Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.873
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lex Jurnalica (Ilmu Hukum) Unram Law Review Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Innovative: Journal Of Social Science Research Jurnal Multidisiplin Indonesia Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Horadin Saragih
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Settlement of Bad Loans Through Auction Execution of Customer Rights at Bank Syariah Indonesia: english Erwin Putra Pratama; Markoni; Joko Widarto; Horadin Saragih
Unram Law Review Vol 8 No 1 (2024): Unram Law Review(ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v8i1.307

Abstract

Bank Syariah Indonesia (BSI) is an Islamic bank institution that provides financing to customers. BSI KCP Tangerang City, one of the sub-branch offices, needs help financing the wrong customers. The bank analyzes financing and applies collateral as collateral for customer financing. This research has a problem formulation: how to resolve lousy credit through auction execution of mortgage rights. This research used the normative juridical approach through interviews with data sources, laws, and literature studies. The results of this study indicate that BSI KCP Tangerang City applies an auction for a bad debt if the customer's financing has a bad status and is reluctant to pay his debts under Bank Indonesia Regulation No. 14/15/PB/2012 concerning Asset Quality Assessment of Commercial Banks. The bank considers the relief efforts of restructuring negotiations, such as rescheduling, reconditioning, and restructuring, given time, to the sale of collateral. The implementation and procedures of the auction are submitted to the KPKNL by the Minister of Finance Regulation Number 213 / PMK.06 / 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Auctions. The bank conducts collateral credietverband; the sale proceeds are handed over to the customer after deducting KPKNL fees. The bank needs to review the application of the prudential principle, 5C, 7P, and 3R credit analysis to minimize lousy credit. Customers are advised to be able to reconsider the feasibility of their ability before applying for credit from the bank.
PERAN HUKUM DALAM MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS/SDGs) Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Saragih, Horadin; Bertha, Anna
Lex Jurnalica Vol 21, No 2 (2024): LEX JURNALICA
Publisher : Lex Jurnalica

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/lj.v21i2.7928

Abstract

AbstractCurrently, due to international politics, social and economic needs, legal changes, and the impact of changes, substantial transformations are required. The existing challenges provide evidence that the world is developing more rapidly, significantly affecting national development. One of these challenges is how to achieve the goals outlined in the Sustainable Development Goals (SDGs) period, which encompass all aspects of national life and governance. The questions that need to be addressed in this research are: What is the concept of sustainable development (SDGs), and what is the role of law in realizing the SDGs? This research employs a qualitative methodology utilizing both primary and secondary data, and it is descriptive in nature. The SDG proposal is the 2030 Sustainable Development Agenda, a new development agreement that promotes changes leading to sustainable development and includes 17 goals. Only law can guarantee the ideology of the SDGs, and the laws that ensure this must continually evolve to achieve national development for the prosperity of the people. The role of law in achieving the SDGs can be seen as one of the 'cross-sectoral goals' among the 16 SDG goals, where the final part of the goal states that 'access to justice for all' is a key element. Developing and enforcing laws assist the most vulnerable groups in exercising their rights within society. Keywords: Sustainable development, the role of law, development goals  AbstrakSaat ini, karena politik internasional, kebutuhan sosial dan ekonomi, perubahan hukum, dan dampak perubahan memerlukan transformasi besar. Tantangan yang ada saat ini membuktikan bahwa dunia berkembang lebih cepat dan berdampak signifikan terhadap pembangunan nasional. Salah satu tantangan ini adalah bagaimana mencapai tujuan yang digariskan dalam periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), yang mencakup semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertanyaan yang perlu dijawab dalam penelitian ini adalah: Apa itu konsep pembangunan berkelanjutan (SDGs) dan apa peran hukum dalam mewujudkan SDGs? Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan memanfaatkan data primer dan sekunder, serta bersifat deskriptif. Proposal SDG adalah Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030, sebuah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan menuju pembangunan berkelanjutan dan mencakup 17 tujuan. Hanya hukum yang dapat menjamin ideologi SDGs, dan hukum yang menjaminnya harus terus berkembang untuk mencapai pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Peran hukum dalam mencapai SDGs dapat dilihat sebagai salah satu 'tujuan lintas sektoral' di antara 16 tujuan SDGs, di mana bagian akhir dari tujuan tersebut menyatakan bahwa 'akses terhadap keadilan untuk semua' merupakan elemen kunci. Mengembangkan dan menegakkan hukum membantu kelompok yang paling rentan dalam melaksanakan hak-hak mereka di masyarakat. Kata Kunci:  Pembangunan berkelanjutan, peran hukum, tujuan pembangunan
PENYULUHAN HUKUM TENTANG PERMASALAHAN DAN PENCEGAHAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH DI DESA TAMANSARI KABUPATEN BOGOR Widiatno, Men Wih; Susetio, Wasis; Judge, Zulfikar; Triningsih, Anna; Bertha, Anna; Saragih, Horadin; Taher, Irmanjaya; Widarto, Joko; Siswanto, Ade Hari; Suprajogi, Agus; Muliawan, Anatomi; Hikmawati, Elok; Rahmadani, Adhining Prabawati; Nazah, Farida Nurun; Olivia, Fitria; Citra, Lana Fadila; Feriza, Gousta; Arianto, Henry; Kurniawan, I Gede Hartadi; Alfiana, Rita; Slamet, Sri Redjeki; Azis, Riska Amelia; Nurhayani, Nurhayani; Wardhani, Sri Pramudya
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8723

