang menyebabkan kelompok rentan khususnya perempuan dan anak mudah dieksploitasi. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagai bentuk komitmen negara dalam mencegah dan menindak praktik perdagangan orang secara tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan spesifikasi deskriptif analitis, yang memadukan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan data empiris yang diperoleh melalui wawancara dan studi lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk melihat bagaimana hukum bekerja dalam praktik (law in action) serta sejauh mana efektivitasnya dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten Cilacap tergolong cukup efektif. Aparat penegak hukum telah mampu menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 secara tepat, termasuk dalam membuktikan unsur eksploitasi dan mengungkap modus operandi perdagangan orang yang berbasis teknologi digital melalui penyamaran dan patroli siber. Hal ini tercermin dalam putusan pengadilan yang telah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala dalam penegakan hukum, antara lain kelemahan substansi hukum yang menuntut pembuktian unsur eksploitasi secara kompleks, keterbatasan sumber daya dan kapasitas aparat penegak hukum, serta rendahnya budaya hukum masyarakat yang masih memandang praktik perdagangan orang sebagai bagian dari dinamika ekonomi, seperti migrasi kerja atau prostitusi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
Co-Authors BUDIYONO Diyanti, Suko Hendriana, Rani Martinus Prima Hasiholan Turnip Wahyuningrum, Rengganis Rahma Esa