Garuda - Garba Rujukan Digital

Pb and Cr content in water, sediment and blood clams (Anadara granosa) from the Panipahan Waters, Pasir Limau KapasSubdistrict, Rokan Hilir Regency, Riau Province Syahrul Anwar; Sampe Harahap; Budijono Budijono
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan Vol 7, No 2 (2020): 2 Juli - Desember 2020
Publisher : Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Perikanan dan Ilmu Kelautan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACTHeavy metals in the water might be accumulated in the sediments as well in the benthic organisms such as clam. To understand the Pb and Crcontent, a research has been conducted on May 2019.The water, sediment and clam sampleswere taken from 3 sampling sites, in the area close to mangrove (S1), around the shipyard and settlement area (S2) and around the port and settlement area (S3). Samplings were conducted 3 times, once / 2 days.Results shown that Pb and Cr content in water was 0.029 mg/L and 0.007 mg/L, in the sediment was 0.535 mg/kg and 0.204 mg/kg and clam was 0.114 mg/kg and 0.020 mg/kg respectively. The water in all sampling sites can be categorized as polluted, but the heavy metal concentration in the clam obtained from the sampling areas were lower than the safety standard issued by the Indonesian Government, and it might be consumed safely. Keywords:benthic organisms, sediment, bivalve, heavy metal

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENYULUHAN MESIN PENCACAH BOTOL PLASTIK DENGAN SMARTPHONE ANDROID Dudung Hermawan; Dedi Djunaedi; Syahrul Anwar
KOCENIN JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (E) ISSN: 2807-3444 Vol. 2 No. 1 (2022)
Publisher : Bekasi: Konsorsium Cendekiawan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Dalam kehidupan sehari-hari banyaknya botol minum bekas yang terdapat disekitar kita menjadi limbah yang dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan ternyata selama ini belum diolah dengan baik pendaur-ulangannya, jumlah penduduk semakin meninggkat dari tahun ketahun begitu juga dengan penggunaan botol plastik yang semakin meninggat, sehingga sampah botol plastik jumlahnya semakin lama semakin bertambah. penggunaan produk plastik secara tidak ramah lingkungan menyebabkan berbagai masasalah lingkungan hidup yang serius seperti dampak negatif sampah plastik yaitu merusak lingkungan. Sampah plastik adalah material yang sulit terurai ketika tertimbun di tanah, banyaknya sampah botol plastik yang dihasilkan aktivitas manusia dapat menyebabkan pencemaran tanah dan lingkungan. kesadaran masyarakat masih rendah terhadap bahaya yang ditimbulkan akibat pencemaran tersebut. walaupun botol plastik memiliki dampak negatif pada lingkungan sebagai limbah, namun botol plastik dapat didaur ulang sehingga dimungkinkan dapat menjadi produk lain. (Yamin, M, Satyadarma, D. & Naipospos,P, 2008). Pada tempat pembuangan sampah terpadu (TPST). Pada kenyataannya didaerah Bantargebang para usaha kecil menengah (UKM) memanfaatkan sampah botol plastik untuk menjadi barang yang bernilai ekonomis dan dapat menjadi ladang usaha bagi masyarakat setempat dan dapat mengurai pencemaran lingkungan. Namun masyarakat setempat mengolah sampah botol plastik masih menggunakan cara manual seperti menggunakan gunting untuk pencacahan sampah botol plastik, menggunakan tangan tidak dengan bantuan mesin. Para usaha kecil menengah (UKM) melakukan daur ulang dengan mengolah sampah botol plastik menjadi beberapa bagian potongan atau menggunakan pisau dialasi oleh kayu. Hal ini membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak dan waktu pengerjaan yang relatif lama dibandingkan dengan menggunakan mesin pencacah botol plastik. Perancangan ulang mesin pencacah sampah botol plastik ini menggunakan penggerak motor listrik dengan kekuatan daya 2 HP 1 phase 1,491 Kw dengan komponen-komponen diantaranya; 2 buah Pully yang masing-masing ????1= 71 mm dan ????2 = 110 mm, Poros dengan diameter Ø22 mm, menggunakan bantalan gelinding, serta menggunakan sabuk V-belt Type A dengan kapasitas hasil penggilingan 10 Kg/Jam

