Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa Jurnal Pengmas Kestra (JPK) PUBLIDIMAS
Tarigan, Edi Kristianta
Unknown Affiliation
Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERAN MEDIA SOSIAL DALAM MENEGAKKAN HUKUM DI ZAMAN DIGITAL DI INDONESIA Tarigan, Edi Kristianta; Darmayanti, Erni; Khadafi, Muhammad; Simatupang, Boby Daniel
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i1.5849

Abstract

Socialization Of Compliance In Taking Antihypertension Medication At Karang Anyer Community Health Center Sitepu, Sari Desi Esta Ulina; Sipayung, Selamat Tuahta; Tarigan, Edi Kristianta
JURNAL PENGMAS KESTRA (JPK) Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Pengmas Kestra (JPK)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Institut Kesehatan Medistra Lubuk Pakam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35451/jpk.v4i2.1995

Abstract

Hypertension is a type of disease whose treatment requires patients to take medication for a long period of time, even for life. This disease can cause new diseases or various complications. So that this does not happen, a good level of compliance with the consumption of anti-hypertension drugs is needed in hypertension sufferers. By taking anti-hypertension medication you can stop the disease and normalize blood pressure levels. Compliance with treatment for hypertensive patients is the main key because hypertension is a disease that must be continuously controlled or managed so as not to cause complications with other diseases. This community service activity aims to socialize or educate the public about compliance with taking anti-hypertension drugs for hypertensive patients in the Karang Anyer Community Health Center working area. The method used was giving a pretest before the socialization was carried out and a posttest after the socialization was carried out on 25 people with hypertension who were participants in the socialization activities. From the results before the socialization was carried out, it was found that the majority of hypertension sufferers were not compliant in taking anti-hypertension medication namely 16 people (64%), and after carrying out socialization activities, it was found that there was an increase in the level of compliance of hypertension sufferers in consuming anti-hypertension drugs, namely 25 people (100%). Therefore, it can be concluded that this socialization or education activity can help hypertensive patients increase their compliance in taking anti-hypertension medication regularly.
Jurnal Abdimas Hukum Adat Batak Karo Dan Yurisprudensi Dalam Hak Mewaris Tarigan, Edi Kristianta; Darmayanti, Erni; Amaniarsih, Dwi Suci; Simatupang, Boby Daniel; Ginting, Erwin; Khadafi, Muhammad
Publikasi Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): PUBLIDIMAS Vol. 4 No. 1 MEI 2024
Publisher : LPPM Universitas Potensi Utama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22303/publidimas.v4i1.278

Abstract

Customs are an order of life in Karo society, for example marriage, death which gives birth to heir rights. In Karo society, legal plurality is an indisputable reality. Karo custom places men and women in unequal/unequal positions. Boys as successors to the clan have a higher (superior) position and receive honors in various traditional events, both at weddings and mourning (death) events as well as other traditional events, including in the distribution process. inheritance. In Karo society, inheritance of inheritance is given to daughters only because of the generosity of their brothers, therefore property received by daughters is called pemerean or a sign of affection or appreciation. According to the Karo tradition, daughters are considered to have no rights to their parents' families because they have become part of their husband's family. The patrilineal-based Karo customary inheritance law has begun to shift towards bilateral-based inheritance law, this is also supported by the Supreme Court of the Republic of Indonesia with many judge decisions being used as jurisprudence for judges in deciding inheritance cases for Batak customs, especially the Karo Batak custom, that girls have the same rights as boys. Then, to strengthen this regulation, the Supreme Court issued Perma No. 2 of 1972 for Judges throughout Indonesia to follow existing jurisprudence to decide the same case.
STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GROMMING DI MEDIA SOSIAL : PERSPEKTIF HUKUM Tarigan, Edi Kristianta; Ilvira, Muhsin Lambok
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 3 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i3.6887

Abstract

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak besar terhadap kehidupan sosial, terutama dalam penggunaan media sosial yang semakin luas oleh berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga menjadi sarana munculnya kejahatan baru, salah satunya adalah online grooming. Grooming merupakan proses manipulatif yang dilakukan oleh pelaku, biasanya orang dewasa, untuk membangun kedekatan emosional dengan korban, dengan tujuan akhir melakukan eksploitasi seksual. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena berlangsung secara tersembunyi, sulit terdeteksi, dan berdampak besar terhadap kesehatan mental serta keselamatan anak sebagai kelompok rentan.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi pencegahan dan penanganan tindak grooming di media sosial dari perspektif hukum di Indonesia. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta studi literatur dan kasus yang berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum secara spesifik mengatur tentang grooming di ruang digital. Meskipun terdapat norma hukum yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku, seperti pasal-pasal terkait pornografi anak dan eksploitasi seksual, tidak ada definisi hukum yang jelas mengenai online grooming, sehingga menimbulkan celah hukum dan hambatan dalam proses penegakan hukum.Dalam konteks pencegahan, peran pendidikan literasi digital, pengawasan orang tua, serta peningkatan kesadaran hukum di masyarakat menjadi kunci utama. Sedangkan dari sisi penanganan, dibutuhkan perbaikan sistem pelaporan, pelatihan aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan digital, dan kerja sama antara negara, platform media sosial, serta lembaga perlindungan anak. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakui dan mengatur tindak grooming di dunia maya sebagai tindak pidana khusus, serta pembangunan mekanisme hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Perlindungan hukum terhadap anak di era digital menuntut pendekatan yang holistik dan kolaboratif agar kejahatan seperti grooming dapat dicegah dan ditindak secara efektif.
TANGGUNG JAWAB PENGELOLA PARKIR TERHADAP KEHILANGAN KENDARAAN Hutabarat, Neil Madrid; Tarigan, Edi Kristianta
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 19, No 4 (2025)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v19i4.7556

