Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.842
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Epidemiology and Public Health Jurnal Esensi Hukum Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, dan Budaya Ius Poenale Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Jurnal Hukum dan Etika Kesehatan (JHEK) JUDGE: Jurnal Hukum Priviet Social Sciences Journal Journal of Contemporary Law Studies Indonesian Journal of Law and Justice Journal of Law & Policy Review Jurnal SUTASOMA
Wicaksono, Emirza Nur
Unknown Affiliation
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search
Journal : Jurnal Esensi Hukum

 1 
Problematika Penerbitan SKCK bagi Mantan Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Wicaksono, Emirza Nur
Esensi Hukum Vol 7 No 2 (2025): Desember - Jurnal Esensi Hukum (on Progress)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35586/esensihukum.v7i2.620

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) bagi mantan narapidana dalam perspektif hak asasi manusia. Fokus kajian meliputi kesesuaian pengaturan SKCK dengan prinsip non-diskriminasi, hak atas pekerjaan, serta dampaknya terhadap proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap regulasi, doktrin hukum, dan literatur ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan SKCK, khususnya pencantuman riwayat pidana, berpotensi menimbulkan diskriminasi tidak langsung dan menghambat akses mantan narapidana terhadap pekerjaan serta partisipasi sosial. Kondisi ini tidak sepenuhnya sejalan dengan tujuan sistem pemasyarakatan dan prinsip perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang lebih proporsional, antara lain melalui pembatasan penggunaan SKCK, pengaturan jangka waktu pencantuman catatan pidana, dan diferensiasi berdasarkan relevansi kebutuhan. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkuat kajian hukum mengenai hubungan antara kebijakan administratif dan perlindungan hak asasi manusia, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adil dan inklusif.
Co-Authors Amalia Choirunnisa Azura, Dinda Maurizka Bhisma Murti Didik Gunawan Tamtomo Khasanah, Dian Ratu Ayu Uswatun Lovinska, Arlyne Faza Prasetya, Hanung Ronald Jolly Pongantung Sukandriani Utami Veibiani, Nindita Arum