Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Konsep Pendidikan Keadilan Gender di Dalam Sistem Pendidikan Indonesia (Studi Komparasi Pemikiran M. Quraish Shihab dan KH. Husein Muhammad) Sidik, Sangputri; Tanipu, Funco; Solapari, Nuryati; Assabana, Mohammad Syahru; Rahman, Rahmania
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 6 No. 4 (2023): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.593 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v6i4.1949

Abstract

Masyarakat masih banyak yang belum mengetahui apa arti gender. Banyak yang melihatnya hanya sebagai perbedaan seksual atau biologis antara pria dan wanita. Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab tentang gagasan gender dalam pendidikan Islam; 2) untuk mendeskripsikan apa itu KH. Husaein Muhammad memikirkan gagasan gender dalam pendidikan Islam; dan 3) untuk menjelaskan bagaimana ide mereka tentang gender dalam pendidikan Islam yang sama dan berbeda. Artikel ini menggunakan metode yang disebut "elaborasi deskriptif-komparatif" dan metode studi dari perpustakaan. Dari kajian yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) M. Quraish Shihab mengatakan bahwa perbedaan jasmani antara laki-laki dan perempuan tidak ada kaitannya dengan kemampuan yang diberikan Allah SWT kepada manusia. Allah SWT memberi mereka kecerdasan dan kemampuan berpikir yang sama. 2) kondisi mental KH. Husein Muhammad berpikir bahwa hidup selalu menjadi lebih baik dan lebih besar. Wanita semakin pintar dan pintar, dan semakin banyak dari mereka yang lebih pintar daripada pria. Ini karena masyarakat telah membantu setiap orang mencapai potensi penuh mereka. 3) Kedua orang ini dikenal mendukung persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan dalam Islam dan sekolah Islam. 4) Kedua orang ini memiliki pemikiran yang sama tentang persamaan hak bagi laki-laki dan perempuan. Perbedaan pendidikan dan cara berpikir kedua orang tersebut menjelaskan mengapa mereka memiliki pemikiran yang berbeda tentang kesetaraan perempuan dalam pendidikan Islam.
PELATIHAN PARALEGAL BAGI MASYARAKAT PENDAMPING KORBAN KEKERASAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH DI DESA SUJUNG KECAMATAN TIRTAYASA Ikomatussuniah, Ikomatussuniah; Ridwan, Ridwan; Solapari, Nuryati
Jurnal Pengabdian Dinamika Vol 3, No 1 (2016)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62870/dinamika.v3i1.8863

Abstract

Sujung village located in the district of Serang with 80% of the female population is migrant workers. Violence and abuse against the law happens to the workers. Counseling is necessary in order to provide education and legal knowledge for the workers. To that end, we was presented on the role of paralegals to support victims of violence against migrant workers in the Sujung village was given and paralegal training to support violence victims for migrant workers to improve public access to justice. The target audience were the migrant workers as many as 20 people, with the extension methods were lecturing, counseling and training. The material consists of a paralegal extension, recognize other forms of violence as a violation of human rights and access to legal aid for migrant workers in the Province of Banten by Legal Aid for the Poor Regulation 2014, Number 3.
An Analysis of the Gap Between Data Protection Regulations and Privacy Rights Implementation in Indonesia Judijanto, Loso; Solapari, Nuryati; Putra, Irman
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2024): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i01.351

Abstract

This paper analyzes the gap between data protection regulations and the implementation of the right to privacy in Indonesia from a juridical normative perspective. Despite the enactment of the Personal Data Protection (PDP) Law in 2022, significant challenges remain in ensuring the protection of personal data. These challenges include vague legal definitions, limited enforcement mechanisms, and insufficient provisions for regulating emerging digital technologies such as artificial intelligence and big data. Additionally, public awareness of privacy rights remains low, further exacerbating the ineffective implementation of the law. Through a comparative analysis with international frameworks like the GDPR, this paper highlights key areas for improvement in Indonesia's data protection landscape. Recommendations include establishing a centralized data protection authority, enhancing legal provisions for technological advancements, and increasing public engagement to ensure the effective protection of privacy rights in the digital age.
The Impact of Hate Speech Regulations on Freedom of Expression an Indonesian Legal Perspective Muslim, Shohib; Solapari, Nuryati
The Easta Journal Law and Human Rights Vol. 3 No. 01 (2024): The Easta Journal Law and Human Rights (ESLHR)
Publisher : Eastasouth Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/eslhr.v3i01.352

