Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Digitalisasi Pendaftaran Tanah Guna Terwujudnya Percepatan Reforma Agraria Yoga Pratama, Ari; Mubarok, Ahmad Zaki; Jayanti, Kharin Dwi; Niravita, Aprilia; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2381

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum sesuai amanat UUD 1945 dalam hal penguasaan atas tanah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia rumusan masalahnya yaitu terkait Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, untuk mengetahui h bagaimana ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, yang kedua mengenai Peran YLBHI dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria. penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, Doktrin. ketentuan hukum mengenai YLBHI adalah di UU bantuan hukum dan UU advokat. peran lembaga bantuan hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraia adalah dalam bidang litigasi jika terjadi sengketa.
Nominee Land Sale and Purchase Practices Between  Indonesian Citizens and Indonesian Descendants in Yogyakarta (Study of Yogyakarta High Court Decision Number 67/Pdt.G/2021/Pt.Yy) Gutama, Antonius; Niravita, Aprilia
Semarang State University Undergraduate Law and Society Review Vol. 5 No. 2 (2025): July-December, 2025
Publisher : Semarang State University Undergraduate Law and Society Review

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/lsr.v5i2.31451

Abstract

The prohibition on land ownership with ownership rights status for non-indigenous Indonesian citizens has resulted in many nominee agreement practices occurring in Yogyakarta. This study aims to determine why restrictions on land ownership for non-indigenous Indonesian citizens can occur and to analyze the judge's decision on the nominee practice that occurred in the Yogyakarta High Court Decision Number 67/Pdt.G/2021/PT.YYK. The legal method used in this study is juridical-normative. The study of laws and regulations, legal theory, and court decisions as primary sources of law is the emphasis of normative legal research techniques. The research findings show that the Deputy Governor of DIY Instruction Letter Number 898/I/A/1975 and Law Number 13 of 2012 concerning the Special Status of DIY, Restrictions on land ownership for Indonesian Citizens (WNI) of descent in the Special Region of Yogyakarta (DIY) are a reflection of the dualism of the land law system in force in the Yogyakarta region, and the judge's analysis in the Yogyakarta High Court Decision Number 67/Pdt.G/2021/PT.YYK, the Judge prioritizes the principle of substance over form, namely the actual substance of ownership based on evidence of transactions and control, not just the name on the certificate