Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Mu'asyarah
Jaya, Hervianis Virdya
Unknown Affiliation
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
The Development of Indonesian Marriage Law in Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017 Jayusman, Jayusman; Jaya, Hervianis Virdya; Julir, Nenan; Hidayat, Rahmat
Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Vol 5, No 2 (2021): Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22373/sjhk.v5i2.9166

Abstract

The Governor of DKI Jakarta regulates that any prospective bride and groom who intend to get married shall follow guidance and health checks. This policy is a condition for the implementation of marriage. The health checks carried out are not only Tetanus Toxoid vaccination, but also other health tests. If necessary, the doctor can provide a referral for further examination of medically found indications. The prospective bride and groom will then receive a marriage-worthy certificate. This certificate is one of the requirements to obtain the N1 form. This policy is significant leap taken by the Governor of DKI Jakarta. This present study concerns with the perspective of progressive law on DKI Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017 in the context of the development of Islamic family law in Indonesia. The study utilized library research approach with the descriptive analysis method. The primary data included the DKI Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017, and the secondary data were related literature. This study used the progressive legal theory and the Islamic law approach. The analysis and conclusion drawing were done deductively. The study revealed that the DKI Jakarta Governor Regulation No. 185 of 2017 is a progressive policy in preventing the transmission of infectious diseases among prospective brides and grooms, and in reducing maternal and infant mortality. This regulation shall bring goodness and benefit into domestic life, especially for the bridal couples and their descendants, as well as the society and nation. Further, the regulation shall give a positive impact on the development of marriage law in Indonesia.
Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah Jayusman, Jayusman; Efrinaldi, Efrinaldi; Jaya, Hervianis Virdya; Putra, Andi Eka; Bunyamin, Mahmudin
MU'ASYARAH: Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam Vol 1, No 1 (2022): Oktober
Publisher : UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29300/mua.v1i1.4896

Abstract

Pemerintah DKI Jakarta membuat suatu kebijakan yang mewajibkan setiap masyarakatnya yang hendak menikah harus melakukan pemeriksaan kesehatan. Surat pemeriksaan kesehatan menjadi salah satu syarat dilangsungkannya perkawinan yang mencakup imunisasi TT, tes HIV/AIDS, IMS, dan Hepatisis yang dilakukan oleh puskesmas dan/rumah sakit setempat, kemudian hasilnya berupa Sertifikat Layak Kawin. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah tinjauan maslahah terhadap Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin dalam konteks pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia? Penelitian ini berjenis library research dan bersifat deskriptif analitis. Data primernya Pergub DKI Jakarta No. 185 Tahun 2017 sedangkan data sekundernya terdiri dari literatut terkait. Penelitian ini menggunakan kajian teori maslahah dan pendekatan Ushul Fiqh. Analisis dan penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Kesimpulannya, kebijakan ini merupakan upaya preventif, dalam rangka mencegah hal-hal seperti: penyebaran penyakit menular, perceraian, KDRT, kematian ibu dan bayi yang disebabkan karena faktor kesehatan, dan penyakit turunan. Kebijakan ini sejalan dengan tujuan dari hukum Islam yang disebut dengan maqāsid syarī’ah yaitu demi hifz al-nafs (menjaga jiwa antar calon pengantin dari penyakit menular, menjaga jiwa bagi ibu hamil juga pada bayi yang dikandungnya). Kebijakan ini memberikan kemaslahatan bersama khususnya bagi calon pengantin dan anak keturunannya sebagai generasi penerus bangsa.
Co-Authors Andi Eka Putra Bunyamin, Mahmudin Efrinaldi Efrinaldi Jayusman Jayusman Julir, Nenan Rahmat Hidayat