Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Domestik Asmalinda Sy; Aldri Frinaldi; Rembrant
Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu Vol. 2 No. 12 (2024): GJMI - DESEMBER
Publisher : PT. Gudang Pustaka Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59435/gjmi.v2i12.1209

Abstract

Pengelolaan sampah organik rumah tangga di Indonesia menjadi isu lingkungan yang krusial, terutama di kawasan perkotaan dengan populasi padat. Pemerintah memiliki tanggung jawab penting, sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2008 dan PP No. 81 Tahun 2012, untuk melaksanakan pengurangan dan penanganan limbah yang efektif melalui kebijakan berkelanjutan, pengembangan infrastruktur, dan edukasi masyarakat. Sampah organik, yang mendominasi limbah rumah tangga hingga 70%, menghadirkan tantangan lingkungan seperti emisi gas rumah kaca dan risiko pencemaran jika tidak dikelola dengan baik. Artikel ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis dokumen kebijakan dan laporan terkini untuk mengevaluasi implementasi pengelolaan limbah domestik. Hasilnya menunjukkan pentingnya kolaborasi multi-pihak, penerapan teknologi ramah lingkungan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengurangi volume limbah. Studi kasus di pemerintahan daerah mengilustrasikan keberhasilan program berbasis komunitas dalam pengelolaan limbah. Namun, masih terdapat kendala berupa minimnya infrastruktur, alokasi anggaran, dan kesadaran masyarakat yang memadai. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, insentif bagi sektor swasta, dan inovasi teknologi untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).
Konversi Utang PT Menjadi Saham Berdasarkan UU Kepailitan PKPU Nomor 37 Tahun 2004 Rafi Muhammad Ave; Rembrant; Yasniwati
Jurnal Niara Vol. 18 No. 2 (2025): September
Publisher : FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI UNIVERSITAS LANCANG KUNING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/08w4p646

Abstract

This study aims to analyze the regulation of debt-to-equity conversion in limited liability companies within the framework of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations and examine the considerations of commercial court judges in ratifying peace plans through a case study of Commercial Court Decision Number: 497/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst involving PT. Waskita Beton Precast Tbk (WSBP). The research method employs a normative juridical approach with descriptive-analytical characteristics, utilizing secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials collected through document study and library research. Data analysis techniques use qualitative methods through interpretation, conclusion drawing, and presentation in sentence form based on expert opinions and statutory regulations. Research results indicate that debt restructuring through debt-to-equity conversion is not specifically regulated in the Bankruptcy Law, making legal foundations rely solely on technical provisions such as Articles 222, 281 of the Bankruptcy Law, and Article 41 of the Company Law, which potentially conflict with business continuity and balance principles, particularly in the WSBP case that was under special monitoring by the Financial Services Authority yet still obtained homologation ratification that could potentially harm creditors