Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Putusan No. 86/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt.Pst Dan Implikasinya Terhadap Perekonomian Negara Flugencius Janssen Willyams; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 1 No. 6 (2024): Desember 2024 - Januari 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini berfokus pada analisis tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 86/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Jkt.Pst, yang memberikan gambaran tentang kompleksitas kasus korupsi dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia. Korupsi, yang sering kali muncul akibat lemahnya sistem pengawasan dan budaya permisif, tidak hanya menguras keuangan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan sosial dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk memahami bagaimana sistem hukum menangani pelaku korupsi dan sejauh mana efektivitasnya dalam menciptakan efek jera. Hasilnya menyoroti pentingnya reformasi dalam sistem pengawasan keuangan negara dan penegakan hukum yang lebih tegas untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA Flugencius Janssen WIllyams; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 1 No. 9 (2024): NOVEMBER 2024
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang di Indonesia, yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan penerapan kebijakan perbankan yang lebih ketat. Melalui regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan-peraturan terkait, OJK bertugas memastikan stabilitas sektor perbankan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, OJK masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan teknologi dan koordinasi antar-lembaga, serta kompleksitas transaksi keuangan modern. OJK terus berupaya memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi praktik pencucian uang dan meningkatkan keamanan sistem keuangan nasional.
TINDAK PIDANA EKONOMI DALAM PERDAGANGAN: ANALISIS HUKUM DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA Flugencius Janssen Willyams; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Insan Cendikia Vol. 2 No. 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana ekonomi dalam perdagangan di Indonesia telah menjadi isu yang semakin mendesak, terutama dengan meningkatnya kompleksitas transaksi dan interaksi di pasar. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai bentuk tindak pidana ekonomi yang umum terjadi, serta dampaknya terhadap konsumen dan pelaku usaha. Dengan menggunakan pendekatan normatif, penelitian ini mengevaluasi regulasi yang ada dan efektivitas penegakan hukum dalam melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat sangat penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan konsumen. Selain itu, edukasi yang berkelanjutan mengenai hak-hak konsumen dan mekanisme pengaduan juga diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta sistem perdagangan yang lebih adil dan transparan, serta mengurangi tindak pidana ekonomi yang merugikan semua pihak.