Oposisi Politik dalam Sistem Pemerintahan Perspektif Imam Ahmad bin Hanbal: Kajian Sejarah Sosial Hukum Islam Diding Jalaludin; Muhammad Ilham Pratama; Syahrul Anwar
Vox Populi Vol 7 No 2 (2024): VOX POPULI
Publisher : ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN MAKASSAR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/vp.v7i2.53313

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi politik Imam Ahmad bin Hanbal dengan rezim politik pada masa itu yang meneguhkan preferensi politiknya sebagai oposisi yang mengingkari kebijakan pemerintah yang zalim dan menyimpang. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan historical approach menggunakan jenis data kualitatif berupa data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data library research. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal yang tumbuh dan memulai aktivitas intelektualnya pada masa rezim Abbasiyah yang terpengaruh Mu’tazilah tidak membuatnya dapat berkompromi dengan penguasa bahkan dirinya tetap teguh memegang ahlussunnah wa al-jamaah dan menyatakan diri sebagai oposisi yang menyebabkannya menjadi tahanan politik selama 28 bulan dikarenakan menentang kebijakan Mihnah rezim khalifah yang menyatakan bahwa Al-Qur’an adalah makhluk yang posisinya berada di bawah akal. Akan tetapi sikap oposisi politik yang dilakukan Imam Ahmad bin Hanbal tidak mendorongnya untuk melakukan makar atau pemberontakan dengan meme-rangi pemerintahan khalifah yang memenjarakannya. Sifat dan karakter Imam Ahmad bin Hanbal yang patut dijadikan sebagai uswah al-hasanah adalah zuhud, wara’, tawadhu’, dan sabar dalam mengahadapi penguasa politik yang zalim

BISNIS KOMODITAS TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH Putri Tri Cahyani; Syahrul Anwar; Dede Kania
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v16i2.11757

The rapid growth of the business world brings significant challenges in terms of legality and morality, particularly regarding the trade of prohibited commodities. Although such businesses are considered illegal in many countries, their circulation continues to expand. The trade in prohibited commodities, such as drugs, alcoholic beverages, and other forbidden products, not only violates national laws but also contradicts the principles of Sharia economic law. This study aims to examine how Sharia economic law views the trade of prohibited commodities from an ethical perspective and how Islamic norms can uphold moral principles and justice in global trade. The research employs a qualitative method with an in-depth literature review approach, drawing on various references related to commodity trade and Sharia economic law. The findings indicate that Sharia economic law emphasizes the importance of justice, welfare, and the prohibition of harmful practices such as usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir). Any form of trade containing elements of harm (mafsadat) to society is prohibited in Islam. In conclusion, the Sharia economic law approach offers a strong ethical foundation to prevent the circulation of prohibited commodities and encourages the establishment of a more just and moral economic system.

Integrasi Nilai Tauhid dalam Kewirausahaan : Studi Kasus pada Bisnis Kerajinan Sapu Injuk Padlan Padilah; Fujiah Zaharani; Syahrul Anwar
MES Management Journal Vol. 4 No. 2 (2025): MES Management Journal
Publisher : MES Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56709/mesman.v4i2.741

