Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENANGANAN KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH SATUAN LALU LINTAS POLRES PARIGI MOUTONG Morangki, Albert
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Apabila kita melihat pada saat ini banyak terjadi ketidakpatuhan masyarakat terhadap lalu lintas di berbagai kota besar di Indonesia sehingga tidak jarang sering menimbulkan kecelakaan, seperti contoh yang terjadi dibeberapa kota besar secara khusus Kabupaten Parigi Moutong. Ketika zaman menuntut semua harus bergerak cepat, yang terjadi di jalan justru sebaliknya, yaitu perlambatan dan kesemrawutan. Gerakan arus lalu lintas di indonesia semakin hari semakin melambat saja, ini terjadi akibat satu persoalan serius, yaitu kemacetan lalu lintas. kekacauan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan lalu lintas sepertinya sudah menjadi rahasia umum. 
TUGAS DAN KEWENANGAN KORLANTAS MENURUT PERATURAN KAPOLRI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN SURAT IJIN MENGEMUDI Morangki, Albert
Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2024): Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Sintuwu Maroso

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak : Beberapa fungsi Kepolisian tersebut di atas, memiliki hubungan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya, sebagaimana Polri memiliki tugas pokok sesuai yang tertuang dalam UU No. 2 tahun 2002 pasal 13 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta melaksanakan penegakan hukum. Implementasi melaksanakan tugas pokok tersebut diorientasikan guna membangun Polri yang kuat dan berwibawa yang diselaraskan dengan agenda pembangunan nasional yang memuat Visi, Misi, Strategi pokok pembangunan, serta sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat
HUKUM PADA MASA TRANSISI DAN DEMOKRATISASI Morangki, Albert
UNES Law Review Vol. 5 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i2.395

Abstract

Berakhirnya kekuasaan orde baru pada tahun 1998, melahirkan harapan yang besar terhadap proses demokrasi termasuk reformasi hukum. Harapan yang begitu besar selama bertahun-tahun semakin berkurang dan nyaris hilang, karena perubahan-perubahan yang dilakukan belum menunjukkan bahwa keadilan hukum telah telah dapat dilaksanakan oleh masyarakat luas. Salah satu masalah dalam masa transisi ialah : bagaimana rejim baru menyikapi kejahatan dari masa lal. Rejim lama telah meninggalkan sejumlah besar kejahatan yang tidak pernah terselesaikan. Kejahatan yang telah menimbulkan penderitaan bagi banyak orang. Persoalan ini coba diatasi dengan menciptakan instrument-instrumen yang bersifat tradisional untuk segera memberi keadilan yang dapat dicicipi oleh masyarakat, sekaligus memelihara proses demokratisasi yang baru berjalan dengan memperkuat rule of law. Praktek demokrasi yang diselenggarakan baik orde lama maupun orde baru melahirkan system pemerintahan yang sentralistik, borokratik bahkan cenderung otoriter. Hasil akhir dari kedua masa pemerintahan ini agalah “kegagalan” akibat ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya. Hal inilah yang kemudian melahirkan babak baru yaitu “era reformasi” untuk melakukan koreksi dan perubahan terhadap tatanan pemerintahan yang lebih demokratis.