Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam Upaya Perlindungan Hukum Masyarakat Terhadap Digitalisasi Pendaftaran Tanah Guna Terwujudnya Percepatan Reforma Agraria Yoga Pratama, Ari; Mubarok, Ahmad Zaki; Jayanti, Kharin Dwi; Niravita, Aprilia; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2381

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum sesuai amanat UUD 1945 dalam hal penguasaan atas tanah dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat. dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia rumusan masalahnya yaitu terkait Peran Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, untuk mengetahui h bagaimana ketentuan hukum yayasan lembaga bantuan hukum indonesia, yang kedua mengenai Peran YLBHI dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraria. penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang berfokus kepada penelitian yang bersumber dari Undang-Undang, Doktrin. ketentuan hukum mengenai YLBHI adalah di UU bantuan hukum dan UU advokat. peran lembaga bantuan hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat terhadap digitalisasi pendaftaran tanah guna terwujudnya percepatan reforma agraia adalah dalam bidang litigasi jika terjadi sengketa.
Pengaruh Reforma Agraria Terhadap Dinamika Pembangunan Ekonomi Lokal di Indonesia An Naufal, Yazid; Adnan Ramadhan, Muhammad Rifki; Naufal, Brilliant; Wahanisa, Rofi; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2394

Abstract

Dengan penekanan pada peran redistribusi tanah dalam menurunkan kesenjangan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan memberdayakan masyarakat pedesaan, penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana reforma agraria berdampak terhadap pembangunan ekonomi lokal di Indonesia. Di Indonesia, reforma agraria dipandang sebagai langkah yang diperhitungkan untuk mengatasi masalah ketimpangan kepemilikan lahan yang sudah berlangsung lama, khususnya di daerah pedesaan di mana mayoritas masyarakatnya bergantung pada pertanian sebagai sumber pendapatan utama mereka. Dengan redistribusi tanah yang lebih adil, Pemerintah ingin membuat masyarakat kecil menjadi lebih baik dan membuka peluang bisnis baru yang dapat meningkatkan perekonomian lokal. Namun, sejumlah permasalahan sering menghambat efektivitas program ini, termasuk kurangnya pengetahuan penerima manfaat tentang cara mengelola lahan secara berkelanjutan dan produktif, terbatasnya akses mereka terhadap sumber daya modal, dan tidak adanya infrastruktur pendukung.
Tantangan Implementasi Reforma Agraria dalam Perspektif Hukum Adat Ramadhani, Rizky; Rinaldi, Farel Ardan; Zaidan, Muhammad Abyan; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2473

Abstract

Reforma agraria berbasis hukum adat di Indonesia memiliki tantangan besar yang mencakup aspek hukum dan kelembagaan. Artikel ini membahas faktor-faktor hukum dan kelembagaan yang memengaruhi keberhasilan reforma agraria dalam masyarakat adat, termasuk pentingnya harmonisasi hukum nasional dengan hukum adat, penguatan kelembagaan adat, serta regulasi yang mendukung kepastian hak ulayat masyarakat adat. Studi ini juga menyoroti peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat serta mengintegrasikan nilai-nilai adat dalam kebijakan nasional agar tercipta keadilan sosial. Kesimpulannya, keberhasilan reforma agraria berbasis hukum adat ditentukan oleh sinergi antara pemerintah, masyarakat adat, dan kelembagaan adat untuk mencapai distribusi tanah yang adil dan berkelanjutan
Menuju Distribusi Lahan yang Berkeadilan: Kebijakan dari Reforma Agraria di Empat Negara Haris, Akmal; Mahendra, Rayhan Nizam; Al Iyad, Ericko Arwinda; Wahanisa, Rofi; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research Vol. 2 No. 1 (2025): NOVEMBER 2024 - JANUARI 2025
Publisher : UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32672/mister.v2i1.2474

