Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Transparansi Hukum Journal of Legal and Cultural Analytics (JLCA)
Putri Melani Tampubolon
Unknown Affiliation
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA 2024 (Studi di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara) Putri Melani Tampubolon; Hisar Siregar
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAKAda beberapa kejadian yang dapat menimbulkan konflik selama prosesPemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Perselisihan dapat dibagi menjadi dua jenis,yaitu yang melibatkan sesame peserta dan yang melibatkan peserta denganpenyelenggara. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terdapatsengketa Di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara akibat keputusan KPU yangdianggap merugikan langsung hak peserta pemilih. Maka terhadap peristiwatersebut penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Bawaslu dalamupaya penyelesaian sengketa serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Studilapangan dengan pendekatan kualitatif merupakan metodologi penelitian yangdigunakan. Dalam penyelesaian konflik, baik upaya preventif maupun represifdigunakan. Sementara itu, dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa, yangdigunakan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata CaraPenyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.Kata Kunci: Peran Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pilkada
Legal Protection for Consumers for Excessive Claims in Skincare Product Contents Putri Melani Tampubolon; July Esther; Ria Juliana Siregar
Journal of Legal and Cultural Analytics Vol. 4 No. 1 (2025): February 2025
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/jlca.v4i1.13661

Abstract

This study examines legal protection for consumers against overclaim practices in skincare product ingredients. This phenomenon is widespread in e-commerce, where consumers are often influenced by trends and fail to thoroughly examine product quality. Overclaim practices, such as listing an active ingredient percentage that does not match the actual content, have harmed consumers both financially and health-wise. This research employs a normative method with a legislative and conceptual approach, referring to Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and relevant BPOM (Indonesian Food and Drug Authority) regulations. The findings indicate that consumer protection encompasses fundamental rights, including accurate information and compensation for damages. Preventive measures include regulations, BPOM supervision, consumer education, and the role of institutions such as BPSK (Consumer Dispute Resolution Agency) and BPKN (National Consumer Protection Agency). Meanwhile, repressive efforts involve dispute resolution through litigation and non-litigation channels. This study highlights gaps in the effectiveness of regulations and oversight of overclaims, as well as the need for practical solutions, including more extensive consumer education.
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA 2024 (Studi di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara) Putri Melani Tampubolon; Hisar Siregar
Transparansi Hukum Vol. 8 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v8i1.6737

Abstract

Ada beberapa kejadian yang dapat menimbulkan konflik selama proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Perselisihan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang melibatkan sesame peserta dan yang melibatkan peserta dengan penyelenggara. Berdasarkan data dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, terdapat sengketa Di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Utara akibat keputusan KPU yang dianggap merugikan langsung hak peserta pemilih. Maka terhadap peristiwa tersebut penulis melakukan penelitian mengenai bagaimana peran Bawaslu dalam upaya penyelesaian sengketa serta bagaimana mekanisme penyelesaiannya. Studi lapangan dengan pendekatan kualitatif merupakan metodologi penelitian yang digunakan. Dalam penyelesaian konflik, baik upaya preventif maupun represif digunakan. Sementara itu, dalam penerapan sistem penyelesaian sengketa, yang digunakan adalah Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Kata Kunci: Peran Bawaslu, Penyelesaian Sengketa, Pilkada
Co-Authors Esther, July Hisar Siregar Ria Juliana Siregar