The application of the values of tauhid in entrepreneurship is an essential step in creating ethical and responsible business practices, particularly in a society with a Muslim majority, ensuring a balance between worldly interests and spiritual values. Furthermore, the integration of tauhid values can enhance public trust, which fosters the creation of sustainable and high-quality businesses. One example of this is the craft of sapu injuk, which carries local values and is oriented towards sustainability through the economic empowerment of the local community and the use of environmentally friendly raw materials. This study adopts a qualitative approach with a case study method, focusing on a broom-making entrepreneur in Kampung Muaradua, Desa Muaradua, Kadudampit District, Sukabumi Regency, West Java Province. Data were collected through in-depth interviews, field observations, and document analysis, aiming to explore the entrepreneur's perspectives and experiences in applying the values of Al-Tauhid in their business. The results of the study show that the entrepreneur implements Al-Tauhid principles by maintaining honesty in product quality, setting fair prices, and building respectful and responsible relationships with employees and business partners. Furthermore, they view their business as a form of worship, aiming not only for profit but also to bring blessings and provide social benefits to the surrounding community, especially through the empowerment of local labor. The application of Al-Tauhid values in this sapu injuk business has proven to have a positive impact, both in enhancing customer loyalty and in strengthening harmonious relationships with employees and the community. This study emphasizes that Al-Tauhid values can serve as a foundation for creating sustainable, ethical, and socially impactful businesses, encouraging Muslim entrepreneurs to prioritize spiritual values in their business practices in order to achieve blessings and long-term business success.

BISNIS KOMODITAS TERLARANG DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS HUKUM EKONOMI SYARIAH Putri Tri Cahyani; Syahrul Anwar; Dede Kania
Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 16 No. 2 (2024): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v16i2.11757

The rapid growth of the business world brings significant challenges in terms of legality and morality, particularly regarding the trade of prohibited commodities. Although such businesses are considered illegal in many countries, their circulation continues to expand. The trade in prohibited commodities, such as drugs, alcoholic beverages, and other forbidden products, not only violates national laws but also contradicts the principles of Sharia economic law. This study aims to examine how Sharia economic law views the trade of prohibited commodities from an ethical perspective and how Islamic norms can uphold moral principles and justice in global trade. The research employs a qualitative method with an in-depth literature review approach, drawing on various references related to commodity trade and Sharia economic law. The findings indicate that Sharia economic law emphasizes the importance of justice, welfare, and the prohibition of harmful practices such as usury (riba), uncertainty (gharar), and gambling (maysir). Any form of trade containing elements of harm (mafsadat) to society is prohibited in Islam. In conclusion, the Sharia economic law approach offers a strong ethical foundation to prevent the circulation of prohibited commodities and encourages the establishment of a more just and moral economic system.

Analysis of Geographical Conditions against Socio-Political and Legal Dynamics in Pre-Islamic Mecca and Medina: A Historical and Critical Approach Solihan Makruf; Lis Diana Ningsih; Syahrul Anwar
al-Afkar, Journal For Islamic Studies Vol. 8 No. 4 (2025)
Publisher : Perkumpulan Dosen Fakultas Agama Islam Indramayu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31943/afkarjournal.v8i4.1817

This research is motivated by the fact that geographical conditions played an important role in shaping the social, political and legal dynamics in pre-Islamic Makkah and Madinah. This research aims to analyse how geographical factors influenced the development of social structures, political systems and legal norms in the two cities before the advent of Islam. This research adopts a normative legal approach and a descriptive method of analysis. Data was collected using literature review techniques from historical, legal and social sources related to the pre-Islamic period. The data was then analysed using qualitative data analysis techniques to understand the relationship between geographical conditions and the dynamics that occurred. The results of this study show that the geographical conditions of Makkah and Madinah, such as their strategic location on trade routes and challenging geographical environment, contributed to the formation of a hierarchical social structure and a political system based on clan power. The legal system also evolved according to the pragmatic needs of the local community to maintain social and economic stability. The findings of this study suggest the need for a deeper understanding of the relationship between geography and socio-political dynamics as a basis for studying the transformation of law and community structure, especially in areas that have experienced significant historical change.

