Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Media Hukum Indonesia (MHI) Jurnal Batavia
Rusdiananto, Gavra Fiko
Unknown Affiliation
Arts Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pemblokiran Sertifikat Tanah Sebagai Bentuk Wanprestasi Jual Beli Tanah (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 1530 K/Pdt.G/2003) Syakuran, Khaidar Abdan; Pitaloka, Putri Galuh; Hadi, Rival Mahesa Fauzan; Yuliandra, Stefie; Syakirah, Davina; Andira, Ilham; Rusdiananto, Gavra Fiko; Syaihputra, Brian Maulana Muhammad; Haryadi, Raina Ardelia; Sapitri, Irena; Lagut, Veronica Sekar Wela; Rizkianti, Wardani
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14448173

Abstract

Buying and selling is a process of exchanging goods or assets based on an agreement, as regulated under Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPerdata). However, the implementation of such transactions often faces challenges due to breaches of agreement, leading to disputes, as exemplified in Decision No. 1530 K/Pdt/2003. This article aims to analyze the resolution of land sale and purchase disputes when one party fails to fulfill the agreement and examine the impact of the sale and purchase deed (AJB) as evidence in disputes that result in the blocking of land certificates. The study also seeks to provide insights into the importance of strengthening regulations and dispute resolution mechanisms in land sale and purchase transactions to ensure legal certainty and protect the rights of the parties involved.
SOROTAN PBB DAN LANGKAH-LANGKAH INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS HAM DI PAPUA Rusdiananto, Gavra Fiko; Ramdhani, Nadia Marsya
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.32

Abstract

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu permasalahan yang perlu secepatnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang menangani berbagai kasus pelanggaran HAM demi menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Permasalahan krisis HAM diawali karena kekecewaan dan kebencian masyarakat Papua yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan munculnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Beberapa contoh dari pelanggaran HAM ini meliputi banyaknya kekerasan, pembunuhan, penangkapan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan masih belum ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Melalui metode penelitian hukum normatif-empiris dan kualitatif dapat diketahui bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam penanganan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yaitu: 1. Mediasi Humanistik, yakni penyelesaian dengan pendekatan yang didorong oleh dialog yang mana praktik mediasi dapat lebih konsisten memanfaatkan kekuatan transformatif dan rekonsiliasinya. 2. penegakan hukum yang profesional dan tidak melanggar HAM.
Co-Authors Andira, Ilham Hadi, Rival Mahesa Fauzan Haryadi, Raina Ardelia Lagut, Veronica Sekar Wela Pitaloka, Putri Galuh Ramdhani, Nadia Marsya Rizkianti, Wardani Sapitri, Irena Syaihputra, Brian Maulana Muhammad Syakirah, Davina Syakuran, Khaidar Abdan Yuliandra, Stefie