Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP) Jurnal Batavia Journal Social Sciences and Humanioran Review Forschungsforum Law Journal
Ramdhani, Nadia Marsya
Unknown Affiliation
Arts Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penguatan Standardisasi Produk Impor Pada E-commerce Di Indonesia Dalam Mengatasi Predatory Pricing (Studi Komparasi Kebijakan Anti-Monopoli Dengan Negara Jepang) Taris, Mohammad Akmal; Purwana, Veronica Cynthia Putri; Ramdhani, Nadia Marsya
Forschungsforum Law Journal Vol 1 No 03 (2024): SEPTEMBER
Publisher : Fakultas Hukum |Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/flj.v1i03.9012

Abstract

Predatory pricing mengancam keberlangsungan UMKM di Indonesia, terutama dalam pasar digital atau e-commerce. Kelemahan regulasi persaingan usaha, pengawasan barang impor, dan kurangnya kesadaran akan adanya praktik predatory pricing perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Dasar hukum mengenai e-commerce dan persaingan usaha juga perlu diperkuat dan diperjelas agar terciptanya kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian yaitu guna mengetahui bagaimana studi komparasi kebijakan anti-monopoli dalam mengatasi predatory pricing dengan negara Jepang serta bagaimana penguatan standardisasi produk impor pada e-commerce di Indonesia. Dengan metode penelitian normatif melalui pendekatan statute approach atau pendekatan undang-undang dan comparative approach atau pendekatan komparatif dengan negara Jepang, maka dapat diketahui hasil penelitian yaitu lemahnya regulasi persaingan usaha Indonesia mencermati regulasi Jepang yang lebih kuat, kurangnya kewenangan KPPU dalam pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha, serta kurangnya pembatasan produk impor yang masuk ke pasar Indonesia terutama dalam e-commerce. Oleh karena itu, diperlukannya pembaharuan hukum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang persaingan usaha. 
SOROTAN PBB DAN LANGKAH-LANGKAH INDONESIA DALAM PENANGANAN KRISIS HAM DI PAPUA Rusdiananto, Gavra Fiko; Ramdhani, Nadia Marsya
Jurnal BATAVIA Vol 1 No 2 (2024): MARET
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/batavia.v1i2.32

Abstract

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu permasalahan yang perlu secepatnya ditindaklanjuti oleh pemerintah. Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi internasional yang menangani berbagai kasus pelanggaran HAM demi menjaga dan memelihara perdamaian dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah yang dapat diambil oleh Indonesia untuk mengatasi permasalahan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di Papua. Permasalahan krisis HAM diawali karena kekecewaan dan kebencian masyarakat Papua yang merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah sehingga mengakibatkan munculnya kelompok Organisasi Papua Merdeka (OPM). Beberapa contoh dari pelanggaran HAM ini meliputi banyaknya kekerasan, pembunuhan, penangkapan, dan masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dan masih belum ditindaklanjuti dengan baik oleh pemerintah. Melalui metode penelitian hukum normatif-empiris dan kualitatif dapat diketahui bagaimana langkah-langkah Indonesia dalam penanganan krisis Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua, yaitu: 1. Mediasi Humanistik, yakni penyelesaian dengan pendekatan yang didorong oleh dialog yang mana praktik mediasi dapat lebih konsisten memanfaatkan kekuatan transformatif dan rekonsiliasinya. 2. penegakan hukum yang profesional dan tidak melanggar HAM.
KASUS WANPRESTASI INVESTASI BATU BARA YUSUF MANSUR: ANALISIS DAN PENERAPAN HUKUM PERIKATAN Anjani , Indira Emilia; Ramdhani, Nadia Marsya; Palureng, Dio Ramadhan; Kaban, Divany Harbina Emzilena; Rotty, Marchelino Rafael Bintang; Shary, Mutya Lubna; Irzaqie, Rafli Achmad; Fadillah, Rendra Hanam; Rizkianti, Wardani
Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 7 No. 4 (2024): Special Issue Vol. 7 No. 4 Tahun 2024
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jrpp.v7i4.39022