Abstract

Penelitian  ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pengelola parkir terhadap kehilangan kendaraan berdasarkan perspektif Hukum Perdata dan Perlindungan Konsumen di Indonesia. Metode peneliatian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang- undangan dan contoh sebuah studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara pihak pengelola parkrir dan pemilik kendaraan membentuk perjanjian penitipan barang berdasarkan Pasal 1694 KUHPerdata. Pengelola parkir memiliki tanggung jawab kontraktual untuk menjaga keamanan kendaraan, namun klausula eksonerasi dalam tiket parkir dapat membatasi tanggung jawab tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Analisis yurisprudensi menunjukkan bahwa pengadilan cenderung memberikan perlindungan kepada konsumen dengan membatasi keabsahan klausula eksonerasi yang terlalu luas. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab pengelola parkir tidak dapat dihilangkan sepenuhnya melalui klausula eksonerasi, terutama jika terjadi kelalaian dalam menjalankan kewajiban pengamanan. Diperlukan harmonisasi regulasi yang memberikan perlindungan seimbang antara pihak konsumen dan kepentingan pihak pengelola jasa parkir.
Tinjauan Yuridis Perbandingan KUHP Lama dan KUHP Baru Tarigan, Edi Kristianta; Darmayanti, Erni; Amaniarsih, Dwi Suci; Simatupang, Boby Daniel
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 18, No 3 (2024)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v18i3.4449

Abstract

Kitab Undang_undang Hukum Pidana atau disingkat dengan KUHP adalah UU Hukum Positif yang paling besinggungan dengan kehidupan masyarakat Indonesia. KUHP Indoneasia yang merupakan kodifikasi dari UU KUHP Belanda (Wetbook Van Strafrecht) yang sudah sekian lama dipakai di Indonesia ternyata sudah tidak sesuai lagi seiring dengan perkembangan zaman, kemajuan teknlogi dan juga dianggap tidak memiliki kepastian hukum. Tentu sebagai negara yang besar Indonesia sudah sejak lama ingin memiliki atau membuat KUHP yang merupakan hasil dari anak bangsa Indonesia. Seminar Nasional I yang diadakan tahun 1963 menghasilkan desakan untuk membuat KUHP Nasional yang baru dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pemerintah kemudian mulai merancang RKUHP sejak tahun 1970 untuk menggantikan KUHP yang lama. Meskipun dengan jerih payah dan memerlukan waktu yang cukup lama, akhirnya Indonesia memiliki KUHP terbaru yang diundangkan tahun 2022 dan akan diberlakukan 2 Januari 2026.Perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru telah menjadi topik diskusi yang penting di Indonesia. Tujuan dari perbandingan yuridis ini adalah untuk menganalisis perbedaan-perbedaan yang ada baik di dalam KUHP lama dan KUHP baru, sehingga dengan melihat perbandingan-perbandingan antara KUHP lama dan KUHP baru dapat melihat kekurangan-kekurangan yang ada serta melakukan perbaikan-perbaikan yang dianggap penting untuk kembali dapat dimasukkan demi penyempurnaan KUHP terbaru, sehingga KUHP baru ini dapat memberikan rasa keadilan, memberikan rasa kepastian serta memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.
Implementasi Hukum Pelelangan Barang Gadai (Studi Kasus: PT. Deli Sumatera Gadai) Nduru, Novarman Jaya; Tarigan, Edi Kristianta
Jurnal Warta Dharmawangsa Vol 20, No 1 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/wdw.v20i1.8182

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi hukum pelelangan barang gadai serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di PT Deli Sumatera Utara. Pelelangan barang gadai merupakan salah satu upaya penyelesaian apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian gadai yang telah disepakati. Pelaksanaan pelelangan harus dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku agar memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak PT Deli Sumatera Utara, observasi langsung, serta studi kepustakaan yang berkaitan dengan hukum gadai dan pelelangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi hukum pelelangan barang gadai di PT Deli Sumatera Utara pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan perjanjian gadai yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala, antara lain kurangnya pemahaman debitur mengenai mekanisme pelelangan, keterbatasan sosialisasi, serta hambatan administratif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan transparansi, pengawasan, dan sosialisasi agar pelaksanaan pelelangan barang gadai dapat berjalan lebih optimal dan memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak.
Co-Authors Amaniarsih, Dwi Suci Darmayanti, Erni Ginting, Erwin Hutabarat, Neil Madrid Ilvira, Muhsin Lambok KHADAFI, MUHAMMAD Nduru, Novarman Jaya Simatupang, Boby Daniel Sipayung, Selamat Tuahta Sitepu, Sari Desi Esta Ulina