Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Daulat Hukum JOURNAL SCIENTIFIC OF MANDALIKA (JSM) Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora
Sembiring, Malemna Sura Anabertha
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA YANG MELANGGAR PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2007 TENTANG KETERTIBAN UMUM Yofferson, Yofferson; Markoni, Markoni; Kantika, I Made; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 1 No 3: November (2024)
Publisher : Yayasan Almubarak Fil Ilmi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63821/ash.v1i3.419

Abstract

Permasalahan pedagang kaki lima (PKL) di Jakarta meliputi penggunaan trotoar dan jalan raya yang menyebabkan kemacetan dan mengurangi ruang bagi pejalan kaki. Selain itu, sampah yang ditinggalkan PKL memperburuk kebersihan kota. Pengawasan dan penertiban yang kurang maksimal semakin memperparah situasi ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan penertiban PKL serta penindakan terhadap pelanggaran ketertiban umum. Teori yang digunakan adalah teori negara hukum dan penegakan hukum dengan metode yuridis normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan PKL di Jakarta dilakukan melalui Perda Nomor 8 Tahun 2007 dan Pergub Nomor 142 Tahun 2017 yang mengatur lokasi berjualan dan prosedur perizinan. Penindakan terhadap pelanggaran melibatkan Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan Dinas Kebersihan. Meskipun efektif, tantangan utama adalah kurangnya koordinasi dan terbatasnya fasilitas penataan. Kesimpulannya, penertiban PKL di Jakarta masih menghadapi kendala seperti perlawanan dari PKL dan keterbatasan sumber daya, yang menghambat keberhasilan penegakan aturan. Sarannya, Pemerintah DKI Jakarta bersama DPRD diharapkan menyusun Perda terkait pembinaan dan sanksi hukum bagi PKL, serta Satpol PP perlu mensosialisasikan sanksi yang berlaku. PKL diharapkan mematuhi Perda Nomor 8 Tahun 2007 dengan tidak berjualan di trotoar atau jalan raya tanpa izin.
The Juridical Analysis of Narcotics Abuse Settlement through Restorative Justice in Bekasi Septiana Agri, Siska; Kanthika, I Made; Markoni, Markoni; Sembiring, Malemna Sura Anabertha
Jurnal Daulat Hukum Vol 8, No 3 (2025): September 2025
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/jdh.v8i3.47626

Abstract

This study aims to analyze the implementation of restorative justice in drug abuse cases at the District Attorney’s Office of Bekasi Regency. The approach is grounded in the values of substantive justice, humanity, and criminal justice system effectiveness, particularly in response to the inefficiencies of conventional penal models for drug users. This research adopts a normative juridical method and a case study approach of the suspect Muhamad Yunus. The resolution of narcotics abuse cases through rehabilitation is a mechanism inseparable from the implementation of restorative justice, with the spirit of restoring the original condition by rehabilitating the perpetrator of narcotics abuse, which constitutes a victimless crime. The Prosecution Service may terminate prosecution if the perpetrator meets certain criteria and can undergo rehabilitation, thereby providing a solution to narcotics abuse cases involving offenders better suited for rehabilitative measures. The findings reveal that while restorative justice is not explicitly regulated in Law No. 35 of 2009 on Narcotics, its implementation can be legally justified through prosecutorial discretion based on the Attorney General’s Regulation and integrated assessment results. The study also emphasizes the importance of amending legislation to strengthen the legal legitimacy of restorative justice in drug-related cases as a corrective and humanistic approach within Indonesia’s criminal justice system
Wewenang Pengawasan Terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Ditinjau dari Aspek Kemanfaatan bagi Peserta Sibarani, Paulus Ramotan; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Fitria, Annisa; Nazah, Farida Nurun
Arus Jurnal Sosial dan Humaniora Vol 5 No 1: April (2025)
Publisher : Arden Jaya Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57250/ajsh.v5i1.1204

Abstract

Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk Masyarakat.. BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum Publik yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi pekerja.Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut Jamsostek) adalah program yang dirancang untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja dari berbagai risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun, serta risiko kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja. Program Jamsostek akan menghimpun dana kapitasi dari masyarakat yang tentu saja mempunyai potensi kecurangan di sektor keuangan . Untuk itu Undang-undang BPJS mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) , Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) dan OJK sebagai lembaga independen untuk mengawasi program JKN.Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif atau bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.Tujuan utama dari Jamsostek adalah untuk mencegah masyarakat pekerja dan keluarganya jatuh kedalam kemiskinan baru akibat dari guncangan ekonomi kemudian. Dengan adanya pengawasan Lembaga pengawas, maka diharapkan pengelolaan keuangan pada program Jamsostek dapat berjalan dengan baik dan terhindar dari potensi kejahatan keuangan. Namun benturan wewenang antara OJK dan DJSN dan BPK rawan terjadi sehingga diperlukan koordinasi antar Lembaga agar pengawasan berjalan dengan baik, program ini terlaksan dengan baik dan memberi manfaat yang sebesar besarnya kepada pesertanya.
Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Orang dengan Gangguan Jiwa Rachman, Novita Ayu Nafisa; Sembiring, Malemna Sura Anabertha; Nardiman; I Made Kanthika
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 3 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss3pp722-731

Abstract

The cause of the weak legal protection of victims of criminal acts in Indonesia is that the laws and regulations governing it are still unclear. In this research, the author will discuss issues related to the legal protection of victims of criminal acts committed by people with mental disorders (ODGJ) and efforts that can be made by victims of criminal acts committed by ODGJ to obtain compensation. The normative research method used by the author in discussing the case in this thesis refers to written regulations, data collection is done through literature study as well as examining laws and cases related to the legal protection of victims of criminal acts committed by ODGJ. From the results of the research, it can be concluded that the legal protection of victims of criminal acts in the justice system must be pursued by the state as a form of responsibility for the formulation of criminal legislation. Legal protection of victims of crimes committed by ODGJ can be done with compensation in the form of restitution as an additional punishment to fulfill the rights of victims that have not been obtained. Criminal law policy is expected to be able to provide firmer rules regarding compensation that can be systematically applied in criminal law policy.
Co-Authors Annisa Fitria I Made Kanthika Kanthika, I Made Kantika, I Made Markoni Markoni Nardiman Nazah, Farida Nurun Rachman, Novita Ayu Nafisa Septiana Agri, Siska Sibarani, Paulus Ramotan Yofferson, Yofferson