Abstract

AbtractLand is an important aspect in people's lives, but there are still many village people who do not know information about the land administration process. Similarly, the community in Tamansari Village, Bogor District, has expressed concerns over the lack of advocacy regarding their land rights. For this reason, legal counseling on problems and prevention of land ownership disputes in Tamansari Village, Bogor District, is essential. This counseling aims to enhance the community’s understanding of their rights to land, the correct procedures for managing land certificates, and the legal avenues available for resolving disputes over land ownership. This community service initiative focuses on providing legal counseling and socialization, centered on the theme of addressing and preventing land ownership conflicts within the Tamansari Village community, Bogor Regency, West Java. Through this initiative, legal counseling serves not only as a preventive measure but also as a tool to empower the community to manage their land assets more wisely and sustainably.. Keywords: problems and prevention,  land ownership disputes, land rights AbsrakPertanahan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat, namun masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui informasi mengenai proses administrasi pertanahan. Sama halnya dengan masyarakat desa Tamansari kabupaten Bogor yang merasakan kurangnya advokasi mengenai pertanahan di wilayah mereka. Untuk itu, penyuluhan hukum tentang pertanahan di desa  Tamansari kabupaten Bogor menjadi sangat penting. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai hak-hak mereka atas tanah, prosedur yang benar dalam pengurusan sertifikat, dan bagaimana cara menyelesaikan sengketa tanah secara hukum. kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi dengan mengangkat tema permasalahan dan pencegahan sengketa kepemilikan tanah pada masyarakat desa Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.  Melalui kegiatan penyuluhan ini, penyuluhan hukum ini tidak hanya menjadi langkah preventif, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat agar lebih berdaya dalam mengelola aset tanah mereka secara bijak dan berkelanjutan. Kata Kunci : permasalahan dan pencegahan, sengketa kepemilikan tanah, hak-hak atas tanah
MEMBANGUN DAN MEMPERERAT HUBUNGAN BILATERAL MALAYSIA DAN INDONESIA MELALUI KERJASAMA PENDIDIKAN Susetio, Wasis; Azis, Rizka Amelia; Saragih, Horadin; Bertha, Anna
Jurnal Pengabdian Masyarakat AbdiMas Vol 11, No 03 (2025): Jurnal Pengabdian Masyarakat Abdimas
Publisher : Universitas Esa Unggul

