Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa PUBLIDIMAS
Simatupang, Boby Daniel
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENEGAKKAN HUKUM DI ZAMAN DIGITAL DI INDONESIA Tarigan, Edi Kristianta; Darmayanti, Erni; Khadafi, Muhammad; Simatupang, Boby Daniel
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i1.5849

Abstract

Jurnal Abdimas Hukum Adat Batak Karo Dan Yurisprudensi Dalam Hak Mewaris Tarigan, Edi Kristianta; Darmayanti, Erni; Amaniarsih, Dwi Suci; Simatupang, Boby Daniel; Ginting, Erwin; Khadafi, Muhammad
Publikasi Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): PUBLIDIMAS Vol. 4 No. 1 MEI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/publidimas.v4i1.278

Abstract

Customs are an order of life in Karo society, for example marriage, death which gives birth to heir rights. In Karo society, legal plurality is an indisputable reality. Karo custom places men and women in unequal/unequal positions. Boys as successors to the clan have a higher (superior) position and receive honors in various traditional events, both at weddings and mourning (death) events as well as other traditional events, including in the distribution process. inheritance. In Karo society, inheritance of inheritance is given to daughters only because of the generosity of their brothers, therefore property received by daughters is called pemerean or a sign of affection or appreciation. According to the Karo tradition, daughters are considered to have no rights to their parents' families because they have become part of their husband's family. The patrilineal-based Karo customary inheritance law has begun to shift towards bilateral-based inheritance law, this is also supported by the Supreme Court of the Republic of Indonesia with many judge decisions being used as jurisprudence for judges in deciding inheritance cases for Batak customs, especially the Karo Batak custom, that girls have the same rights as boys. Then, to strengthen this regulation, the Supreme Court issued Perma No. 2 of 1972 for Judges throughout Indonesia to follow existing jurisprudence to decide the same case.
Implementasi Tanggung Jawab Kepolisian Tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Simatupang, Boby Daniel; Negoro, Wahyu Saptha; Ramadhani, Ivo
Publikasi Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 1 (2025): PUBLIDIMAS Vol. 5 No. 1 MEI 2025
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In the Indonesian Government regulations, Fiduciary has been stated in Law No. 42 of 1999. Where the definition of Fiduciary is a process of transferring ownership of an object based on trust, but the object is still in the control of the party who transferred it. So that the Law becomes a means of creating a community rule that exists for everyone who wants to feel justice so that it becomes the main focus of the formation of legislation that must be in accordance with the principles of justice and the function of law as social control, then this relationship between law and social values ​​is interrelated where law as a solution to problems for society in general. Law has a dual function on the one hand is an action that may be so institutionalized which is then used by society to achieve a goal of solving problems in the responsibility of the police regarding the security of the Execution of Fiduciary Guarantees. The method used in this study is the Applied Research Method, where this method is a type of research whose results can be directly applied to solve the problems being faced. As. Prof. Mr. E.M Meyers who defines Law in his book "De Algemene bergrippen van het burglijik Recht" (Law is all rules that contain moral considerations, aimed at human behavior in society, and which serve as guidelines for state authorities in carrying out their duties). And Leon Duhuit's theory: "law is a rule of behavior for members of society, a rule whose use at a certain time is respected by a society as a guarantee of a collective reaction and which if violated will cause a collective reaction against the person who committed the violation" Problem Formulation (1). What is the attitude of vehicle owners who are still on credit in arrears in payments; (2) What needs to be prepared if you meet a Leasing Debt Collector; (3). Who has the right to carry out a fiduciary execution seizure.he abstract begins with an Indonesian
Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pemenang Asset Barang Lelang Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 122 Tahun 2023 Simatupang, Boby Daniel
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i3.6909

