Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penanganan Kasus Anak Sebagai Pengemis Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Amnur, Riski; Irwansyah, Irwansyah
Journal of Citizen Research and Development Vol 1, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jcrd.v1i2.3149

Abstract

Penelitian ini mengkaji penanganan kasus anak yang bekerja sebagai pengemis dalam perspektif Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003. Fokus utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas undang-undang dalam melindungi anak-anak dari bentuk pekerjaan yang berbahaya dan mengeksplorasi kelemahan dalam pelaksanaannya. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis literatur, studi kasus, serta wawancara dengan pihak terkait seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan pakar hukum. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 secara tegas melarang mempekerjakan anak di bawah umur dan mengatur sanksi bagi pelanggar, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Faktor-faktor seperti kurangnya pengawasan, minimnya sumber daya, serta kurangnya kesadaran masyarakat turut berkontribusi pada kurang optimalnya perlindungan anak. Penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan kapasitas penegak hukum, serta kampanye kesadaran publik untuk mengurangi jumlah anak yang dieksploitasi sebagai pengemis.
HAK UANG PENSIUN ANGGOTA DPR RI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1980 TERHADAP ASAS KEADILAN DAN PROPORSIONALITAS PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH Amnur, Riski; Khalid, Khalid
Law Jurnal Vol 6, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v6i2.8378

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan publik mengenai pemberian hak pensiun seumur hidup bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980. Pengaturan tersebut dinilai menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas, mengingat jabatan anggota DPR RI bersifat periodik dan berbasis mandat politik rakyat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan normatif hak pensiun anggota DPR RI serta menilai relevansinya terhadap asas keadilan dan proporsionalitas dalam perspektif siyasah dusturiyah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis, serta didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hak pensiun anggota DPR RI memiliki dasar hukum positif yang sah, pengaturannya belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan, proporsionalitas, dan kemaslahatan publik. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan tersebut memerlukan peninjauan ulang agar selaras dengan prinsip keadilan, amanah, dan pengelolaan keuangan negara yang berorientasi pada kemaslahatan umum.