Abstract

Penelitian ini membahas kebijakan reforma agraria di Brasil, Jepang, Zimbabwe, dan Indonesia untuk memahami pendekatan, hasil, dan tantangan dalam redistribusi lahan. Reforma agraria bertujuan mengatasi ketimpangan tanah dan meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi pelaksanaannya dipengaruhi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Brasil berupaya mengurangi ketimpangan melalui redistribusi lahan latifundia, namun terkendala resistensi pemilik tanah besar dan konflik sosial. Jepang berhasil menciptakan distribusi lahan adil pasca-Perang Dunia II dengan dukungan pemerintah, meningkatkan produktivitas pertanian. Di Zimbabwe, reforma agraria yang tergesa-gesa menyebabkan krisis ekonomi dan penurunan produktivitas. Indonesia menunjukkan kemajuan melalui program Perhutanan Sosial dan TORA, meski terhambat konflik lahan. Studi ini menyoroti pentingnya perencanaan matang, dukungan kebijakan, dan partisipasi masyarakat dalam reforma agraria untuk mencegah dampak negatif. Kesuksesan reforma agraria memerlukan pendekatan holistik, mencakup dukungan politik, kapasitas lokal, dan pengelolaan konflik.
Peningkataan Kapasitas dan Daya Saing UMKM Kopi Di Kabupaten Temanggung Melalui Legalitas Usaha Niravita, Aprila; Waspiah, Waspiah; Latifiani, Dian; Novita, Yustina Dhian; Hikal Fikri, Muhammad Adymas; Ningsih, Ayup Suran; Nugroho, Harry
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara Vol. 5 No. 4 (2024): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN) Edisi September - Desembe
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jpkmn.v5i4.4263

Abstract

Kabupaten Kopi di Kabupaten Temanggung telah menjadi komoditas unggulan yang memiliki nilai budaya dan ekonomi. Desa Batursari Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung menjadi salah satu desa yang menjadi sentra produksi kopi. Banyak usaha kopi dengan skala mikro kecil  tumbuh di desa tersebut. UMKM Kopi ini memiliki potensi yang besar untuk perekonomian Kabupaten Temanggung, perlu langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas industri kopi. Fokus untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan perluasan akses pasar, peningkatan daya saing, pengembangan kewirausahaan. Ketiga strategi tersebut akan bisa dilaksanakan dan mencapai maksimal apabila diawali dengan dipenuhinya legalitasnya. Kegiatan pengabdian masyarakat ini berfokus pada upaya pendampingan dan pemberdayaan UMKM Kopi di Desa Batursari, Kecamatan Kledung dengan memberikan pemahaman pelaku UMKM Kopi tentang macam legalisasi usaha,  pemahaman pelaku UMKM Kopi terkait prosedur dalam memperoleh legalisasi usaha, dan pendampingan terkait legalitas usaha pada UMKM Kopi. Pelaku  UMKM Kopi memerlukan  izin  dan  legalitas  untuk  menunjukkan bahwa usahanya layak dan sedang beroperasi. yang berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum dan syarat untuk menunjang perkembangan usahanya. Produk yang dihasilkan oleh UMKM juga wajib dijaga kualitas produk yang dihasilkan sebagai bentuk tanggung jawab usaha. Sinergi antara semangat berusaha dan kepatuhan terhadap aspek legalitas usaha dapat menjadi katalis bagi transformasi UMKM kopi Temanggung menjadi entitas bisnis yang lebih profesional, berdaya saing, dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis terhadap Implementasi Pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun antara Das Sollen dan Das Sein Aditya Permana, Charis Alif; Dwi Ananda, Saniya Putri; Ramadhani, Aleyka Dwi; Ekawati, Brianita Alya; Hikal Fikri, Muhammad Adymas
Indonesian Journal of Law and Justice Vol. 3 No. 2 (2025): December
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/ijlj.v3i2.5093

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pendaftaran Hak Milik atas Satuan Rumah Susun (HMSRS) dalam perspektif kesenjangan antara das sollen (ketentuan hukum yang ideal) dan das sein (realitas pelaksanaan di lapangan). Meskipun secara normatif sistem hukum Indonesia telah menyediakan landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala administratif, teknis, dan regulatif yang menghambat pelaksanaan pendaftaran HMSRS secara efektif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disharmoni regulasi, lemahnya pengawasan pemerintah, rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengembang, serta belum terintegrasinya sistem informasi pertanahan menjadi penyebab utama kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan harmonisasi regulasi, digitalisasi sistem pendaftaran, penegakan sanksi administratif terhadap pengembang yang lalai, serta peningkatan edukasi hukum masyarakat. Dengan demikian, diharapkan sistem pendaftaran HMSRS di Indonesia dapat berjalan efektif, transparan, dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh pemilik satuan rumah susun.