Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan META - JOURNAL
Ulum, M. Rivatul
Unknown Affiliation
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara di Tinjauan Dari Undang – Undang Ulum, M. Rivatul; Tan, Cicilia Maret; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keputusan telah diambil untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan Timur, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser dan Kutai Kartanegara. Alasan di balik langkah ini adalah untuk memitigasi risiko bencana dan mengurangi kepadatan penduduk di wilayah DKI Jakarta. Relokasi tersebut dilakukan dalam rangka berpindah ke wilayah tengah Indonesia yang masih memiliki lahan luas yang belum dikembangkan. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh risiko bencana dan kelebihan penduduk di wilayah DKI Jakarta. Meski demikian, kebijakan penularan IKN mendapat dukungan dan kritik dari berbagai sektor. Oleh karena itu, tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji dampak penularan IKN dan mengevaluasi peran pemerintah dalam memitigasi kerusakan yang diakibatkannya. Pendekatan analitis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, meliputi tinjauan literatur observasional yang mengkaji peran pemerintah melalui perspektif Keynesian. Selain itu, penelitian ini menggabungkan analisis media berita. Pengalihan IKN mempunyai dampak yang beragam, tidak hanya berdampak pada ekonomi dan politik, namun juga berdampak signifikan terhadaplingkungan. Dampak buruk Degradasi lingkungan yang dialami di Kalimantan Timur diakibatkan oleh pembukaan lahan secara besar-besaran untuk pembangunan IKN, yang melibatkan aktivitas seperti penggundulan hutan. Menganalisis situasi ini dalam perspektif Keynesian, peran pemerintah atau kehadiran negara dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang maksimal. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengatasi risiko yang terkait dengan transportasi IKN, pemerintah secara bersamaan memanfaatkan sumber daya dan melaksanakan inisiatif untuk pemerataan pembangunan. Wujud dari pendekatan ini adalah penerapan konsep Hutan Kota dalam proyek konstruksi.
Efektivitas Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Ulum, M. Rivatul; Tan, Cicilia Mareta
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24.2 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang berisikan perintah atau larangan yang berfungsi untuk mengatur masyarakat agar terciptanya kedamaian, ketertiban, serta menciptakan rasa aman dan tentram di masyarakat tersebut. Hukum atau aturan ini biasanya muncul dari masyarakat daerah tersebut sehingga ada tokoh yang bernama Marcus Tullius Cicero berkata " Ubi Societas Ibi Ius " yang memiliki arti dimana ada masyarakat pasti disitu ada hukum. Kata kata atau adagium ini bisa dimaknain bahwa hukum itu terciptaan dari kebiasaan masyarakat yang berada didaerah tersebut untuk mengatur kewajiban setiap masyarakat yang ada dan hak - hak manusia di masyarakat tersebut menindas. Di Indonesia ada banyak sekali produk hukum, seperti KUH pidana, KUH Perdata, UU agraria, UU lalu lintas dan masih banyak lagi serta banyak terjadi perubahan dalam produk hukum tersebut tidak terkecuali UU lalu lintas. Pada awal UU ini berasal dari zaman hindia Belanda dnegan nama Werverkeersordonnantie yang tercantum dalam Staatsblad 1933 Nomor 86, lalu mengalami perubahan menjadi Staaatsblad 1940 No 72. Lalu pada tahun 1951, setelah kemerdekaan Indonesia mengeluarkan perturan Perundang-undangan no 15 tahun 1951. Pada tahun 1965, kembali terjadi perubahan dalam UU ini menjadi UU No 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan umum. Pada tahun 1992, UU ini kembali mengalami perubahan jadi UU No 14 tahun 1992. Pada Tahun 2009, Pemerintahan Indonesia kembali merubah UU tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang pada akhirnya digunakan hingga sekarang.
Solusi Mengatasi Krisis Tanah Dan Pentingnya Pendaftaran Tanah Di Indonesia Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Nathania, Nanda Riesta; Ismail, Zakiya Az Zikra; Ulum, M. Rivatul
Maksimal Jurnal : Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan Vol 2 No 2 (2024): December
Publisher : Abadi Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The land crisis in Indonesia has emerged as a critical issue, affecting socio-economic progress, environmental sustainability, and legal certainty. Factors such as rapid urbanization, population growth, and unregulated land use have intensified conflicts over land ownership and usage, underscoring the need for immediate and effective solutions. This paper explores the main causes of the land crisis, including the absence of formal land registration systems, insufficient regulatory frameworks, and weak enforcement mechanisms.The paper highlights the significance of land registration as a vital measure in establishing legal certainty and ensuring property rights for both individuals and communities.Through an analysis of various case studies and current policies, this paper proposes a comprehensive approach to tackling the land crisis. The approach includes strengthening land governance, streamlining registration processes, and encouraging community participation in land management.By implementing these solutions, the paper seeks to establish a comprehensive framework that addresses land-related conflicts while promoting sustainable development and equitable access to land. In conclusion, the paper emphasizes that efficient land registration and management are crucial for ensuring legal certainty and safeguarding landowners' rights in Indonesia, ultimately contributing to a more just and sustainable future.
Co-Authors Ismail, Zakiya Az Zikra Nathania, Nanda Riesta Rajib, Rayi Kharisma Tan, Cicilia Maret Tan, Cicilia Mareta