Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Media Hukum Indonesia (MHI)
Noviarani, Devi
Unknown Affiliation
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Tantangan Hukum dalam Integrasi Sistem Perbankan Digital dan Keamanan Siber di Indonesia Tambunan, Henri Marusaha; Noviarani, Devi; Damayanti, Winda Agustina
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14068424

Abstract

The digital transformation in the Indonesian banking sector has created significant legal challenges, especially in terms of cybersecurity and customer data protection. This study aims to analyze the complexity of legal challenges in the integration of digital banking systems and cybersecurity in Indonesia, and to identify solutions that can be applied to overcome them. The methodology used is normative legal analysis with a legislative approach and case studies. The results of the study indicate that the main challenges include regulatory compliance, customer data protection, jurisdiction in cross-border transactions, and law enforcement in cybercrime. This study found that it is necessary to strengthen regulations, increase investment in security infrastructure, and develop competent human resources to face these challenges. In conclusion, the success of the integration of digital banking systems and cybersecurity in Indonesia requires a comprehensive approach that involves collaboration between regulators, the banking industry, and other stakeholders, as well as a legal framework that is adaptive to technological developments.
Penerapan Prinsip Polluter Pays Dalam Corporate State Responsibility: Perspektif Hukum Perusahaan Amalia, Ilma; Isma, Nor; Noviarani, Devi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 6.C (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan usaha dari Perusahaan Industrial menghasilkan limbah dan apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup. Secara umum, sebuah Perusahaan harus melakukan Corporate State Responsibility untuk meciptakan reputasi baik dalam bisnis maupun dengan Masyarakat sekaligus tanggung jawab sosial. Adanya pencemaran merupakan bentuk pengingkaran dari Corporate State Responsibility itu sendiri. Di dalam regulasi Perusahaan belum mengatur secara konkret bentuk Corporate State Responsibility terhadap pencemaran lingkungan. Sehingga pelaksanaanya tidak optimal dalam penanggulangan serta pencegahan pencemaran yang terjadi. Pencemaran dari Perusahaan juga merupakan pelanggaran terhadap Regulasi Lingkungan Hidup. Sehingga, dalam hal ini dapat menggunakan regulasi Lingkungan Hidup, dalam penanganannya. Di dalam regulasi Lingkungan Hidup, terdapat prinsip Polluter Pays dimana pencemar dari suatu pencemaran adalah yang wajib untuk melakukan pertanggungjawaban. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan yuridis normatid dan Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Penerapan prinsip polluter pays dalam corporate state responsibility Perusahaan terhadap lingkungan yang terindikasi tercemar maupun sebagai pencegahan pencemaran, diharapkan akan menimbulkan dampak yang positif bagi perusahaan, lingkungan dan sosial.
Analisis Putusan Mk Nomor 168/Puu-Xxi/2023: Implikasi Terhadap Perlindungan Hak Pekerja Di Indonesia Rusyiana, Rusyiana; Amalia, Ilma; Isma, Nor; Ardiyanto, Widi Pandu; Fahmi, Muhammad Wildan Aulia; Mawaddah, Diena; Noviarani, Devi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 11 No 7.A (2025): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pertumbuhan ekonomi yang cepat dipengaruhi oleh peningkatan Investasi serta penciptaan lapangan kerja. Adanya kebijakan harus dibarengi dengan regulasi yang diperbaharui. Peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dibarengi dengan pembaharuan regulasi melalui Omnibus Law yang merupakan sekumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek Cipta Kerja termasuk ketenagakerjaan. Namun, regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah dalam implementasinya menimbulkan kerugian bagi para pekerja. Atas dasar tersebut diajukanlah gugatan Ke Mahkamah Konstitusi dengan hasil putusan MK No.168/PUU-XXI/2023. Di dalam penelitian ini akan berfokus terhadap Implikasi putusan tersebut terhadap Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia dan terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Indonesia . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yakni melalui putusan Mahkamah Konstitusi serta sumber data lain seperti artikel, jurnal, buku serta karya ilmiah lainya. Berdasarkan penelitian ini Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi hukum terhadap Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia. Serta memiliki pengaruh yang positif bagi Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Indonesia.
Co-Authors Ardiyanto, Widi Pandu Damayanti, Winda Agustina Fahmi, Muhammad Wildan Aulia Ilma Amalia, Ilma Isma, Nor Mawaddah, Diena Rusyiana, Rusyiana Tambunan, Henri Marusaha