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47007/abd.v11i03.8943

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya membangun dan mempererat hubungan bilateral antara Malaysia dan Indonesia melalui kerjasama pendidikan. Dalam era globalisasi, pendidikan menjadi salah satu pilar dalam memperkuat hubungan antar negara. Metode yang dimanfaatkan pada penelitian ini ialah studi literatur dan analisis kualitatif terhadap berbagai program kerjasama yang telah dilaksanakan, termasuk pertukaran siswa, mahasiswa, guru, dan dosen, serta program magang dan pelatihan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama pendidikan antara kedua negara bukan sekedar meningkatkan mutu pendidikan, namun juga memperkuat hubungan sosial dan budaya. Keterlibatan pemerintah, diaspora Indonesia di Malaysia, dan lembaga pendidikan menjadi faktor dalam keberhasilan program ini. Kesimpulan penelitian ini bahwa kolaborasi yang efektif dalam bidang pendidikan dapat memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat kedua negara, serta mendukung pengembangan sumber daya manusia yang kompetitif di kancah internasional. Kata Kunci: Kerjasama Pendidikan, Hubungan Bilateral, Indonesia, Malaysia, Pengembangan Sumber Daya Manusia
Analisis Yuridis dalam Penerapan Hukum Bagi Pelaku Judi Online: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 604/Pid.Sus/2023/PN Bdg) Setiowati, Indah; Markoni, Markoni; Saragih, Horadin; Kantika, I Made
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.403

Abstract

Maraknya perjudian online di Indonesia menimbulkan permasalahan serius dalam penegakan hukum, mengingat sifat transnasional dan anonimitas para pelaku. Tindak pidana judi online kerap memanfaatkan celah hukum dan teknologi, sehingga menantang efektivitas peraturan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dalam menentukan pelaku tindak pidana judi online menurut UU ITE. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pembuktian dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukan penerapan hukum bagi pelaku judi online mencakup ancaman pidana sesuai UU ITE dan pidana umum, dengan hukuman bervariasi bergantung pada tingkat keterlibatan pelaku. Kesimpulannya adalah dalam penegakan hukum terhadap judi online, UU ITE menyediakan kerangka hukum yang penting. Pasal 27 ayat (2) UU ITE melarang transaksi perjudian melalui media elektronik. Identifikasi pelaku tidak hanya melibatkan pemain, tetapi juga penyelenggara dan operator situs. UU ITE efektif dalam mengatasi judi online dengan pendekatan yang komprehensif.
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Perusahaan yang Membuang Air Limbah ke Sungai Citarum: (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 856/Pid.B/LH/2021/PN Bdg) Wardana, Eva Kusuma; Kantika, Markoni; Saragih, Horadin; Kantikha , I Made
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.404

Abstract

Sungai Citarum, yang terletak di Jawa Barat, memiliki peran strategis sebagai salah satu sumber air utama bagi penduduk dan kegiatan industri di sekitarnya. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Sungai Citarum menghadapi masalah serius berupa pencemaran lingkungan, terutama akibat pembuangan limbah industri. Limbah cair yang mengandung bahan kimia berbahaya dari berbagai perusahaan mencemari air sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban Perusahaan yang melakukan pembuangan air limbah ke Sungai Citarum. Metode yang digunakan dalam penilitian ini adalah yuridis normatif dan teori yang dipakai adalah teori penegakan hukum, teori pertanggungjawaban pidana korporasi, dan teori pencemaran lingkungan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang membuang limbah secara ilegal ke Sungai Citarum dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata. Pertanggungjawaban pidana meliputi denda dan pidana penjara bagi pelaku, sedangkan dalam lingkup perdata, perusahaan dapat diwajibkan untuk memberikan ganti rugi dan memulihkan kerusakan lingkungan. Kesimpulannya adalah pertanggungjawaban pidana bagi perusahaan yang membuang limbah ke Sungai Citarum menekankan pentingnya penegakan hukum yang komprehensif. Perusahaan harus menghadapi sanksi hukum, pemulihan lingkungan, dan strict liability.
Tinjauan Yuridis terhadap Perlindungan Data Pribadi dari Aspek Pengamanan Data dan Keamanan Siber Vania, Cindy; Markoni, Markoni; Saragih, Horadin; Widarto, Joko
Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol. 2 No. 3 (2023): Jurnal Multidisiplin Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jmi.v2i3.157