Abstract

Manusia sebagai makhluk sosial ditakdirkan untuk menjalani berbagai aktivitas sosial yang banyak melahirkan hubungan khusus seperti perjanjian yang menimbulkan suatu perikatan antara pihak satu dengan pihak lainnya. Akan tetapi, masih banyak ketimpangan akan pengetahuan dan kesadaran berkaitan dengan perikatan sekaligus penyelewengan dari pelaksanaan perikatan itu sendiri, salah satunya adalah kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur. Artikel jurnal ini membahas analisis tentang uraian kasus wanprestasi investasi batu bara oleh Yusuf Mansur serta penyelesaiannya melalui putusan pengadilan dan bagaimana posisi kasus tersebut dalam Hukum Perikatan. Analisis dalam artikel ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif yang menghubungkan kasus dengan aturan dan perundang-undangan dalam hukum perikatan serta undang-undang terkait/ Analisis ini menunjukkan bahwa Yusuf Mansur telah melakukan wanprestasi investasi batu bara dengan Zaini Mustofa. Kasus tersebut telah diselesaikan melalui Pengadilan hingga tingkat kasasi yang pada akhirnya membebaskan Yusuf Mansur dari gugatan yang diajukan oleh Zaini Mustofa. Analisis ini menyarankan bahwa penting bagi masyarakat untuk memahami apa saja yang terdapat dalam Hukum Perikatan serta pentingnya otoritas terkait untuk meningkatkan regulasi dan pengawasannya untuk menghindari pelanggaran suatu perjanjian di masa depan.
OPTIMIZING LEGAL REGULATIONS FOR THE PROTECTION OF CYBERSTALKING VICTIMS IN INDONESIA Roberto, Rafhael; Azzahra, Balqis Tsabitah; Diksy, Khoirunnisa Putri; Ramdhani, Nadia Marsya; Winanti, Atik
Journal Social Sciences and Humanioran Review Vol. 2 No. 01 (2025): JANUARY
Publisher : Zhata Institut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64578/jsshr.v2i01.153

Abstract

Cyberstalking involves stalking, monitoring, or harassing someone continuously through digital media, which can threaten an individual's privacy and cause psychological distress to the victim, including anxiety, trauma, and insecurity. Although there are laws regulating cyberstalking, legal protection for victims of cyberstalking is still inadequate due to limitations in handling cyberstalking cases. This study examines legal protections for victims of cyberstalking in Indonesia and identifies efforts to optimize cyberstalking regulations in the country. This study uses a normative legal approach (doctrinal research) with a statutory approach and a conceptual approach. The results of this analysis show that legal protection for victims of cyberstalking in Indonesia still faces challenges. Although there are regulations to handle cyberstalking cases, law enforcement remains ineffective and incomplete, and there are no specific regulations addressing cyberstalking. Additionally, legal loopholes indicate legal weaknesses in the regulation of cyberstalking in Indonesia. Therefore, it is necessary to establish a specific law that specifically regulates cyberstalking and revise existing regulations to strengthen the legal framework governing cyberstalking. Furthermore, it's important to raise awareness about cyberstalking and strengthen technological infrastructure in digital investigations so that the law can be enforced effectively and comprehensively, thereby protecting victims of cyberstalking in Indonesia.
Co-Authors Anjani , Indira Emilia Atik Winanti Azzahra, Balqis Tsabitah Diksy, Khoirunnisa Putri Fadillah, Rendra Hanam Irzaqie, Rafli Achmad Kaban, Divany Harbina Emzilena Palureng, Dio Ramadhan Purwana, Veronica Cynthia Putri Rizkianti, Wardani Roberto, Rafhael Rotty, Marchelino Rafael Bintang Rusdiananto, Gavra Fiko Shary, Mutya Lubna Taris, Mohammad Akmal