Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Multidisiplin
WN, Santy Fitnawati
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
Akibat ekonomi pemungutan pajak WN, Santy Fitnawati; Fauzan, Ahmad; Dharmawan, Asep; Apriliani, Natasha
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.41

Abstract

Pajak adalah iuran wajib yang dikenakan kepada masyarakat yang memenuhi syarat untuk menjadi wajib pajak. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normative dengan pendekatan deskriptif dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang pemungutan pajak dan dampak ekonomi akibat pemungutan pajak. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui bagaimana dampak ekonomi dari adanya pemungutan pajak dalam perekonomian suatu negara. Pemungutan pajak sudah ada sejak zaman kuno. Awalnya, pajak digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik seperti pembangunan jalan, irigasi, dan pertahanan. Seiring berjalannya waktu, sistem perpajakan menjadi lebih kompleks dan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintahan. Dalam Perpajakan Indonesia mengenal Tiga Cara Sistem Pemungutan Pajak yaitu Official Assessmet System, Self Assessment System dan With Holding system dimana masing-masing memiliki karakteristik dan aplikasi tersendiri dalam pengumpulan pajak. Namun, terdapat tantangan dalam pemungutan pajak di Indonesia terkait dengan kurangnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak serta risiko penghindaran pajak Dampak Ekonomi dari Pemungutan Pajak dibagi menjadi 2 yaitu Dampak Secara Langsung dan Tidak Langsung.
Akibat hukum dari suatu perjanjian dalam perspektif hukum perdata Indonesia WN, Santy fitnawati; Mulyani, Intan Tri; Lestari, Siska Dewi; Suyatna, Riki Gana
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.43

Abstract

Sebagai subjek hukum manusia tidak terlepas dari hal yang bernama Perjanjian, Perjanjian merupakan salah satu instrumen utama dalam hukum perdata yang mengatur hubungan antara pihak-pihak yang sepakat untuk melakukan suatu tindakan hukum tertentu. Artikel ini bertujuan untuk membahas akibat-akibat hukum yang timbul dari suatu perjanjian, baik terhadap pihak yang terlibat, maupun terhadap pihak ketiga yang dapat terpengaruh. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan deskriptif, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian yang sah memiliki akibat hukum berupa kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi isi perjanjian, serta memberikan hak untuk menuntut pemenuhan perjanjian melalui jalur hukum.
Hutang pajak WN, Santy Fitnawati; Sunarya, Asep; Riyanto, Surya; Rivaldi, Wahyu
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.45

Abstract

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara untuk biaya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Undang-Undang Pajak Nomor 19 Tahun 2000 adalah dasar hukum mengenai hutang pajak. Hutang pajak yang terjadi di KPP disebabkan karena kurangnya kesadaran pemahaman akan kewajibannya dalam melaksanakan peran perpajakan mengakibatkan fiskus (Pejabat Pajak) harus menetapkan besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, besarnya ketetapan pajak yang ditentukan oleh fiskus menyebabkan meningkatnya tunggakan pajak. Dari permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang hutang pajak yaitu akibat kelalaian pembayaran pajak maka timbulnya hutang pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pendekatan normatif (Statutory Approach), metode penelitian ini memfokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang terkait dengan pajak secara umum maupun ketentuan khusus mengenai hutang pajak. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu hutang pajak dapat timbul apabila telah adanya peraturan yang mendasarnya dan telah terpenuhinya atau terjadi suatu tatbestand (sasaran pemajakan), yang terdiri dari keadaan-keadaan tertentu dan/atau juga peristiwa ataupun perbuatan tertentu.
Peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak di Indonesia WN, Santy Fitnawati; Winarso, Cepi; Juniyato, Dwi; Paradises, Sofia Billa; Nathasya, Nathasya
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 3 No. 1 (2025): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v3.i1.46

