Amilia, Putri Villa
Unknown Affiliation

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Optimalisasi Pemberian Hak Karyawan Pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) : Studi Kasus PHK di PT Goto Tbk Amilia, Putri Villa; Alfarizky, Hertasandho Maynaka; Hidayah, Nur; Putri, Amelia Juliana; Susilawati, Siti; Syafri, Muhammad Irvan
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14208824

Abstract

Layoffs have been part of the dynamics of industrial relations that have occurred since the past, when work began to be formally organized. In the pre-industrial era, layoffs were hardly recognized because employment relations at that time were based more on the patron-client system, where workers were employed in family-based agrarian or craft systems. However, with the development of the times and the onset of the Industrial Revolution in the 18th and 19th centuries, layoffs began to be more widely recognized. During this time, large corporations that employed many workers saw layoffs as a way to respond to financial pressures or operational efficiencies, albeit often arbitrarily. The situation of workers at that time did not have adequate legal protection, so they could be dismissed arbitrarily and at any time without compensation. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) in the context of Indonesian law refers to the act of terminating the employment relationship between workers and employers. Termination of employment is regulated in Law Number 13 Year 2003 on Manpower and also in other related regulations. According to Article 1 Paragraph 25 of Law Number 13 Year 2003, layoff is “the termination of employment by an employer against a worker/laborer.” Layoffs can occur for various reasons, including company efficiency, bankruptcy, or other reasons stipulated in laws and regulations. Layoffs are a complex issue because they can have an impact on unemployment, crime, and employment opportunities. 
Kajian Hukum Terhadap Implementasi Layanan Fintech Berbasis Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia Amilia, Putri Villa; Safira, Sofia Nur Is; Susilawati, Siti; Fauziah, Rachmah; B, Baidhowi
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 3, No 3 (2025): September
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.15649077

Abstract

Penelitian ini mengeksplorasi pelaksanaan layanan financial technology (fintech) berbasis peer to peer lending (P2P lending) dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. Di tengah pesatnya perkembangan digital, P2P lending muncul sebagai alternatif pembiayaan yang praktis dan efisien. Namun, model ini juga memunculkan berbagai isu hukum, terutama menyangkut aspek perlindungan bagi investor (lender) maupun penerima dana (borrower). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji keberlanjutan praktik P2P lending, dampaknya terhadap para pemodal, serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia bagi kedua belah pihak. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode deskriptif kualitatif melalui studi literatur, penelitian ini menemukan bahwa meskipun telah terdapat regulasi dari OJK, masih terdapat berbagai kelemahan seperti risiko gagal bayar, penyalahgunaan data, dan minimnya transparansi informasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan regulasi dan pengawasan agar perlindungan hukum terhadap seluruh pihak dalam transaksi fintech dapat terlaksana secara menyeluruh dan efektif.