<![CDATA[The rapidly developing digital finance sector in Indonesia has brought both positive and negative impacts. While it has enhanced the accessibility of financial services, it has also led to an increase in digital financial fraud. This study aims to develop specific preventive techniques tailored to Indonesia's context by investigating the phenomenon of digital financial fraud through the lenses of behavioral theory, technology, and legislation. The methodology employed is a descriptive-analytical systematic literature review covering the period from 2022 to 2025, incorporating a variety of textual sources. The findings highlight three main reasons behind the occurrence of digital fraud: a lack of public knowledge about technology and finance, vulnerabilities in digital security systems, and outdated legislation that fails to keep pace with new innovations. Case studies conducted by the Financial Services Authority (OJK) and the Investment Alert Task Force emphasize recurring issues, such as illegal online lending, fraudulent investment schemes using mobile apps, and data breaches involving personal identity information. A successful prevention strategy requires strong and enforceable regulations, advanced technologies like blockchain and Artificial Intelligence (AI), and comprehensive literacy programs.Keywords: fintech, fraud detection, digital fraud, mitigation strategy, OJK, Indonesia Abstrak Baik hal baik maupun buruk telah muncul dari sektor keuangan digital Indonesia yang berkembang Sektor ini telah meningkatkan penipuan keuangan digital tetapi juga membuat layanan keuangan lebih mudah diakses. Dengan tujuan mengembangkan teknik pencegahan yang spesifik untuk kondisi Indonesia penelitian ini berupaya menyelidiki fenomena penipuan sistem keuangan digital dari sudut pandang teori perilaku, teknologi, dan legislasi. Metodologi yang digunakan adalah studi literatur sistematis deskriptif-analitis yang mencakup tahun 2022–2025 dan meliputi berbagai sumber tekstual. Menurut temuan ada tiga alasan utama mengapa penipuan digital terjadi: kurangnya pengetahuan masyarakat tentang teknologi dan uang, kerentanan dalam sistem keamanan digital, dan undang-undang yang belum diperbarui cukup cepat untuk mengakomodasi inovasi baru. Studi kasus yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satuan Tugas Siaga Investasi menyoroti kesamaan termasuk contoh pinjaman internet ilegal skema investasi curang menggunakan aplikasi seluler dan pelanggaran data yang melibatkan informasi identitas pribadi Peraturan perundang-undangan yang kuat dan dapat diterapkan teknologi mutakhir seperti blockchain dan Kecerdasan Buatan (AI) serta program literasi yang komprehensif merupakan komponen penting dari strategi pencegahan yang sukses. Kata Kunci: fintech, deteksi penipuan, digital fraud, strategi migitasi, OJK, Indonesia]]>