Abstract

Era digitalisasi, perkembangan informasi teknologi, dan juga kasus penyalahgunaan data pribadi termasuk kebocoran data di Indonesia yang kian meningkat membuat pemerintah menyadari bahwa diperlukan perlindungan hukum yang dapat memberikan kepastian hukum terkait perlindungan data pribadi. Perlindungan hukum berupa peraturan perlindungan data pribadi setara dengan Undang-Undang yang turut menjadi pedoman bagi organisasi khususnya pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi serta masyarakat untuk mengelola data pribadi yang dimiliki. Indonesia kini telah resmi memiliki Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yaitu Undang-Undang No 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan data pribadi sangat erat kaitannya dengan pengamanan data dan juga keamanan siber. Dalam kaitannya dengan keamanan siber, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan seperti Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik hingga peraturan sektoral lainnya yang mengatur mengenai kewajiban organisasi keamanan siber, termasuk pengamanan data. Dalam implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, masih dibutuhkan penunjukan lembaga yang berwenang untuk mengatur mengenai perlindungan data pribadi yang ditunjuk oleh pemerintah, berikut dengan peraturan turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Organisasi juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga (konsultan) dalam mengembangkan program keamanan siber termasuk perlindungan data pribadi agar dapat memenuhi persyaratan peraturan perlindungan data pribadi
Legal Protection and Equitable Medical Services for People Living with HIV Asyifa, Takhfa Nur; Kantikha, I Made; Saragih, Horadin; Sembiring, Malemna Sura Annabertha
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1386

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi pelindungan hukum dan penyediaan layanan medis yang adil bagi penderita HIV (ODHA) di RSUD Pringsewu, sebuah rumah sakit rujukan regional di Provinsi Lampung, Indonesia. Dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris melalui wawancara dan observasi lapangan, penelitian ini bertujuan menelaah sejauh mana regulasi kesehatan nasional khususnya terkait asas non-diskriminasi, kerahasiaan medis, dan hak atas kesehatan diimplementasikan dalam praktik pelayanan rumah sakit sehari-hari. Temuan menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia elemen struktural seperti jalur layanan khusus, distribusi ARV, dan layanan konseling, masih terdapat tantangan substansial. Tantangan tersebut antara lain perlindungan kerahasiaan pasien yang belum optimal, rendahnya pemahaman tenaga medis terhadap hak hukum pasien, serta belum tersedianya mekanisme pengaduan yang spesifik dan aman bagi ODHA. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelindungan hukum bagi ODHA tidak cukup hanya dengan kepatuhan terhadap peraturan, melainkan harus diintegrasikan dengan etika profesional, akuntabilitas kelembagaan, dan budaya pelayanan yang berbasis hak asasi manusia. Untuk meningkatkan kualitas dan keadilan layanan, penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan tenaga medis, perbaikan kebijakan internal, serta peningkatan kerja sama dengan masyarakat sipil. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggali dinamika kebijakan lintas tingkat serta hambatan sistemik dalam mewujudkan layanan kesehatan yang nondiskriminatif bagi ODHA
Pelindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Henakin, Anna Stefania Peni; Kantikha, I Made; Helvis, Helvis; Saragih, Horadin; Elawati, Tuti
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 2 No 2: Juli 2025
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v2i2.466