Penerapan Rahn Pada Lembaga Pegadaian Syariah: Kajian Etika Bisnis Islam Muhammad Islah Siregar; Syahrul Anwar; Dede Kania
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 1 (2024): GJMI - JANUARI
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i1.117

Pegadaian Syariah telah menerapkan Kode Etik yang menjadi pedoman bagi seluruh pegawai dalam menjalankan standar bisnis dan pedoman perilaku yang harus ditaati dalam aktivitas sehari-hari. Kode Etik memberikan pedoman mengenai apa yang diharapkan dari insan Pegadaian dalam hubungannya dengan pemegang saham, karyawan lain, pemasok/mitra, pemerintah, dan masyarakat. Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, di mana peneliti menganalisis suatu konsep dalam bentuk pertanyaan. Tujuan penerapan Kode Etik adalah untuk mendorong perilaku profesional, bertanggung jawab, wajar, dan dapat dipercaya dalam melakukan transaksi bisnis, melaksanakan tugas dan tanggung jawab, serta aktivitas lain atas nama perusahaan. Pegadaian Syariah juga berpedoman pada prinsipprinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam seluruh kegiatan usahanya. Salah satu prinsip GCG adalah menghindari praktik gratifikasi. Secara umum dalam kegiatan usaha perusahaan tidak lepas dari hubungan dan interaksi antar pihak baik internal maupun eksternal yang menjalin kerjasama yang serasi, serasi, dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Pentingnya menumbuhkan martabat, kebanggaan, dan citra yang tinggi dalam hubungan bisnis dengan pemangku kepentingan di dalam perusahaan sebagai proses pembelajaran bagi karyawan perusahaan.

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENERIMA HADIAH KARENA KEKUASAAN (Studi Putusan Nomor : 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg) Maulana Hasanudin; Syahrul Anwar; Suradi
Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi Vol. 2 No. 12 (2025): Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi (Edisi Desember 2025)
Publisher : PT. Hasba Edukasi Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71282/jurmie.v2i12.1313

Corruption has become an issue that erodes public trust in government institutions in Indonesia. According to Transparency International, Indonesia ranks 102nd out of 180 countries in the 2022 Corruption Perceptions Index (CPI), indicating that much work remains to be done to eradicate corruption (Transparency International, 2022). In this context, the legal provisions regarding criminal acts of corruption are regulated in Law No. 31 of 1999, which was later amended by Law No. 20 of 2001, which regulates the Eradication of Criminal Acts of Corruption. This article will provide a legal analysis of criminal acts of corruption involving civil servants who accept gifts because of their power. Using the case of Defendant Regi Artaputrawan at the Bandung District Court with Case Number 85/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bdg as a case study, this analysis will discuss the public prosecutor's indictment and the judge's verdict, as well as the implications of these decisions for law enforcement and anti-corruption policies in Indonesia. Through a legal analysis approach, it is hoped that this study will provide a clear picture of the challenges and solutions in eradicating corruption in Indonesia.

ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEPALA DESA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (STUDI PUTUSAN NOMOR 32/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg) Putri Maharani Rahma Aisah; Syahrul Anwar; Suradi
Integrative Perspectives of Social and Science Journal Vol. 2 No. 06 November (2025): Integrative Perspectives of Social and Science Journal
Publisher : PT Wahana Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban pidana Kepala Desa Cibentang dalam tindak pidana korupsi Dana Desa berdasarkan Putusan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bdg. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian mengkaji bentuk penyalahgunaan kewenangan, modus operandi korupsi, serta pembuktian unsur-unsur tindak pidana korupsi yang diterapkan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa secara sistematis menggunakan jabatannya untuk mencairkan dana desa tanpa prosedur, membuat pertanggungjawaban fiktif, serta menggelapkan pendapatan desa, sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp401.014.954,00. Hakim menilai unsur Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbukti dan menjatuhkan pidana penjara, denda, serta uang pengganti. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola keuangan desa, mekanisme pengawasan, dan integritas aparatur desa guna mencegah terjadinya penyimpangan serupa.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search