Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dampak Pemberitaan Fajar Cirebon Dalam Pendidikan Politik Tinjauan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Hafizd, Jefik; Abdul Hakim, Fadlih; Rana, Mohamad
Equality : Jurnal Hukum dan Keadilan Vol 1 No 2 (2024): Hukum Artificial Intelligence
Publisher : Yayasan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Sisi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69836/equality-jlj.v1i2.115

Abstract

Facing the 2024 general election, there is a need for political education to provide enlightenment to the public in order to provide rational choices for candidates competing in the 2024 election so as to produce competent leaders. One of those involved in providing political outreach through the contribution of the mass media. However, in reality what is happening in society is that people are still consumed by hoax news and also fall prey to dirty election practices. This research aims to examine the impact of reporting from the Fajar Cirebon Newspaper on political education in the 2024 Election in Cirebon City and examine the impact of Law Number 40 of 1999 concerning the Press on mass media reporting in providing political educational information. This research uses empirical juridical methods through a case study research approach. Data collected through interviews, observation, documentation was then analyzed using descriptive analysis methods. It can be seen from the results of this study that the impact of Fajar Cirebon's reporting on political education in the 2024 elections in Cirebon City is that it can have an impact as a shaper of public opinion by providing a forum for judicial candidates or legislative candidates to express their ideas through various platforms available at Fajar Cirebon. Apart from that, the mass media has an impact as a balancer and observer of elections. Then, regarding the impact of the Press Law on mass media reporting in providing political educational information, it can provide benefits felt by the public, such as easy access to political information and a guaranteed level of accuracy, mass media can be present to provide references to circulating issues. And related to producing information, mass media will be more flexible because freedom is guaranteed by the state.
Peran Media Sosial Sebagai Sarana Partisipasi Warganet Dalam Mewujudukan Keadilan dan Akuntabilitas Penegakan Hukum di Indonesia Al Mustaqim, Dede; Abdul Hakim, Fadlih; Atfalina, Hikmah; Fatakh, Abdul
Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Papanda Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56916/jmrd.v1i1.655

Abstract

Media sosial telah menjadi alat yang semakin krusial bagi warganet dalam berpartisipasi aktif dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan akuntabilitas penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk merinci dan menganalisis peran media sosial dalam memfasilitasi partisipasi warganet serta dampaknya terhadap keadilan dan akuntabilitas, khususnya dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Dalam metodologi penelitian ini, dilakukan studi literatur menyeluruh dan analisis mendalam terhadap kasus-kasus kontroversial yang melibatkan media sosial. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi aktif warganet melalui media sosial dapat berkontribusi signifikan dalam mewujudkan keadilan dan meningkatkan tingkat akuntabilitas penegakan hukum di negara ini. Dengan berbagai platform media sosial, warganet dapat dengan cepat menyebarkan informasi, memobilisasi dukungan publik, dan mengawasi tindakan penegak hukum. Meskipun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan kendala yang perlu diatasi agar potensi media sosial dapat dimaksimalkan dalam mencapai tujuan tersebut. Dukungan yang lebih kuat, pengelolaan konten yang bijaksana, dan regulasi yang tepat diperlukan untuk memastikan bahwa media sosial dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mencapai keadilan dan akuntabilitas dalam penegakan hukum di Indonesia.