Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kriminalisasi Kemiskinan dalam Perspektif Sosiologi Hukum terhadap Kebijakan Penertiban Masyarakat Marginal Fitri Jihad Aminah; Siti Kuraesin; Agus Nandar Syaripudin; Rizal Mutaqin; Beni Ahmad Saebani
As-Syar i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga  Vol. 7 No. 1 (2025): As-Syar’i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga
Publisher : Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/as.v7i1.6285

Abstract

This study aims to analyze the policy of regulating marginalized poor communities in the context of legal sociology, as well as the impact of the policy of regulating marginalized communities socially and legally. This research uses a normative method with a legal sociology approach to analyze policing policies against marginalized communities as a form of criminalization of poverty. Research focuses on written and unwritten legal norms related to poverty and human rights. The main data source includes statutory regulations, while secondary data consists of literature and expert opinions. Data collection techniques use library research, with qualitative analysis based on legal sociology theory. The results of this research show that marginal poor communities in Indonesia live in limited socio-economic conditions, often face discrimination, and are marginalized by policies that do not support them. Social inequality between rural and urban areas is still significant. Repressive policing policies, such as forced evictions and criminalization of informal activities, worsen their situation. This research emphasizes the need for social justice-based policies that empower marginalized communities, as well as legal reform to create a more inclusive and fair system. The active involvement of marginalized groups in policy making is very important to break the cycle of poverty and improve their welfare
DISSENTING OPINION HAKIM DAN POTENSI PELANGGARAN ASAS EQUALITY BEFORE THE LAW DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 942 K/PID.SUS/2022 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI Fitri Jihad Aminah; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 07 Desember (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menganalisis dissenting opinion dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 942 K/Pid.Sus/2022 mengenai perkara korupsi Edhy Prabowo yang mendapat pengurangan hukuman dari 9 tahun menjadi 5 tahun penjara. Fokus kajian diarahkan pada ketidaklogisan pertimbangan hukum serta potensi pelanggaran asas equality before the law. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan, serta analisis asas dan argumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan mayoritas hakim tidak selaras dengan prinsip objektivitas dan konsistensi penalaran hukum, karena mengedepankan prestasi jabatan sebagai faktor meringankan, padahal pejabat publik justru memikul tanggung jawab lebih tinggi dalam perkara korupsi. Pertimbangan tersebut tidak hanya menyimpang dari kerangka normatif, tetapi juga merusak integritas peradilan, mengingat korupsi merupakan extraordinary crime yang menuntut standar penegakan hukum lebih ketat. Dalam konteks ini, dissenting opinion memiliki peran penting sebagai koreksi internal terhadap argumentasi hukum mayoritas sekaligus penegasan asas equality before the law sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kekuasaan Kehakiman, dan instrumen HAM internasional. Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur tentang judicial reasoning serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas putusan dalam penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.