Abstract

This paper explores the impact of hate speech regulation on freedom of expression in Indonesia from a juridical perspective. The study focuses on the legal framework, including the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Indonesian Penal Code (KUHP), both of which are central to the regulation of hate speech. Through an analysis of key statutes, court rulings, and case studies, this paper highlights the tension between protecting public order and safeguarding free speech. The findings reveal that vague legal definitions and broad enforcement of hate speech laws have led to selective prosecution, often targeting political dissent and criticism. These issues raise concerns about the erosion of democratic rights and the potential misuse of hate speech laws for political purposes. Recommendations are provided to clarify legal definitions, ensure proportionality in enforcement, and prevent the misuse of these laws in a manner that balances the protection of social harmony with the preservation of freedom of expression.
Sengketa Perlindungan Hak Cipta Merek Dagang: Studi Kasus Perselisihan Antara Geprek Bensu vs I am Geprek Bensu Tua, Wulan Roma; Roito, Bella Clara; Suryana, Tb. M. Ferdiansyah; Akbar, Kartika Nuranisa; Rahmawati, Aisyah Azzahrah; Solapari, Nuryati
WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol 2 No 1 (2025): WATHAN: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora
Publisher : Fanshur Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71153/wathan.v2i1.182

Abstract

Penelitian ini mengkaji sengketa perlindungan hak cipta merek dagang antara Geprek Bensu milik Ruben Onsu dan I Am Geprek Bensu yang dimiliki oleh PT Ayam Geprek Benny Sujono. Fokus utama dari studi ini adalah untuk memahami aspek hukum perlindungan merek di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang terjadi di Pengadilan Niaga. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, dengan analisis data yang bersumber dari literatur hukum dan dokumen pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa ini berakar dari pendaftaran merek yang dilakukan oleh kedua pihak, di mana I Am Geprek Bensu terlebih dahulu mendaftarkan mereknya pada 3 Mei 2017, sedangkan Geprek Bensu baru terdaftar pada 7 Juni 2018. Pengadilan Niaga memutuskan untuk membatalkan pendaftaran merek Geprek Bensu karena dianggap tidak memiliki itikad baik, mengingat Ruben Onsu sebelumnya pernah menjadi brand ambassador untuk I Am Geprek Bensu. Keputusan ini mencerminkan penerapan sistem "first to file" dalam hukum merek di Indonesia, yang memberikan hak eksklusif kepada pihak yang mendaftarkan merek terlebih dahulu. Studi ini juga menyoroti pentingnya pendaftaran merek sebagai langkah strategis dalam melindungi hak kekayaan intelektual dan mencegah persaingan usaha yang tidak sehat. Temuan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan hukum terhadap merek dagang serta konsekuensi dari pelanggaran hak cipta dalam konteks bisnis kuliner di Indonesia.
The Impact Of Knowledge Share On Employee Performance: The Role Of Gender Baidun, Akhmad; Karyono, Karyono; Solapari, Nuryati; Krishernawan, Indra
SEIKO : Journal of Management & Business Vol 6, No 1 (2023): January - Juny
Publisher : Program Pascasarjana STIE Amkop Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37531/sejaman.v6i1.4083

