Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik: Tinjauan Yuridis terhadap SPBE di Indonesia Suryana, T.B.M. Ferdiansyah; Rahmawati, Aisyah Azzahrah; Ramdanti, Neng Sulisna; Safitri, Assahra Nabila
CONSTITUO : Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik Vol 4 No 1 (2025): CONSTITUO Jurnal Riset Hukum Kenegaraan dan Politik
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara Islam (Siyasah Syar'iyyah) STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47498/constituo.v4i1.4944

Abstract

Transformasi digital dalam sektor pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia menjadi wujud komitmen pemerintah dalam reformasi birokrasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis landasan hukum SPBE serta tantangan implementatif di tingkat pusat dan daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia regulasi seperti Perpres No. 95 Tahun 2018, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, hambatan teknis, budaya birokrasi, dan ketimpangan infrastruktur masih menjadi kendala utama. Studi kasus dari beberapa daerah menunjukkan adanya inovasi pelayanan digital, tetapi belum seluruhnya terintegrasi secara optimal. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan SPBE sangat ditentukan oleh kolaborasi antarinstansi, literasi digital masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan regulasi yang adaptif dan operasional. Oleh karena itu, keberlanjutan SPBE memerlukan sinergi antara kebijakan, teknologi, dan partisipasi publik demi mewujudkan pemerintahan digital yang inklusif dan berdaya saing.
Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Studi Kasus pada Transaksi E-Commerce di Indonesia Aulia, Syifa Roudhotul; Putri, Desti Shintia; Ramdanti, Neng Sulisna; Arrasyid, Muhammad Raid; Sianipar, Beni Binsardon; Solapari, Nuryati
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i12.240

Abstract

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan kegiatan perdagangan barang, jasa, atau informasi yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet. Dalam sistem e-commerce, transaksi yang dilakukan antara penjual maupun pembeli dilakukan secara online, hal ini memungkinkan mereka tetap bisa berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait wanprestasi dalam kontrak digital pada transaksi e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE. Wanprestasi dalam transaksi e-commerce sering kali terjadi karena ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, dan tindak penipuan yang diperparah oleh rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Regulasi dalam Pasal 1233 dan 1243 KUH Perdata memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi, namun implementasinya terhambat oleh pemahaman hukum yang minim dan prosedur yang rumit. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan pengawasan pemerintah, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi untuk menciptakan transaksi digital yang lebih aman dan adil. Dengan demikian, kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital dapat meningkat, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.