Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Yuridis dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Judi Online: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg) Setiowati, Indah; Markoni; Saragih, Horadin; Kantika, I Made
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Maraknya perjudian online di Indonesia menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum, mengingat sifat transnasional dan anonimitas para pelaku. Tindak pidana judi online kerap memanfaatkan celah hukum dan teknologi, sehingga menantang efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam menentukan pelaku tindak pidana judi online menurut UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan hukum bagi pelaku judi online mencakup ancaman pidana sesuai UU ITE dan pidana umum, dengan hukuman bervariasi bergantung pada tingkat keterlibatan pelaku. Kesimpulannya adalah dalam penegakan hukum terhadap judi online, UU ITE menyediakan kerangka hukum yang penting. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang transaksi perjudian melalui media elektronik. Identifikasi pelaku tidak hanya melibatkan pemain, tetapi juga penyelenggara dan operator situs. UU ITE efektif dalam mengatasi judi online dengan pendekatan yang komprehensif.
ANALISIS YURIDIS SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM Yofferson; Markoni; Kantika, I Made; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta meliputi penggunaan trotoar dan jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, sampah yang ditinggalkan PKL memperburuk kebersihan kota. Pengawasan dan penertiban yang kurang maksimal semakin memperparah situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penertiban PKL serta penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan penegakan hukum dengan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKL di Jakarta dilakukan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Pergub Nomor 142 Tahun 2017 yang mengatur lokasi berjualan dan prosedur perizinan. Penindakan terhadap pelanggaran melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Meskipun efektif, tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan terbatasnya fasilitas penataan. Kesimpulannya, penertiban PKL di Jakarta masih menghadapi kendala seperti perlawanan dari PKL dan keterbatasan sumber daya, yang menghambat keberhasilan penegakan aturan. Sarannya, Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD diharapkan menyusun Perda terkait pembinaan dan sanksi hukum bagi PKL, serta Satpol PP perlu mensosialisasikan sanksi yang berlaku. PKL diharapkan mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan tidak berjualan di trotoar atau jalan raya tanpa izin.