Abstract

This study aims to determine the extent to which knowledge sharing influences performance employee And How gender can moderate connection between knowledge sharing And performance employee. Study This use method collection data quantitative with collection data field use method questionnaire Which shared direct to employee part marketing PT. Kahatex. Analysis data using the Partial Least Square (PLS) approach. The research results show that knowledge sharing has a positive and significant effect on employee performance and gender has not been tested capable of acting as a moderating variable between the effects of knowledge sharing to performance employee. Keywords: Knowledge Sharing , gender, Performance Employee
Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Migran Indonesia dalam Mengantisipasi Konflik Antar Negara Rayhan, Ahmad; Solapari, Nuryati; Azril, Ridwandani
Publication of the International Journal and Academic Research Vol. 2 No. 1 (2025)
Publisher : Indonesian Student Association Study Center in Türkiye

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63222/pijar.v2i1.23

Abstract

Indonesian Migrant Workers (PMI) are Indonesian citizens who will, are or have done Work by Receiving Wages outside the Territory of Indonesia, this is regulated in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers and its derivative Regulations. Indonesian Migrant Workers are Indonesian citizens who are still under the authority of the Indonesian government, however the position of Indonesian Migrant Workers abroad is very vulnerable to facing unpleasant cases such as Violence, Human Trafficking, Illegal Migrant Workers and various other cases. These cases trigger conflicts between Indonesia and the recipient countries of Indonesian Migrant Workers, due to the relationship between 2 different citizenships. So it is important for the Government of the Republic of Indonesia to provide legal protection efforts and Preventive Actions to Indonesian Migrant Workers who will go Abroad, both in terms of administration, readiness and the purpose of Indonesian Migrant Workers. The method used is the Normative Juridical Method, and the purpose of this study is to analyze how the Urgency of Legal Protection for Indonesian Migrant Workers in Anticipating Conflicts Between Countries. The results of this study explain that the role of the government in making regulations or international agreements with countries where Indonesian migrant workers work is very important in order to protect Indonesian citizens and prevent conflicts between countries that can occur due to problems caused by Indonesian migrant workers.
Criminal Responsibilities of Criminal Trafficking in PerCriminal Responsibilities of Criminal Trafficking in Persons with Mail-Order Bride Mode Between China and Indonesiasons with Mail-Order Bride Mode Between China and Indonesia Rofiana, Reine; Mohas, Muhyi; Mega Jaya, Belardo Prasetya; Solapari, Nuryati; Khairunnisa, Shofia
Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum Vol 56 No 1 (2022)
Publisher : UIN Sunan Kalijaga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ajish.v56i1.994

Abstract

Abstract: This article discusses legal provisions regarding the criminal act of trafficking in persons between Indonesia and China with the mail-order bride mode, which has recently occurred in various regions in Indonesia, and the criminal responsibility of the perpetrators of the trafficking in persons. The primary sources of this research are Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking, the Criminal Law of the People’s Republic of China, Law No. 13 of 2017 concerning the Ratification of the Agreement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China regarding Extradition, and the results of interviews with various party. The secondary sources come from scientific works that study or are related to the object of this research. Using juridical-empirical approach, this study results indicate that the criminal act of trafficking in persons with the order mode of the bride and groom between men with Chinese citizenship and women with Indonesian citizenship was committed by several parties, including Indonesian agents, Chinese agents, mail-order bride service users, and intermediary parties (makcomblang). The perpetrators of the crime of trafficking persons who are in Indonesia can be subject to criminal sanctions as stipulated in Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Human Trafficking. Meanwhile, perpetrators who are domiciled in China can be subject to criminal sanctions through extradition based on an extradition agreement between China and Indonesia (July 1, 2009) which has been ratified by Law No. 13 of 2017 concerning the Ratification of the Agreement between the Republic of Indonesia and the People’s Republic of China regarding Extradition. Abstrak: Artikel ini mengkaji ketentuan hukum tentang tindak pidana perdagangan orang antara Indonesia dan Cina dengan modus pengantin pesanan yang akhir-akhir ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dan  pertanggungjawaban pidana para pelaku tindak pidana perdagangan orang tersebut. Sumber utama penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), Criminal Law of the People’s Republic of China, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina, dan hasil wawancara dengan berbagai pihak. Adapun sumber sekundernya berasal dari karya-karya ilmiah yang mengkaji atau berkaitan dengan objek penelitian ini. Menggunakan pendekatan yuridis-empiris, penelitian ini menemukan bahwa tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengantin pesanan antara laki-laki berkewarganegaraan Cina dengan perempuan berkewarganegaraan Indonesia dilakukan oleh beberapa pihak, yang meliputi agen Indonesia, agen Cina, pengguna jasa pengantin pesanan, dan pihak perantara (makcomblang). Para pelaku tindak pidana perdagangan orang yang berada di Indonesia ini dapat dikenai sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sementara para pelaku yang berkedudukan di negara Cina dapat dikenai sanksi pidana melalui pemberlakuan ekstradisi berdasarkan persetujuan ekstradisi antara Cina dan Indonesia (1 Juli 2009) dan telah disahkan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina. 
Program Food Estate dan Perlindungan Hak Masyarakat di Merauke Solapari, Nuryati; Nazhiah, Agnia; Adzkia, Zalfa; Niluh, Refina; Gracella, Laura
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i12.239

