Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Hukum perikatan: Wanprestasi dan hapusnya perjanjian Nuraida, Siti Rahma; Putri, Nabila; Rahmawati, Ima; Bahri, Musa
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.39

Abstract

Artikel jurnal ini mengkaji undang-undang wanprestasi dan penerapan hukum di Indonesia secara luas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang mengatur wanprestasi, peraturan-peraturan untuk pemutusan perjanjian, dan hasil dari pemutusan perjanjian. Dengan menggunakan pendekatan doktrinal hukum, penelitian ini mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang relevan, yurisprudensi, dan karya ilmiah. Hal-hal yang dikaji antara lain mengenai wanprestasi, antisipasi, dan ketidakmungkinan terjadinya wanprestasi, yang secara tegas diatur dalam hukum di Indonesia untuk membantu manajemen risiko. Studi ini mengungkapkan bahwa pemutusan perjanjian merupakan tindakan hukum yang serius yang harus ditangani dengan hati-hati, dengan menyoroti kemungkinan konsekuensi yang mungkin timbul bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, studi ini menyoroti perlunya ketentuan perjanjian yang jelas dan tidak ambigu untuk memastikan bahwa perjanjian yang lancar dapat terlaksana.
Efektivitas upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia Lestari, Siska Dewi; Fasya, Muhamad Farhan Aishwar; Putri, Nabila; Bahri, Musa; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.90

Abstract

Sengketa pajak di Indonesia terus meningkat seiring kompleksitas regulasi dan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas upaya hukum keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan Kembali dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas upaya hukum masih terbatas oleh rendahnya independensi keberatan, lambatnya proses banding, keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur gugatan, serta kualitas administrasi fiskus yang belum merata. Meskipun kerangka hukum cukup kuat, implementasinya belum optimal dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan aksesibilitas prosedur agar perlindungan hak wajib pajak dapat tercapai secara proporsional.