Abstract

Dalam ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Dari sini dapat dilihat bahwa setiap peradilan memiliki tugasnya masing-masing untuk mengatasi suatu sengketa. Disini penulis lebih memfokuskan kepada sengketa dalam bidang administrasi terutama perpajakan, yang dimana tempat penyelesaiannya itu dapat dilakukan di lingkungan peradilan tata usaha negara. Dari paparan singkat tersebut, penulis tertarik mengajukan beberapa permasalahan diantaranya apakah penyebab timbulnya sengketa pajak dan bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Tujuan penulisan jurnal ini adalah supaya pembaca dapat mengetahui bagaimana peranan peradilan administrasi dalam mengatasi sengketa pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah yuridis normatif. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu Peradilan Administrasi dipandang sangat perlu adanya atau sangat diperlukan, karena dipandang sebagai tempat pengadilan untuk suatu perkara yang mengkhusus di bidang administrasi itu sendiri. Dengan adanya suatu pengadilan yang khusus menangani perkara-perkara di bidang administrasi, tentunya orang-orang akan lebih percaya dan yakin atas keputusan yang diberikan dalam suatu perkara administrasi dan tidak ada lagi keraguan karena yang menyelesaikan perkara tersebut adalah orang-orang yang khusus dibidangnya.
Analisis ketentuan umum perpajakan dan kontribusi pajak terhadap kedaulatan fisikal negara Nuraida, Siti Rahma; Angriani, Fani Shyla; Azizah, Afwa Nur; Hayatinufus, Meisha Amelia; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.86

Abstract

Artikel ini mengkaji tantangan dalam penerapan ketentuan umum perpajakan serta upaya optimalisasi kontribusi pajak untuk memperkuat kedaulatan fiskal negara. Kajian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kompleksitas dinamika ekonomi global yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, konsistensi regulasi, dan kemampuan negara dalam memobilisasi penerimaan domestik. Penelitian ini bertujuan menganalisis hambatan hukum dan struktural dalam sistem perpajakan Indonesia, serta mengidentifikasi mekanisme strategis yang dapat menjadikan pajak instrumen fiskal yang tangguh, terutama pada situasi krisis global seperti guncangan ekonomi dan perubahan iklim. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, penelitian ini mengevaluasi regulasi yang berlaku dan membandingkannya dengan praktik internasional. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerangka perpajakan Indonesia masih menghadapi tantangan dalam kepatuhan wajib pajak, harmonisasi hukum, dan kapasitas fiskal adaptif. Namun demikian, penelitian juga mengungkap bahwa optimalisasi kontribusi pajak melalui reformasi digital, penguatan penegakan hukum, dan kebijakan pajak yang responsif terhadap lingkungan dapat secara signifikan meningkatkan kedaulatan fiskal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan koherensi regulasi perpajakan dan penyelarasan dengan perkembangan global merupakan langkah penting untuk memastikan ketahanan fiskal jangka panjang.
Kajian komprehensif tentang subjek, objek, dan tarif PPH dan PPN bagi wajib pajak di Indonesia Fithroh, Muidatul; Nengsih, Eka Yulia; Mulyani, Intan Tri; Saputra, Bayu Aditya; Hakiki, Rizkiy; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.87

Abstract

Kajian mengenai subjek, objek, dan tarif Pajak Penghasilan (PPh) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan aspek fundamental dalam sistem perpajakan Indonesia yang berbasis self-assessment system. Pemahaman yang komprehensif atas kedua jenis pajak tersebut sangat diperlukan agar wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar, transparan, dan sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara mendalam struktur subjek pajak, kategori objek pajak, dan ketentuan tarif yang berlaku pada PPh dan PPN, serta hubungan keduanya dalam praktik administrasi perpajakan modern. Penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif-kualitatif dengan studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur akademik, dan publikasi resmi Direktorat Jenderal Pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa PPh dan PPN memiliki karakteristik yang berbeda namun saling melengkapi; PPh menekankan kemampuan ekonomis wajib pajak, sedangkan PPN menitikberatkan pada konsumsi barang dan jasa. Perbedaan subjek, objek, dan tarif kedua pajak ini memberikan implikasi signifikan terhadap beban kepatuhan, perencanaan pajak, serta stabilitas penerimaan negara. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dan praktis bagi mahasiswa, peneliti, dan pemangku kebijakan perpajakan.
Hukum pajak: Penggolongan pajak dan peranannya bagi negara Anfal, Sofiatul; Rahmawati, Ima; Kasjana, Kasjana; Ibrahim, Ilman; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.88