Abstract

Didalam aturan Pemerintah Indonesia sudah tertuang mengenai perlindungan hukum bagi nasabah pemenang lelang barang gadai yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 122 Tahun 2023. Dimana pemenang lelang dapat mengalihkan  hak milik atas suatu barang dengan dasar hukum yang berlaku. Nasabah gadai dengan pihak penerima barang gadai tersebut sebagaimana diatur dan dijamin pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945”setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukium” dengan ketentuan tidak melanggar pada Pasal 1320 KUHPerdata dan tidak mengurangi pada Pasal 1338 KUHPerdata. Untuk itu didalam aturan barang yang digadaikan haruslah terdapat unsur-unsur sesuai dengan Pasal 1150 KUHPerdata antara lain: 1). Biaya yang dikeluarkan akibat lelang  dan dari hasil pemeliharan barang jaminan haruslah dilunasi terlebih dahulu dari hasil lelang  sebelum pelunasan utang-piutang; 2). Hak sebagai kreditur dengan cara pelunasan piutang dengan kekuasaan melelang benda jaminan bilamana debitur  tidak dapat membayar; 3). Pelunasan dapat didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya; 4). Benda yang bergerak dapat diserahkan oleh debitur kepada kreditur; 5). Hak dapat diperoleh kreditur atas benda yang bergerak; 6). Penyerahan benda sebagai jaminan hutang. Barang gadai dapat digadaikan yang memiliki nilai jual-beli seperti barang yang bergerak, elektronik, perhiasan, mesin, peralatan rumah tangga, sertifikat tanah dll. Didalam menjalankan lelang haruslah penjualan barang yang terbuka  untuk umum dengan penawaran harga tertulis ataupun juga secara lisan  yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang, yang menjadi objek lelang adalah barang yang akan dilelang. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu dengan cara pendekatan field yuridis normatif yang tertuang pada peraturan hukum yang mengatur tentang Barang Lelang serta Peraturan OJK Nomor:31/POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian dan Peraturan OJK No: 6 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Konsumen/masyarakat serta Undang-Undang No: 08 Tahun 1999. Rumusan Masalah didalam penelitian ini yaitu Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pembeli asset barang lelang dan Apa saja syarat barang gadai dapat dilelang. Tujuan dari penelitian  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pembeli asset barang lelang dan mengetahui syarat barang gadai dapat dilelang.
Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru Tarigan, Edi Kristianta; Darmayanti, Erni; Amaniarsih, Dwi Suci; Simatupang, Boby Daniel
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 18, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v18i3.4449

Abstract

Kitab Undang_undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP adalah UU Hukum Positif yang paling besinggungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. KUHP Indoneasia yang merupakan kodifikasi dari UU KUHP Belanda (Wetbook Van Strafrecht) yang sudah sekian lama dipakai di Indonesia ternyata sudah tidak sesuai lagi seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknlogi dan juga dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Tentu sebagai negara yang besar Indonesia sudah sejak lama ingin memiliki atau membuat KUHP yang merupakan hasil dari anak bangsa Indonesia. Seminar Nasional I yang diadakan tahun 1963 menghasilkan desakan untuk membuat KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak tahun 1970 untuk menggantikan KUHP yang lama. Meskipun dengan jerih payah dan memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya Indonesia memiliki KUHP terbaru yang diundangkan tahun 2022 dan akan diberlakukan 2 Januari 2026.Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru telah menjadi topik diskusi yang penting di Indonesia. Tujuan dari perbandingan yuridis ini adalah untuk menganalisis perbedaan-perbedaan yang ada baik di dalam KUHP lama dan KUHP baru, sehingga dengan melihat perbandingan-perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada serta melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap penting untuk kembali dapat dimasukkan demi penyempurnaan KUHP terbaru, sehingga KUHP baru ini dapat memberikan rasa keadilan, memberikan rasa kepastian serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Co-Authors Amaniarsih, Dwi Suci Darmayanti, Erni Ginting, Erwin KHADAFI, MUHAMMAD Negoro, Wahyu Saptha Ramadhani, Ivo Tarigan, Edi Kristianta