Abstract

Food Estate merupakan istilah populer untuk kegiatan usaha budidaya tanaman skala luas yang konsepnya berupa pengembangan pangan yang dilakukan pemerintah secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan, juga peternakan di suatu kawasan atau wilayah. Dari kegiatan usaha budidaya tanaman yang dilakukan dengan konsep pertanian sebagai sistem industrial yang berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), modal, serta organisasi dan manajemen modern yang berskala 785 hektar. Namun dalam pengaplikasian food estate ini terdapat problematika yang menjegal upaya untuk pemerintah dalam penanganan perubahan iklim bahkan berisiko konflik dengan masyarakat. Adapun, Hak Masyarakat yaitu hak yang dimiliki oleh warga negara, suatu kelompok, atau komunitas yang bertujuan untuk menciptakan kedamaian, menjaga kesejahteraan sosial, dan melindungi kepentingan bersama dalam berbagai aspek. Hak Masyarakat dalam konteks hukum seringkali diakui melalui undang-undang atau konstitusi, dan pelaksanannya dapat diawasi oleh negara atau lembaga tertentu. Sangat disayangkan hal tersebut tidak terealisasi pada masyarakat di Wilayah Merauke yang mengalami konflik dengan pemerintah yang disebabkan oleh program food estate di mana ada pihak yang dirugikan dalam program food estate tersebut.
Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Kontrak Digital: Studi Kasus pada Transaksi E-Commerce di Indonesia Aulia, Syifa Roudhotul; Putri, Desti Shintia; Ramdanti, Neng Sulisna; Arrasyid, Muhammad Raid; Sianipar, Beni Binsardon; Solapari, Nuryati
Jurnal Inovasi Global Vol. 2 No. 12 (2024): Jurnal Inovasi Global
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jig.v2i12.240

Abstract

Electronic Commerce (e-commerce) merupakan kegiatan perdagangan barang, jasa, atau informasi yang dilakukan melalui media elektronik, terutama melalui internet. Dalam sistem e-commerce, transaksi yang dilakukan antara penjual maupun pembeli dilakukan secara online, hal ini memungkinkan mereka tetap bisa berinteraksi tanpa harus bertemu secara fisik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait wanprestasi dalam kontrak digital pada transaksi e-commerce di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE. Wanprestasi dalam transaksi e-commerce sering kali terjadi karena ketidaksesuaian barang, keterlambatan pengiriman, dan tindak penipuan yang diperparah oleh rendahnya kesadaran konsumen terhadap hak dan kewajibannya serta lemahnya pengawasan terhadap pelaku usaha. Regulasi dalam Pasal 1233 dan 1243 KUH Perdata memberikan landasan hukum untuk menuntut ganti rugi, namun implementasinya terhambat oleh pemahaman hukum yang minim dan prosedur yang rumit. Penelitian ini menekankan pentingnya edukasi hukum kepada masyarakat, peningkatan pengawasan pemerintah, serta kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi untuk menciptakan transaksi digital yang lebih aman dan adil. Dengan demikian, kepercayaan konsumen terhadap transaksi digital dapat meningkat, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.