Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penyebab dan Faktor Resiko Stunting di Desa Pantai Cermin Kabupaten Langkat Sumatera Utara Hasibuan, Siti Hawa; Akbar, Raihan Ryanta; Nashrillah, Nashrillah
Jurnal Akuntansi Hukum danĀ Edukasi Vol 1, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3724

Abstract

Penyakit stunting merupakan permasalahan kesehatan serius di Indonesia, terutama pada balita yang mengalami kekurangan gizi kronis, yang mengakibatkan tinggi badan tidak sesuai standar usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stunting di Desa Pantai Cermin, Kabupaten Langkat, serta mengembangkan inovasi makanan tambahan untuk mencegah stunting. Metode penelitian meliputi studi pustaka, observasi langsung, dan wawancara dengan bidan dan kader desa. Data dikumpulkan dari posyandu dan wawancara dengan staf desa mengenai kondisi balita dan faktor risiko stunting. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 balita terindikasi stunting, yang sebelumnya tidak terdata. Faktor-faktor penyebab stunting diidentifikasi sebagai kurangnya pemenuhan gizi ibu hamil, pola asuh yang tidak optimal, sanitasi dan akses air bersih yang tidak memadai, serta ketidakteraturan pemantauan data stunting. Inovasi makanan tambahan berupa pancake pisang diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan asupan gizi balita. Pancake pisang yang kaya nutrisi diharapkan dapat menurunkan risiko stunting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemantauan dan edukasi kesehatan untuk menurunkan prevalensi stunting di Desa Pantai Cermin.
Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 Yofiza, Yofiza; Kurniawan, Dede; Sinaga, Soni Askar; Hermawan, Mhd Anggi; Akbar, Raihan Ryanta; Siregar, Hamonangan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dengan diundangkannya UU PPTPPU, hukum TPPU di Indonesia mengalami pergeseran besar. Perubahan paling signifikan termasuk memberikan wewenang yang lebih bnayak kepada PPATK berbanding dengan undang-undang yang lama, meskipun tidak memberikan wewenang untuk menyelidiki. Beberapa wewenang baru termasuk penghentian dan pemeriksaan sementara transaksi, rekomendasi penyadapan, peraturan informasi, dan kerja sama dalam maupun luar negeri, baik multilateral serta bilateral. PPATK memiliki tugas strategis dan penting untuk program pemulihan aset, terutama dalam menyediakan informasi finansial untuk melacak harta kekayaan. Kewenangan PPATK untuk menjatuhkan sanksi administratif sangat terkait dengan penerapan Mekanisme tindakan yang dapat dijalankan