Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Penyebab dan Faktor Resiko Stunting di Desa Pantai Cermin Kabupaten Langkat Sumatera Utara Hasibuan, Siti Hawa; Akbar, Raihan Ryanta; Nashrillah, Nashrillah
Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi Vol 1, No 2 (2024): November 2024
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jahe.v1i2.3724

Abstract

Penyakit stunting merupakan permasalahan kesehatan serius di Indonesia, terutama pada balita yang mengalami kekurangan gizi kronis, yang mengakibatkan tinggi badan tidak sesuai standar usia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab stunting di Desa Pantai Cermin, Kabupaten Langkat, serta mengembangkan inovasi makanan tambahan untuk mencegah stunting. Metode penelitian meliputi studi pustaka, observasi langsung, dan wawancara dengan bidan dan kader desa. Data dikumpulkan dari posyandu dan wawancara dengan staf desa mengenai kondisi balita dan faktor risiko stunting. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 8 balita terindikasi stunting, yang sebelumnya tidak terdata. Faktor-faktor penyebab stunting diidentifikasi sebagai kurangnya pemenuhan gizi ibu hamil, pola asuh yang tidak optimal, sanitasi dan akses air bersih yang tidak memadai, serta ketidakteraturan pemantauan data stunting. Inovasi makanan tambahan berupa pancake pisang diperkenalkan sebagai solusi untuk meningkatkan asupan gizi balita. Pancake pisang yang kaya nutrisi diharapkan dapat menurunkan risiko stunting. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya peningkatan pemantauan dan edukasi kesehatan untuk menurunkan prevalensi stunting di Desa Pantai Cermin.
Analisis Hukum terhadap Peranan PPATK dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2010 Yofiza, Yofiza; Kurniawan, Dede; Sinaga, Soni Askar; Hermawan, Mhd Anggi; Akbar, Raihan Ryanta; Siregar, Hamonangan
Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 9 No. 1 (2025)
Publisher : LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jptam.v9i1.25369

Abstract

Dengan diundangkannya UU PPTPPU, hukum TPPU di Indonesia mengalami pergeseran besar. Perubahan paling signifikan termasuk memberikan wewenang yang lebih bnayak kepada PPATK berbanding dengan undang-undang yang lama, meskipun tidak memberikan wewenang untuk menyelidiki. Beberapa wewenang baru termasuk penghentian dan pemeriksaan sementara transaksi, rekomendasi penyadapan, peraturan informasi, dan kerja sama dalam maupun luar negeri, baik multilateral serta bilateral. PPATK memiliki tugas strategis dan penting untuk program pemulihan aset, terutama dalam menyediakan informasi finansial untuk melacak harta kekayaan. Kewenangan PPATK untuk menjatuhkan sanksi administratif sangat terkait dengan penerapan Mekanisme tindakan yang dapat dijalankan
Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pemalsuan Label Halal Dalam Produk Makanan Akbar, Raihan Ryanta; Yazid, Imam
Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Vol. 25 No. 1 (2026): JUNI
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v25i1.11290

Abstract

This study aims to analyze the form and mode of the crime of falsifying halal labels on food products in Indonesia and to examine the effectiveness of Muslim consumer protection from the perspective of positive law and Islamic criminal law (jinayah). In addition, this study aims to find out how halal label falsification is seen in Islamic sharia norms and its position in the national legal system, especially related to the protection of Muslim consumers' rights to halal product information. The research method used is normative legal research (normative juridical) with a legislative approach, a case approach, and a legal sociology approach. The research data was obtained through library research which includes primary, secondary, and tertiary legal materials, such as laws and regulations, legal literature, ulama fatwas, the Qur'an, and Hadith. The data was analyzed using a descriptive qualitative analysis method by interpreting and comparing positive legal norms and Islamic criminal law related to halal label falsification.  The results of the study show that the falsification of halal labels on food products is generally carried out through the inclusion of halal logos without an official certificate. In Islamic criminal law, this act is included in jarimah ta'zir because it contains elements of fraud and forgery. In positive law, the action violates the provisions of laws and regulations regarding halal product assurance and consumer protection.