Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELUANG DAN TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENANGANI KEMISKINAN DI WILAYAH PERBATASAN KALIMANTAN BARAT DENGAN MALAYSIA Fauni, Arini Mayang; A.P.M, Elvina Aurelia; Iswandani, Imaniar Dwi; Salma, Nasywa
Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan Vol 4 No 2 (2024): Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024
Publisher : Departement of Constitutional Law UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas permasalahan kemiskinan yang sering terjadi terutama di daerah perbatasan Indonesia, Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas utama pembangunan di Indonesia, sesuai dengan Millenium Development Goals (MDGs) yang ditetapkan PBB. Undang-Undang juga mengatur hak-hak dasar bagi fakir miskin untuk memperoleh kebutuhan pokok. Namun, kemiskinan masih berdampak luas, seperti keterbatasan akses terhadap kesehatan, pendidikan, lapangan pekerjaan, jaminan sosial, dan perlindungan keluarga. Hal ini juga mengganggu stabilitas ekonomi secara keseluruhan, Dalam bidang pendidikan, pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran sebesar 20% sesuai amanat undang-undang, karena pendidikan merupakan langkah strategis jangka panjang untuk mengurangi kemiskinan. Selain itu, pemerintah juga harus menerapkan prinsip-prinsip wirausaha pemerintahan, seperti pemerintah yang katalis, berorientasi hasil, dan berorientasi pasar, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemiskinan di daerah perbatasan Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, merupakan masalah sosial dan ekonomi yang kompleks. Kemiskinan di daerah perbatasan umumnya lebih parah dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan, disebabkan oleh faktor-faktor seperti keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lapangan kerja yang layak. Penanganan kemiskinan di daerah perbatasan membutuhkan pendekatan komprehensif yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor swasta, serta masyarakat setempat. Upaya yang dapat dilakukan antara lain menyediakan akses yang lebih baik terhadap layanan dasar, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, membangun infrastruktur yang memadai, serta menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan. Studi kasus di Jagoi Babang, Kalimantan Barat menunjukkan adanya kesenjangan sosial-ekonomi yang berdampak pada maraknya aktivitas ilegal seperti human trafficking akibat terbatasnya pengawasan perbatasan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif fokus pada analisis hukum, peraturan, dan kebijakan terkait isu kemiskinan di daerah perbatasan, serta menggunakan Penelitian Kepustakaan (library research) yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil dari penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Penulis dapat mengkaji dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penanganan kemiskinan di wilayah perbatasan.
Strategi Edukasi Partisipatif dalam Mewujudkan Kesadaran Masyarakat terhadap Pengelolaan Sampah di Desa Dawung Sinorowenti, Adelia Ayu; Sarimana, Neneng; Martdadi, Muhammad Havy; Setiawan, Hilal; Aprilia, Nanda Dwi; Nabillah, Mita Ashfa; Havida, Nadhiva Iffany; Prastiwi, Yunita Eka Nur; Nikmah , Nahdiyah Islahun; Salma, Nasywa; Nasywa, Difta Maulia; Febrianti, Ernanda Diah; Najwa, Hanun Adinayya; Putri , Nasywa Zharifah; Fahma, Nuzila Addina; Kharisma, Resyafa Zahro Bintang; Aziz, Wahdal; Tias , Nur Rahayu Wulan Ning; Salsabila, Amanda Lestari; Rahardian, Arfian; Rohmah, Difa' Qoniatur; Aqilla, Nofi Arum; Zammil, Nur Asyiyah; Nasikhah, Rika Hidayatun; Ramadhanti, Shafira Amalia; Tsalitsa , Zidni Nikmatuts; Rosyidi, Hamim
Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia (JPMI) Vol. 2 No. 6 (2025): Agustus
Publisher : Publikasi Inspirasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62017/jpmi.v2i6.5639

Abstract

Permasalahan sampah merupakan isu yang sangat kompleks, di mana sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mengancam kesehatan manusia, mengganggu kenyamanan masyarakat, serta merusak estetika lingkungan. Isu pengelolaan sampah di Desa Dawung menjadi perhatian serius akibat kurangnya dukungan dari perangkat desa, tidak adanya fasilitas TPS, dan rendahnya kesadaran masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan edukasi Partisipatif dengan melibatkan dalam setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi terkait permasalahan sampah di Desa Dawung Kecamatan Jogorogo, agar tercipta kesadaran kolektif akan kebersihan lingkungan melalui pengelolaan sampah yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan strategi Edukasi Partisipatif melalui program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan Metode PAR (Participatory Action Research) yang berfokus pada pendampingan masyarakat untuk mengenali masalah yang ada dengan cara melakukan wawancara, mapping (pemetaan), Focus Group Discussion (FGD) dan transect melalui materi yang mencakup analisis sejarah, diagram venn, diagram alur, analisa pohon masalah, analisa pohon harapan, beserta matriks ranking (masalah). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Edukasi Partisipatif berhasil meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah, yang berujung pada perubahan perilaku meskipun masyarakat di Desa Dawung masih belum sepenuhnya siap dalam pemanfaatan sampah. Kesimpulannya, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga Eksternal sangat diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang efektif dan berkelanjutan sebelum adanya TPS di Desa Dawung.