Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Private Law Review Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research
Jayanti, Kharin Dwi
Unknown Affiliation
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Studi Kasus Pada Putusan Nomor 3/Pdt/2018/PT Yyk Afrillia, Niken Ayu; Asha, Wafiyatun Dian; Afifah, Eka Febriantika Nur; Lainatusyifa, Ahida; wati, Titis kurnia; Jayanti, Kharin Dwi
Diponegoro Private Law Review Vol 7, No 1 (2023): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perbuatan melawan hukum kerap kali dipermasalahkan pada struktur perlakuan ingkar janji atau wanprestasi. Sementara dua-duanya ialah hal yang berlainan antara satu bersama yang lain. Meskipun dua duanya berasal dari perikatan, yakni konsepsi cidera janji/wanprestasi bersumber dari perikatan yang berawal dari perjanjian dan struktur PMH bersumber dari perikatan yang berasal dari konstitusi perundang-undangan. Terdapat empat unsur dalam perlakuan melawan hukum yang layak dipenuhi, adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kekeliruan, adanya kerugian, dan terdapat interaksi kausalitas antar kerugian dan perilaku. Maka dari itu dalam penelitian ini membahas mengenai perbuatan melawan hukum dalam perjanjian melalui analisis yuridis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) didasarkan pada putusan pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 3/PDT 020180PT YKK. Tujuan dilakukan penelitian ini yakni untuk mengetahui Perbuatan Melawan Hukum dan juga mengetahui peninjauaan hakim dalam memutus perkara kasus tersebut yang didasarkan pada beban kerugian materil dan immaterilnya.
Analisis Putusan Kasus Wanprestasi (Studi Putusan No. 650/Pdt.G/2021/PN Jkt Pst.) Muhtar, Muhammad Indra; Pratama, Ari Yoga; Asha, Wafiyatun Dian; Jayanti, Kharin Dwi
Diponegoro Private Law Review Vol 8, No 1 (2024): DPLR
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perjanjian merupakan suatu kesepakatan antara satu sama lain yang dimana hal tersebut akan memunculkan suatu hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Hubungan kontrak antar keduanya seharusnya akan memberikan keseimbangan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, namun ada peristiwa yang memungkinkan untuk terjadi yakni dinamakan wanprestasi. Dalam artikel ini membahas mengenai wanprestasi, permasalahannya yaitu terkait CV. CITRA PERKASA MANDIRI yang menggugat PT. KERTA GAYA PUSTAKA karena telah melakukan pelanggaran perjanjian, sehingga menimbulkan suatu konflik. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dimana buku-buku, jurnal, asas-asas, doktrin, dan peraturan perundang-undangan sebagai bahan utama dalam menyusun artikel. Dapat ditarik kesimpulan yakni tergugat diharuskan untuk melakukan ganti rugi yang dialami pihak penggugat, konsekuensi harus diambil karena telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, tergugat diharuskan untuk menepati perjanjian apabila masih saja dilakukan/pembatalan dengan tuntutan yakni ganti kerugian, tergugat diharuskan memenuhi sejumlah tagihan perkara dipengadilan Kata kunci: Perjanjian, wanprestasi, yuridis normatif. An agreement is an agreement between one another in which it will give rise to a right and an obligation that must be fulfilled. The contractual relationship between the two should provide a balance in the fulfillment of each other's rights and obligations, but there are events that may occur, which are called defaults. This article discusses default, the problem is related to CV. CITRA PERKASA MANDIRI suing PT. KERTA STYLE PUSTAKA for violating the agreement, causing a conflict. The method we use in this study is normative juridical where books, journals, principles, doctrines, and laws and regulations are the main materials in compiling articles. It can be concluded that the defendant is required to make compensation suffered by the plaintiff, consequences must be taken because he has defaulted or broken a promise, the defendant is required to fulfill the agreement if it is still being carried out/cancelled with demands namely compensation, the defendant is required to fulfill a number of bills in court .Keywords: Agreement, default, normative juridical.
Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Digitalisasi Pendaftaran Tanah Guna Terwujudnya Percepatan Reforma Agraria Yoga Pratama, Ari; Mubarok, Ahmad Zaki; Jayanti, Kharin Dwi; Niravita, Aprilia; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2381

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum sesuai amanat UUD 1945 dalam hal penguasaan atas tanah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia rumusan masalahnya yaitu terkait Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, untuk mengetahui h bagaimana ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, yang kedua mengenai Peran YLBHI dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria. penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, Doktrin. ketentuan hukum mengenai YLBHI adalah di UU bantuan hukum dan UU advokat. peran lembaga bantuan hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraia adalah dalam bidang litigasi jika terjadi sengketa.
Co-Authors Afifah, Eka Febriantika Nur Afrillia, Niken Ayu Ahmad Zaki Mubarok, Ahmad Zaki Asha, Wafiyatun Dian Hikal Fikri, Muhammad Adymas Lainatusyifa, Ahida Muhtar, Muhammad Indra Niravita, Aprilia Pratama, Ari Yoga wati, Titis kurnia Yoga Pratama, Ari