Abstract

Pajak merupakan instrumen utama dalam sistem keuangan negara yang berperan penting Dalam pembiayaan kegiatan publik dan pengaturan ekonomi. Penggolongan pajak Berdasarkan berbagai kriteria, seperti objek, subjek, dan sifatnya, memungkinkan pemerintah Untuk mengelola sumber pendapatan secara lebih efektif. Artikel ini menganalisis klasifikasi Pajak menurut Undang-Undang Perpajakan Indonesia, termasuk pajak penghasilan, pajak Pertambahan nilai, pajak bumi dan bangunan, serta pajak lainnya. Peranan pajak bagi Negara melampaui fungsi fiskal semata, meliputi redistribusi kekayaan, stabilisasi ekonomi, Dan regulasi perilaku masyarakat. Selain itu, implikasi penggolongan pajak terhadap Kebijakan fiskal tercermin dalam kemampuan pemerintah untuk merancang kebijakan yang Adil, transparan, dan responsif terhadap tantangan ekonomi. Melalui kajian ini, penulis Menyoroti pentingnya harmonisasi antara klasifikasi pajak dan kebijakan fiskal untuk Meningkatkan kepatuhan wajib pajak, mengurangi kesenjangan sosial, dan mendukung Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Analisis didasarkan pada data dari Direktorat Jenderal Pajak dan teori ekonomi terkait, menunjukkan bahwa penggolongan yang tepat Dapat memperkuat peran pajak sebagai pilar utama kesejahteraan negara.
Tinjauan yuridis terhadap kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak Mu’awanah, Yayatul; Marhamah, Siti Habibah; Listyani, Nilam Cahya; Hidayani, Delis; Refaldi, Reza; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.89

Abstract

Pemeriksaan dan penagihan pajak merupakan dua instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia yang berfungsi untuk memastikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam kerangka sistem self assessment. Meskipun wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri, faktanya tingkat pelanggaran dan tunggakan pajak masih tergolong tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan pemeriksaan dan penagihan pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Melalui pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menganalisis prosedur, tahapan, dan legalitas pemeriksaan serta penagihan pajak sebagai upaya penegakan hukum dalam mewujudkan kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemeriksaan dan penagihan pajak yang dilaksanakan secara profesional, akuntabel, dan sesuai prosedur tidak hanya meningkatkan kepastian hukum, tetapi juga berdampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.
Efektivitas upaya hukum dalam penyelesaian sengketa pajak di Indonesia Lestari, Siska Dewi; Fasya, Muhamad Farhan Aishwar; Putri, Nabila; Bahri, Musa; WN, Santy Fitnawati
Jurnal Ilmu Multidisiplin Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Ilmu Multidisiplin
Publisher : Jurnal Ilmu Multidisiplin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53935/jim.v4.i1.90

Abstract

Sengketa pajak di Indonesia terus meningkat seiring kompleksitas regulasi dan perbedaan interpretasi antara wajib pajak dan fiskus. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas upaya hukum keberatan, banding, gugatan, dan peninjauan Kembali dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hak wajib pajak. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan putusan Pengadilan Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas upaya hukum masih terbatas oleh rendahnya independensi keberatan, lambatnya proses banding, keterbatasan pemahaman wajib pajak terhadap prosedur gugatan, serta kualitas administrasi fiskus yang belum merata. Meskipun kerangka hukum cukup kuat, implementasinya belum optimal dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan dan peningkatan aksesibilitas prosedur agar perlindungan hak wajib pajak dapat tercapai secara proporsional.
Co-Authors Ahmad Fauzan Anfal, Sofiatul Angriani, Fani Shyla Apriliani, Natasha Asep Sunarya Azizah, Afwa Nur Bahri, Musa Dharmawan, Asep Fasya, Muhamad Farhan Aishwar Fithroh, Muidatul Hakiki, Rizkiy Hayatinufus, Meisha Amelia Hidayani, Delis Ibrahim, Ilman Ima Rahmawati Juniyato, Dwi Kasjana, Kasjana Lestari, Siska Dewi Listyani, Nilam Cahya Marhamah, Siti Habibah Mulyani, Intan Tri Mu’awanah, Yayatul Nathasya, Nathasya Nengsih, Eka Yulia Nuraida, Siti Rahma Paradises, Sofia Billa Putri, Nabila Refaldi, Reza Riki Gana Suyatna Rivaldi, Wahyu Riyanto, Surya Saputra, Bayu Aditya Winarso, Cepi