Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN Salsabila Khairani; Febri Chairunisa; Adilla Syahroni Putri; Stevri Iskandar
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.640

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak waris dalam hukum perdata Indonesia dengan fokus pada sistem pembagian warisan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia menganut sistem individual, membagi ahli waris menjadi empat golongan, dan menerapkan konsep legitime portie. Prinsip kesetaraan gender ditegakkan dalam pembagian warisan, tanpa membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan akibat pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya pencegahan konflik waris melalui edukasi hukum, peran notaris, dan mediasi keluarga. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia.
ANALISIS HAK WARIS DALAM HUKUM PERDATA INDONESIA: KAJIAN NORMATIF TERHADAP SISTEM PEMBAGIAN WARISAN Salsabila Khairani; Febri Chairunisa; Adilla Syahroni Putri; Stevri Iskandar
Journal of Social and Economics Research Vol 6 No 2 (2024): JSER, December 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v6i2.640

Abstract

Penelitian ini mengkaji hak waris dalam hukum perdata Indonesia dengan fokus pada sistem pembagian warisan. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi pustaka, penelitian ini menganalisis ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) terkait pewarisan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum waris perdata Indonesia menganut sistem individual, membagi ahli waris menjadi empat golongan, dan menerapkan konsep legitime portie. Prinsip kesetaraan gender ditegakkan dalam pembagian warisan, tanpa membedakan bagian antara ahli waris laki-laki dan perempuan. Namun, penerapannya menghadapi tantangan akibat pluralisme hukum di Indonesia. Penelitian ini juga mengidentifikasi upaya pencegahan konflik waris melalui edukasi hukum, peran notaris, dan mediasi keluarga. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi antara hukum waris perdata dengan sistem hukum waris lainnya untuk mengakomodasi keberagaman budaya dan agama di Indonesia.
Masa Keemasan Intelektual Islam: Studi Historis Pendidikan Islam pada Era Khalifah Al-Ma’mun Fatimah Al Jahra; Salsabila Khairani; Mahfud Ifendi
Reflection : Islamic Education Journal Vol. 2 No. 3 (2025): Islamic Education Journal
Publisher : Asosiasi Riset Ilmu Pendidikan Agama dan Filsafat Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61132/reflection.v2i3.1138

Abstract

This article is written to examine the golden age of Islamic intellectuals, focusing on the development of education during the era of Caliph al-Ma'mun (786–833 AD) of the Abbasid Dynasty, and to explore the factors underlying the progress of science during that period. The research method used is a literature study with a qualitative historical descriptive approach; data were collected through a review of primary and secondary sources (books, journals, historical documents), then analyzed systematically through the process of de-contextualization, coding, grouping, and re-contextualization in order to compile a comprehensive historical narrative. The results of the study indicate that al-Ma'mun's policies including the establishment of BaitulHikmah, the movement to translate foreign scientific works, and political and economic support created an open and inclusive intellectual climate, accelerating the development of science, philosophy, and formal education to the village level. The implications of these findings emphasize the importance of synergy between state support, political stability, and respect for diversity as a foundation for the development of modern educational institutions and cross-cultural knowledge exchange.