<![CDATA[Pertumbuhan ekonomi yang cepat dipengaruhi oleh peningkatan Investasi serta penciptaan lapangan kerja. Adanya kebijakan harus dibarengi dengan regulasi yang diperbaharui. Peningkatan investasi yang dilakukan oleh pemerintah dibarengi dengan pembaharuan regulasi melalui Omnibus Law yang merupakan sekumpulan peraturan perundang-undangan yang mengatur segala aspek Cipta Kerja termasuk ketenagakerjaan. Namun, regulasi baru yang dibuat oleh pemerintah dalam implementasinya menimbulkan kerugian bagi para pekerja. Atas dasar tersebut diajukanlah gugatan Ke Mahkamah Konstitusi dengan hasil putusan MK No.168/PUU-XXI/2023. Di dalam penelitian ini akan berfokus terhadap Implikasi putusan tersebut terhadap Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia dan terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Indonesia . Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan yuridis normatif yakni melalui putusan Mahkamah Konstitusi serta sumber data lain seperti artikel, jurnal, buku serta karya ilmiah lainya. Berdasarkan penelitian ini Putusan MK No.168/PUU-XXI/2023 memiliki implikasi hukum terhadap Regulasi Ketenagakerjaan di Indonesia. Serta memiliki pengaruh yang positif bagi Perlindungan Hak-Hak Pekerja di Indonesia.]]>
Copyrights © 2025