Abstract

Kebocoran data pribadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menjadi persoalan serius yang menuntut kehadiran hukum sebagai pelindung hak-hak fundamental warga negara, khususnya hak atas privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum yang timbul akibat kebocoran data pribadi peserta BPJS Ketenagakerjaan baik bagi peserta maupun institusi penyelenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan teori perlindungan data pribadi, teori perlindungan hak atas privasi, dan teori perlindungan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebocoran data pribadi peserta BPJS menimbulkan akibat hukum berupa potensi kerugian materiel dan immateriel bagi peserta, serta tanggung jawab hukum bagi BPJS Ketenagakerjaan. Perlindungan hukum terhadap peserta saat ini masih bersifat reaktif dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas dalam pengelolaan data pribadi. Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam pengawasan dan penegakan sanksi terhadap pelanggaran. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap peserta BPJS Ketenagakerjaan atas kebocoran data pribadi masih belum memadai dan membutuhkan penguatan secara normatif dan institusional. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perlindungan data yang lebih komprehensif, penegakan hukum yang tegas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas BPJS dalam mengelola data peserta.
Tantangan Penegakan Hukum Kejahatan Siber Bagi Hakim dari Aspek Hukum Pembuktian di Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/Pn Jkt.Sel) Billah, Rofila Salsa; Saragih, Horadin
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 2: Agustus (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i2.1543

Abstract

Pertumbuhan teknologi digital yang pesat telah mengubah lanskap kejahatan, dengan kejahatan siber menjadi salah satu tantangan hukum yang paling kompleks. Berbeda dengan tindak pidana konvensional, kejahatan siber dilakukan melalui platform digital dan sering kali meninggalkan jejak elektronik yang mudah diubah atau dihapus. Karakteristik ini menimbulkan kesulitan dalam proses hukum, khususnya dalam penyajian alat bukti yang sah dan dapat diterima. Penelitian ini mengkaji pengaturan normatif mengenai alat bukti elektronik dalam sistem peradilan pidana Indonesia serta penerapannya oleh hakim, dengan fokus pada Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2023/PN JKT.Sel. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan studi kasus, penelitian ini menemukan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui secara formal dalam UU ITE, pengaturannya belum sepenuhnya terintegrasi dalam KUHAP. Dalam kasus yang dianalisis, hakim menerapkan sistem pembuktian hukum positif dengan mengandalkan bukti digital dan konvensional. Meskipun telah ada pengakuan hukum, masih terdapat tantangan terkait prosedur autentikasi, kemampuan forensik digital, dan konsistensi standar hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan pembuktian yang integratif—menggabungkan bukti digital dan konvensional diperlukan untuk menjamin putusan yang adil, objektif, dan sesuai hukum. Reformasi hukum serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum menjadi hal penting dalam memperkuat praktik pembuktian di era digital.
Co-Authors Ade Hari Siswanto Alfiana, Rita Anatomi Muliawan Anna Triningsih, Anna Asyifa, Takhfa Nur Azis, Riska Amelia Azis, Rizka Amelia Bertha, Anna Billah, Rofila Salsa Citra, Lana Fadila Eka Pradana, Muhammad Akbar Elawati, Tuti Erwin Putra Pratama Feriza, Gousta Fitria Olivia Helvis, Helvis Henakin, Anna Stefania Peni Henry Arianto Hikmawati, Elok I Gede Hartadi Kurniawan Irmanjaya Thaher Joko Widarto Kantika, I Made Kantika, Markoni Kantikha , I Made Kantikha, I Made Markoni Markoni Markoni Nazah, Farida Nurun Nurhayani nurhayani Rahmadani, Adhining Prabawati Sembiring, Malemna Sura Annabertha Setiowati, Indah Siti Aisah Sri Redjeki Slamet Subiyakto, Ahmad Edi Suprajogi, Agus Vania, Cindy Wardana, Eva Kusuma Wardhani, Sri Pramudya Wasis Susetio Widiatno, Men Wih Zulfikar Judge